Generasi Muda Simataraja Indonesia Pilih Pengurus Baru

Pengurus FORGEMSI yang baru terpilih berpose bersama dengan kaum muda Simataraja seusai pemilihan pengurus baru, Masterchef Seafood Medan, Sabtu 30 /6/2018 (Foto: js)

Medan, BatakToday

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Generasi Muda Simataraja Indonesia (FORGEMSI) Gelar Pemilihan Pengurus Baru di Masterchef Seafood Medan, Sabtu (30 /6/2018).

Dr Janner Simarmata, sekaligus Ketua Umum Forum Generasi Muda Simataraja Indonesia (FORGEMSI) periode 2013-2017 didampingi Gidion Manik, SE mengungkapkan pentingnya pemilihan kepengurusan DPP untuk regenerasi.

Hal tersebut diungkapkan usai pemilihan pengurus baru Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Generasi Muda Simataraja Indonesia (FORGEMSI).

“Periode kepengurusan 2018-2022 kali ini telah terbentuk, ke depannya FORGEMSI Indonesia diharapkan mampu terus berkarya dan berkreasi, selama ini kita telah banyak melakukan kegiatan sosial semoga ini tidak kendor,” ucap Janner.

Diungkapkannya bahwa Forgemsi adalah wadah berkumpulnya generasi muda untuk dapat membangun karakter (character building), karakter yang handal, karakter yang dapat saling membangun kebersamaan sesama keturunan Simataraja.

“Forgemsi juga sebagai mesin motor penggerak Punguan Simataraja dan harus mampu meningkatkan rasa persaudaraan yang terwujud dalam tindakan saling mengasihi (marsihaholongan), saling membantu (marsiurupan), saling mendoakan (marsitangiangan), dan saling mendukung (marsitungkol-tungkolan), kedepannya Generasi Muda Simarmata harus bisa menjadi pemimpin, “pungkasnya.

Dalam rapat umum yang dipimpin Maja Simarmata, SH dan Elida Simarmata S.Pd membahas tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus lama dan menetapkan pengurus baru Forgemsi Indonesia periode 2018-2022. Pengurus terpilih dalam rapat umum ini Ketua Umum Ramot Simarmata, STTP., MA, Sekretaris Jenderal Dani Simarmata, S.T dan Bendahara Umum Nova Simarmata.

Ketua terpilih Ramot Simarmata mengatakan siap membangun dan menjalankan roda organisasi Forgemsi Indonesia, melaksanakan serta melanjutkan program kerja Forgemsi yang belum tercapai di periode sebelumnya.

Dalam pidato awalnya, Ramot menuturkan Forgemsi akan berkontribusi dalam pembangunan SDM.

“Forgemsi akan berkontribusi membangun SDM melalui pendidikan dan menjaga/melestarikan budaya Batak,” tuturnya.

Forgemsi juga akan siap membantu dan mensukseskan pesta bolon Simarmata yang akan digelar pada 5-7 Juli nanti.

Di akhir acara Forgemsi menyalakan lilin dan berdoa atas korban kapal KM Sinar Bangun yang dipimpin Nova Simarmata. (js)

“Andung-Andung Tao Toba”, Doa dan Solidaritas untuk Tragedi KM Sinar Bangun

Penyalaan lilin dalam Andung-andung Tao Toba, solidaritas untuk Tragedi KM Sinar Bangun, Taman Budaya Sumatera Utara, Jl Perintis Kemerdekaan No. 33, Medan, Sabtu 30/6/2018 (ist)

Medan, BatakToday

Tidak kurang dari 700 orang warga Kota Medan yang tergabung dalam Forum Harmoni Toba menghadiri acara “Andung-andung Tao Toba” di open stage Taman Budaya Sumatera Utara, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 33, Medan, Sabtu (30/6/2018). Kegiatan tersebut merupakan bentuk solidaritas atas tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Tigaras, Simalungun, Senin sore, (18/6/2018).

Dengan mengenakan t-sirt hitam, para peserta yang umumnya anak-anak muda tersebut mengekspresikan keprihatian atas kejadian ini melalui aktivitas seni budaya. Rasa empati mendalam untuk seluruh korban ditunjukkan dengan memanjatkan doa, aksi teatrikal, musikalisasi puisi, bernyanyi, orasi dan penyalaan lilin.

Masing-masing komunitas tampil secara bergantian dengan performance masing-masing. Martahan Sitohang, yang sengaja datang dari Jakarta untuk kegiatan ini, menampilkan gondang dan seruling sebagai bentuk doa.

“Doa bisa dipanjatkan melalui gondang, dengan bunyian memberi refleksi bagi kita, sekaligus ungkapan belasungkawa bagi semua korban,” kata Martahan.

“Tragedi yang memilukan, yang membuat kita menangis, menjerit tapi tak berdaya. Kita menangis saat melihat orang-orang berhamburan dari kapal mencoba menyelamatkan diri. Namun, entah dimana sebagian dari mereka. Ada yang bilang mereka semua 128, tapi esoknya dikatakan 160 orang. Lalu, tak lama kemudian disebutkan 180 orang. Ada ibu-ibu, anak-anak muda yang sedang bepergian, berlibur menikmati alam. Jangan kau bilang ada anak-anak atau ibu yang tidak bisa berenang, hatiku akan hancur dan air mataku tak kan habis menahan pilu,” sambung Tonggo Simangunsong dalam orasinya.

Salah satu performance dalam Andung-andung Tao Toba, Taman Budaya Sumatera Utara, Jl Perintis Kemerdekaan No. 33, Medan, Sabtu 30/6/2018 (ist)
Salah satu performance dalam Andung-andung Tao Toba, Taman Budaya Sumatera Utara, Jl Perintis Kemerdekaan No. 33, Medan, Sabtu 30/6/2018 (ist)

Ojak Manalu kemudian menegaskan, agar tetap mencintai dan datang ke Danau Toba yang merupakan kampung halaman bersama.

“Danau Toba itu tetap kampung kita bersama, jangan lagi terjadi kejadian yang sama, jangan lagi pemerintah abai terhadap keselamatan, tegakkan peraturan dan benahi semua transportasi danau,” tegasnya.

Untuk diketahui, ketika kegiatan ini berlangsung, pemerintah masih mengupayakan pegangkatan kapal KM Sinar Bangun yang tenggelam di dasar danau berikut dengan para korban.

“Agar kiranya saudara-saudara kita yang belum diangkat ke darat, secepatnya mereka dapat diangkat,” terang Ojak.

Karmel Simatupang salah satu dari panitia menambahkan, Forum Harmoni Toba terbentuk secara spontanitas yang diawali dari diskusi kecil terhadap respons kapal tenggelam. Forum ini terdiri dari berbagai komunitas, diantaranya, Jendela Toba, Rumah Karya Indonesia, Sihoda, Etno Batak Instrumen, Himapsi USU, Parfi Sumut, Nature Batih, Ikatan Mahasiswa Etnomusikologi, Arunika, Sidalanen Etnik, Forum Sisingamangaraja XII, Moderamen GBKP, dan Persatuan Keluarga Batak Medan. (rel/ajvg)

LBH Yogyakarta: Kriminalisasi Ecky Lamoh dengan UU ITE, Ancaman bagi Kehidupan Demokrasi

Sidang perdana Ecky Lamoh, di PN Bantul, Kamis 28/6/2018 (Sumber foto: Instagram LBH Yogyakarta)

Bantul, BatakToday-

Sidang perdana kasus terhadap Ecky Lamoh, digelar hari ini, Kamis, 28 Juni 2018 di Pengadilan Negeri Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Persidangan ini menambah panjang daftar kriminalisasi menggunakan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Demikian disebutkan dalam relis pers LBH Yogyakarta.

Disebutkan lagi, sebelumnya LBH Yogyakarta pernah mendampingi terdakwa untuk peristiwa lainnya yang menimpa Ervani Emy Handayani dan Fatkhurohman, yang juga kena pasal serupa.

Menurut LBH ini, sekilas kasus yang menimpa Ecky Lamoh bermula dari kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh HS, yang menempatkan Ecky sebagai korban. Ecky sudah mengadukan kejadian itu ke Kantor Polres Bantul sejak sekitar 2013. Namun, laporan itu lamban ditindaklanjuti.

Pada 22 September 2015, sekira dua tahun sesudah laporan dilayangkan, Ecky mengunggah status di akun Facebook miliknya. Ia menuliskan keluh kesah bernada kritik terkait dengan lambatnya penanganan polisi atas laporannya sebagai korban.

Bukannya ditanggapi dengan respon cepat, Ecky justru dilaporkan balik oleh HS dan parahnya polisi menindaklanjutinya dengan menetapkan Ecky menjadi tersangka, hingga menggulirkan perkaranya ke persidangan.E

Alasan Ecky membuat status tersebut dengan niat melontarkan kritik atas kinerja polisi yang menurutnya tak sigap dan cenderung lambat.Sama sekali tak terbersit niat mencemarkan nama HS.

Toh, belakangan sekira 2017 HS juga ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tidak ada yang salah sebagai akibat dari kalimat-kalimat yang ditulis di dalam Facebooknya.

Dikatakan lagi, Ecky lah yang sesungguhnya menjadi korban. Korban yang oleh polisi justru ditersangkakan.

Ia dituduh telah melakukan pencemaran nama, melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Penilaian LBH Yogyakarta, penggunaan pasal 27 ayat 3 UU ITE untuk menjerat Ecky Lamoh jelas salah kaprah. Pertama, Ecky adalah korban yang semestinya memperoleh pelayanan secara profesional dari polisi. Kedua, tindakan Ecky merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia, yakni hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat (ekspresi), apalagi pendapat itu adalah kritik terhadap kerja institusi.

Ketiga, disebutkan, polisi menutup mata bahwasanya pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan ketentuan yang sangat represif dan anti demokrasi.

Sebagaimana sudah disampaikan di awal, telah banyak korban berjatuhan (di penjara) oleh keberadaan pasal ini.

LBH sangat menyayangkan sikap polisi yang menetapkan Ecky Lamoh sebagai tersangka dan jaksa yang melimpahkan perkara ke pengadilan, menurut merekam sungguh telah mengabaikan aspek-aspek hak asasi manusia. Sebagai aparatur negara, semestinya polisi dan jaksa menjadi pemangku kewajiban yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak warga negaranya.

Konstitusi, UUD 1945, sudah memaklumatkan, Indonesia adalah negara hukum. Pilihan terhadap paham negara hukum menimbulkan konsekuensi kewajiban bagi negara untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk juga kebebasan untuk berpendapat. Terlebih Pasal 28E ayat 2 menerangkan, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 2 pasal yang sama kembali menegaskan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Menyimak bunyi pasal 28E ayat 2 dan 3 tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa kebebasan untuk berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang tak dapat belenggu.

Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Pada pasal 19 ayat 1 menyatakan, setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu. Kemudian pada ayat 2 kembali ditekankan, setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni atau melalui media lainnya sesuai dengan pilihannya.

Kebebasan berpendapat terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat 2 secara garis besar mengakomodasi hak setiap orang untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik.

Ditekankan juga, terlebih bagi polisi, semestinya menerapkan Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar Dan Pokok Pokok HAM dalam tugas-tugas kepolisian.

Bertolak dari hal-hal tersebut, LBH Yigyakarta  menyimpulkan, nyata Pasal 27 ayat 3 UU ITE semakin dipakai serampangan untuk menjerat suara-suara kritis warga di dunia maya. Kasus Ecky yang harus dibawa ke persidangan kian memperlihatkan, polisi maupun jaksa, abai terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Kasus kriminalisasi Ecky Lamoh, penggunaan pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan ancaman serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Karena pasal ini kebebasan berekspresi dikebiri.

“Oleh karena itu, kami menyampaikan agar hakim membebaskan Ecky Lamoh dari segala dakwaan dan kepada negara untuk menghapuskan pasal 27 ayat 3 UU ITE serta menjamin kebebasan warga negara untuk menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nuraninya”, demikian LBH Yogyakarta mengakhiri relisnya. (rel/ajvg)

Wisata Keliling Danau, Keluarga Besar Simarmata Gunakan Kapal Ruma Batak

Jakarta, BatakToday

Danau Toba, salah satu dari 10  destinasi wisata prioritas di Indonesia dengan keindahan alamnya telah menjadi incaran para turis domestik maupun mancanegara.

Kini untuk berwisata mengelilingi Pulau Samosir sudah semakin mudah dengan hadirnya kapal wisata Samosir yang berkonsep Rumah Batak Terapung. Kapal ini diresmikan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon pada pelayaran perdana, di kawasan pantai Parapat pada 31 Desember 2017 lalu.

Dalam rangka mendukung pariwisata Danau Toba, Keluarga Besar Simarmata dan Boru dari seluruh Indonesia berencana menggunakan kapal berkonsep Rumah Batak ini untuk berkeliling Samosir pada tanggal 4 Juli 2018 nanti.

“Pemilihan jadwal ini tidak terlepas dari kegiatan besar Pesta Bolon Punguan Pomparan Ompu Simataraja Raja Simarmata dohot Boruna Se Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 5-7 Juli nanti di Huta Simarmata Samosir,” ucap dr Monang Simarmata SpM, di Jakarta, Selasa (5/6/2018), sekaligus yang mensponsori kegiatan berwisata keliling Samosir ini.

Wisata ini sehari sebelum pesta dilaksanakan, dengan pertimbangan ada momen untuk berkumpul keluarga Simarmata dan Boru dari seluruh Indonesia dalam satu pelayaran mengelilingi Pulau Samosir.

Menurut Monang Simarmata, keberangkatan akan dimulai pukul 07.00 Wib dari dermaga Simanindo, dengan rute melalui Selat Tulas menyisiri Hasinggan, Bonan Dolok dan langsung tarik lurus ke Tigaras, Sipolha, Batu Gantung, Parapat, Onanrunggu, Nainggolan.

” Dan bila waktu memungkinkan akan berlanjut ke Selat Sibandang, dengan alternatif akan lanjut ke Mogang/Palipi, Harianboho dan semoga bisa sampai di Panguruan sebelum pukul 18.00 wib,” pungkas dokter mata yang membuka klinik Eye Center Mataraja di Jalan Panglima Polim Jakarta ini.

Saat ini peserta yang sudah mendaftarkan diri sudah ada berjumlah 83 orang dengan usia paling muda 15 tahun dan yang paling tua usia 86 tahun, yang terdiri dari pensiunan PNS dan yang aktif, TNI/Polri, Pengusaha, Wiraswasta dan Mahasiswa/Pelajar.

“Tujuan dan maksud dari keliling ini adalah pertama untuk menimbulkan rasa kekeluargaan sesama turunan Ompu Simataraja dari seluruh Indonesia dalam satu event pelayaran keliling pulau Samosir. Kedua, bernostalgia bagi peserta yang sudah senior dan pembelajaran asal-usul bagi generasi penerus. Dan ketiga, untuk melihat dengan mata sendiri, keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang masih bercokol di Danau Toba, yang mengotori air danau sehinga tidak layak diminum lagi bagi penduduk sekitarnya,” kata Monang.

Dengan dengan adanya tour keliling ini diharapkan para peserta akan menjadi saling kenal dan bisa sebagai sumber berita tentang keindahan Danau Toba dengan segala dilema oleh keberadaan KJA yang menimbulkan polusi terhadap lingkungan.

“Semoga dengan terberitanya tour ini maka KJA di Danau Toba juga ikut terekspos dan sedikit banyak dapat menyadarkan pembuat kebijakan di negeri ini akan untung ruginya KJA di Danau Toba. Kita harus bisa meniru seperti negara Swiss yang melarang usaha seperti ini di negara itu, dan inilah garis besar tujuan tour keliling ini,” tandasnya. (js)

Presiden Jokowi Surati DPR RI, Pansus RUU Masyarakat Adat Segera Dibentuk

Masyarakat Adat Matio, Toba Samosir, turut mendesak disahkannya RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (ist)

Jakarta, BatakToday

Rapat konsultasi, sebagai rapat pengganti Badan Musyawarah, antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi Masa Persidangan IV Tahun 2017-2018 yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018 lalu, setelah membahas isi surat Presiden RI Joko Widodo tentang Rancangan Undang Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, akhirnya menyetujui pembahasan RUU ini untuk diserahkan kepada Pansus DPR RI yang akan dibentuk dan akan disahkan.

Dalam salinan surat DPR RI tertanggal 26 April 2018, yang diterima redaksi BatakToday, disebutkan, Pansus DPR RI untuk pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat berjumlah 30 orang. Disebutkan juga, pembentukan dan pengesahannya diagendakan untuk dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR RI yang terdekat waktunya setelah disetujuinya pembentukan Pansus ini.

Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas diberi judul Undang-Undang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Komposisi keanggotaan dari masing-masing Fraksi dalam Pansus RUU Masyarakat Hukum Adat ini adalah: F-PDI Perjuangan 6 orang, F-Partai Golkar 5 orang, F-Gerindra 4 orang, F-Partai Demokrat dan F-PAN masing-masing 3 orang. Berturut-turut, F-PKB, F-PKS, F-PPP dan F-Nasdem, masing-masing 2 orang. Sedangkan F-Hanura diwakili 1 orang anggota.

Dikutip dari website resmi DPR RI, disebutkan bahwa RUU sebelumnya telah diajukan pada tanggal 02 Februari 2015, lebih dari 3 tahun yang lalu.

RUU Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat ini dilatar belakangi, bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari bersatunya komunitas-komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara. Komunitas-komunitas tersebut telah melahirkan masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang dimilikinya. Keberadaan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Pasca terbentuknya NKRI, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak-hak masyarakat hukum adat. Beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat hukum adat, meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan.

Dalam perkembangannya hak-hak tradisional yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persayaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat.

Dengan disahkannya kelak RUU menjadi UU, diharapkan adanya penguatan terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi hak adat dalam masyarakat adat. Membentuk peraturan undang-undang untuk mengatasi konflik yang banyak terjadi dalam praktek antara masyarakat dengan pemerintah atau investor yang bersumber pada sengketa hak adat. Serta memperkaya prinsip serta nilai yang perlu diperhatikan dalam pembentukan hukum nasional.

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui UU ini, terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang kuat dan komprehensif bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia yang berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian UU ini akan mengatur secara tegas mengenai tugas dan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Disebutkan juga, jangkauan UU ini akan menentukan arah pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam satu undang-undang adalah terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang sesuai dengan perkembangan zaman,  dan  menyatukan dan melakukan  sinkronisasi dan harmonisasi berbagai ketentuan tentang masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Konstitusi RR, UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 28I ayat (3) disebutkan mengenai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (ajvg)

Djarot Minta Nasehat Masyarakat Adat dan Rakyat Penunggu

Dari kiri ke kanan: Abdon Nababan, Djarot Syaiful Hidayat, Monang Arifin Saleh, dan Muhammad Ridwan; seusai pertemuan konsultasi di kediaman Djarot, Jalan Kartini No. 6, Medan, Senin 21/5/2018 (Foto: Sabar)

Medan, BatakToday

Untuk lebih memahami isu-isu penting dalam penyusunan program kerja untuk pembangunan Sumatera Utara ke depannya, Calon Gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada 2018, Djarot Syaiful Hidayat,  membangun komunikasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk diantaranya dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI).

AMAN dan BPRPI memenuhi undangan Djarot untuk konsultasi penanganan isu-isu agraria, sumber daya alam, pembangunan pedesaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, serta berbagai isu terkait kehutanan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Dalam pertemuan Senin pagi (21/5), pukul 09.00-10.30 Wib, di kediaman ‘kontrakan’nya di Jalan Kartini No. 6, Medan, Djarot secara terbuka meminta masukan dan nasehat dari Abdon Nababan dan Monang Arifin Saleh dari AMAN, serta Muhammad Ridwan dari BPRPI.

Abdon Nababan, sebelumnya berjuang untuk Pilgubsu 2018 melalui jalur independen, walau akhirnya tidak mendapatkan dukungan yang mencukupi, seusai pertemuan menyebutkan, Djarot menghendaki kerjasama dan meminta dukungan untuk perbaikan kondisi Sumut terkait isu yang dibawa sebelumnya.

“Dalam pertemuan tadi, pak Djarot meminta nasehat, dan kalau bisa, juga dukungan dan kerjasama untuk memperbaiki Sumut ke depan. Saya sudah menyampaikan garis-garis besar perjuangan BPRPI maupun AMAN lewat pencalonan saya yang lalu, dari jalur independen Pilgubsu 2018,” terang Abdon seusai pertemuan itu.

Abdon menyebutkan lagi, meski upaya pencalonannya untuk Pilgubsu 2018 tidak mencapai target, Djarot secara terbuka menyampaikan apresiasinya dan tetap meminta masukan dan nasehat.

“Beliau menyambut baik nasehat dan masukan-masukan dan ingin menjalin kerjasama lebih lanjut. Saya minta waktu untuk menyampaikan keinginan beliau untuk bekerjasama dan berkonsultasi dengan Pengurus BPRPI dan AMAN, tentang bentuk kerjasama yang akan dibangun dan disepakati,” terang Abdon.

Masukan untuk Djarot

Abdon secara detil kemudian menyebutkan poin-poin masukan untuk agenda perbaikan Sumut yang disampaikannya kepada Djarot. Masukan ini sesuai dengan bagian program yang dibawa Abdon sebelumnya dalam upaya di Pilgubsu 2018 melalui jalur independen.

Pertama, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) periode yang akan datang, menjamin kepastian hak dan akses rakyat atas sumber-sumber agraria dan sumber daya alam (SDA) melalui pengakuan masyarakat adat, reforma agraria dan perhutanan sosial, termasuk pengembalian dan redistribusi lahan seluas 2,4 juta hektar untuk dimiliki dan/atau dikelola untuk peningkatan produktivitas rakyat dan pemulihan daya dukung alam.

Kedua, agar Pemprovsu memprakarsai dan mendorong pembentukan PERDA Masyarakat Adat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Putusan MK 35/2012, Perpres 88/2017, dan Permen LHK 32/2016.

Ketiga, pembentukan Tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) dengan memastikan keterlibatan organisasi-organisasi masyarakat adat dan organisasi tani untuk menjamin kepastian hak dan penyelesaian sengketa agraria di kawasan perkebunan dan kawasan hutan, sebagai pelaksanaan Permen ATR 10/2016.

Keempat, pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH) untuk percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS), demi terlaksananya Perpres 88/2017 dan Permenko 3/2018.

Kelima, membangun “Satu Peta SUMUT” untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan dan perijinan yang transparan, bebas korupsi dan bebas sengketa agraria (One Map Policy/Kebijakan Satu Peta Nasional)

Keenam, menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan berbasis kerakyatan/komunitas.

Ketujuh, agar membangun eko-wisata berbasis komunitas di Kawasan Danau Toba dan Kawasan Ekosistem Leuser.

Serta kedelapan, upaya untuk memulihkan jatidiri, kedaulatan dan kemandirian komunitas adat/desa. (ajvg)

Turnamen Gateball: 17 Tim Perebutkan Piala Rektor USM-Indonesia

Pembukaan Turnamen Gateball memperebutkan Piala Bergilir Rektor USM-Indonesia, Medan, Rabu 9/5/2018 (ist)

Medan, BatakToday

Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia terus berkarya dan membuktikan diri sebagai salah satu kampus yang peduli akan perkembangan prestasi para mahasiswa, salah satunya di bidang olahraga Gateball. Hal itu dibuktikan dengan diselenggarakannya Turnamen Gateball, Piala Rektor USM-Indonesia Tahun 2018, Rabu, (9/5/2018).

Berlangsung di lapangan mini USM-Indonesia, Jalan Kapten Muslim 79, Medan, acara tersebut resmi dibuka Rektor, Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes. Turut hadir dalam pembukaan ini Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi), Sumut, Ir. Paul Ames Halomoan, M.Sc.

“Sangat senang dan bangga, acara ini bisa terselenggara. Selain bermanfaat untuk kesehatan, juga menambah semangat dan motivasi mahasiswa untuk berprestasi dalam bidang olahraga,” sambut Rektor USM.

Rektor USM pun mengajak para peserta turnamen untuk menjaga sportifitas sesuai dengan budaya olahraga, serta menggunakan kesempatan tersebut untuk menjalin silahturahmi.

“Saya mengharapkan kepada seluruh peserta yang akan bertanding untuk menggunakan kesempatan ini untuk bersilaturahmi, saling berkenalan dan menambah saudara,” terangnya.

Ketua Pengprov Pergatsi Sumut, Ir. Paul Ames Halomoan, M.Sc mengucapkan terimakasih secara khusus kepada USM-Indonesia, karena telah melaksanakan agenda Pergatsi.

“Saya berterimakasih agenda Pergatsi Sumut dapat dilaksanakan di USM-Indonesia dan ini merupakan sebagai event ketiga turnamen gateball di Sumatra Utara,” jelasnya.

Halomoan berharap ajang ini digunakan peserta sebagai motivasi untuk terus berlatih, dan ke depannya tim gateball Sumut dapat ikut ambil bagian dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Selanjutnya, diketahui Sumut akan menjadi tuan rumah PON, Tahun 2024.

Olahraga Ga­teball tergolong olahraga baru di Indonesia, namun belakangan ini sudah cukup populer. Mirip permainan Golf, akan tetapi pakai gawang. Sebagai olahraga rekreatif, Gateball ini bisa dimainkan segala usia.

Dewi Bancin, M.KM, selaku Ketua Turnamen Gateball menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan dan mempererat tali persaudaraan antar kampus, para mahasiswa  dan peserta, serta menumbuhkan minat dan menyalurkan bakat mahasiswa.

Turnamen Gateball ini diikuti 17 Tim, yang terdiri dari peserta mahasiswa dan umum. Diantaranya, 3 Tim dari STOK Bina Guna Medan, 4 Tim dari Universitas Panca Budi, 4 Tim dari USM-Indonesia, Tim Universitas Negeri Medan, Tim ARMED, Danau Toba, Chip Seal, BBPJN II, dan Campion Pajasu. Setiap tim beranggotakan 5-7 orang. Turnamen tersebut dilaksanakan selama empat hari, 9-12 Mei 2018, dengan menggunakan sistem gugur. (Zega/Karmel)

Catatan dari Diskusi Kebangsaan “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu 2019

Diskusi Kebangsaan: “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada 2018 serta Pemilu 2019”, Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 7/5/2018 (ist)

Jakarta, BatakToday

Gerakan Daulat Desa (GDD) bekerja sama dengan Komunitas Masyarakat IT (KomIT) dan Jaringan Masyarakat Muslim Membangun (JM3) menggelar diskusi solutif dalam bentuk diskusi panel, dengan tema “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada Serentak 171 Daerah 2018 serta Pemilu (Pileg dan Pilpres) Serentak 2019” dan sub tema yang dikaitkan dengan semangat kedaulatan rakyat, yakni “Bangkitnya Kedaulatan dan Martabat Rakyat dalam Demokrasi Pancasila”, di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 7/5/2018.

Sejumlah catatan dalam penilaian panitia bersama dalam diskusi ini, bahwa fakta- fakta yang berkembang menjadi fenomena berdemokrasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat saat ini adalah praktek “Demokrasi Brutal alias Tuna Adab.”

Beberapa indikator yang cukup signifikan terhadap fenomena ini adalah prediksi besarnya jumlah golput dalam pilkada serentak 2018, merebaknya politik uang, berkembangnya hoax dan ujaran kebencian, teror dan premanisme pilkada, serta potensi dominasi generasi milenial sebagai pemilih dengan persentase terbesar pada pileg dan pilpres 2019.

Baca juga: Kedaulatan Rakyat di Tengah Fenomena Demokrasi Brutal alias Tuna Adab

Idealnya, demokrasi bangsa Indonesia diilhami oleh nilai-nilai yang bersifat adi luhung, yang berasal dari adat istiadat yang tersebar di seluruh desa di pelosok Nusantara, yang kemudian terbungkus indah dan rapi dalam sila-sila Pancasila. Faktanya, fenomena di atas cenderung mendorong berkembang biaknya potensi kekacauan praktek demokrasi bangsa Indonesia. Berikut, coba diurai satu persatu.

Golput

Pada era tahun 80-an sampai dengan reformasi tahun 1998, para mahasiswa dan kelompok akademisi bergerak secara massif mengajak rakyat untuk mengambil sikap tidak memilih alias golongan putih (golput) sebagai pilihan sikap politik perlawanan terhadap praktek sistem seleksi pemegang kekuasaan saat itu. Alasan utamanya adalah penolakan terhadap kecenderungan pada kepemimpinan yang otoriter, apalagi dengan diberlakukannya UU tindak pidana subversif. Berbeda dengan konteks kekinian, demokrasi zaman now, justeru berkembangnya golput bukan karena sikap politik perlawanan oleh kesadaran kolektif masyarakat, melainkan  cenderung karena ketidakpedulian, reaksi skeptis, atau rasa kurang percaya terhadap proses pencalonan/seleksi kepemimpinan yang tidak mengedepankan “kedaulatan rakyat”, melainkan dikedepankannya “kedaulatan partai”. Satu hal naïf, saat ini ada pemahaman dangkal dengan semangat simplifikatif  bahwa politik adalah parpol, atau parpol adalah politik.

Politik Uang

Bagi GDD, politik uang dinilai sebagai akar dari segala kebobrokan moral dan prilaku bangsa Indonesia. Politik uang merupakan praktek haram demokrasi. Pada faktanya, meskipun sudah diatur dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kehadiran politik uang terasa nyata di tengah-tengah masyarakat. Disayangkan, sangat sedikit kasus yang dapat menjerat para pemberi apalagi para penerima politik uang. Tidak sedikit pula kaum terpelajar dan tokoh terkemuka yang mengamini praktek politik uang dan menganggapnya sebagai hal yang wajar atau natural. Saat ini, praktek politik uang dalam demokrasi kita seolah berperan sebagai saudara kembar dari konsep “one man one vote” (satu orang untuk satu suara). Hal ini juga menjadi bagian dari yang mempengaruhi meluasnya golput.

Teror, Hoax, dan Ujaran Kebencian

Masalah Teror, Hoax, dan Ujaran Kebencian ini berawal dari Pilpres 2014. Hanya ada 2 (dua) Pasangan Calon, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Terjadi persaingan yang begitu sengit dan keras. Sampai-sampai masyarakat menjadi terbelah. Fenomena yang menonjol di saat itu adalah menguat dan membesarnya politisasi agama yang amat intensif. Akhirnya Jokowi-JK menang. Seiring berjalan dengan waktu sampai dengan 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK saat ini, kita dapat menilai bahwa rejim berkuasa saat ini bukanlah merupakan rejim kelanjutan ataupun rejim penyesuaian dari rejim penguasa sebelumnya, yaitu 10 tahun rejim pemerintahan SBY. Pemerintahan Jokowi-JK ini dapat kita katakan sebagai Rejim Baru ataupun Rejim Perubahan. Namun  akibat  kuatnya  persaingan dalam Pilpres 2014 yang lalu, yaitu menyisakan terjadinya perpecahan di masyarakat yang berkepanjangan sampai kini. Yaitu berlanjutnya fenomena maraknya aksi dan manuver politik berupa hoax bahkan fitnah dan ujaran kebencian dari pihak-pihak  tertentu yang bersikap oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-JK sampai kini.

Sebagai data dan informasi hasil Pilpres 2014 lalu,yaitu Jokowi-JK hanya memperoleh 53.15% dan Prabowo-Hatta 46,85%. Jokowi hanya menang tipis sekitar 6.3% saja. Di samping itu, yang menjadi potensi masalah adalah Politisasi Agama, Ujaran Kebencian dan Saling Hujat ini seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta thn 2017 lalu akan terjadi juga, terutama di Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Barat. Siapkah kita semua mengahadapinya? Lagi-lagi Sang Waktulah yang akan menjawabnya.

Generasi Milenial Minim Empati

Di kondisi kekinian bangsa kita saat ini telah lahir yang disebut sebagai Generasi Milenial, atau dikenal dengan sebutan Generasi Y dan Z. Dalam konteks Pemilu dan Pilkada mereka ini termasuk kategori yang disebut sebagai pemilih pemula dan pemilih kaum muda. Mereka lahir antara tahun 80-an, 90-an dan 2000-an, dimana jumlah Pemilih sampai umur 39 tahun pada Pemilu 2019 nanti diperkirakan mencapai sekitar 50% lebih dari DPT, atau kira-kira hampir 100 juta Pemilih. Namun ada persoalan mendasar disini. Selain karena Budaya Membaca (Skill of Literacy) bangsa kita yang terus memburuk (peringkat 60 dari 61 negara, Riset UNESCO tahun 2016 “The World’s Most Literated Nations”), juga dalam 10 tahun terakhir ini terjadi perkembangan yang luar biasa dalam teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Media sosial (medsos) telah amat mempengaruhi kita semua dalam berperasaan, pola berpikir, bertingkah laku serta cara bekerja. “Bangsa dengan budaya membaca yang rendah akan menerima dampak negatif yang besar. Semakin rendah budaya membaca, semakin besar dampak negatif yang diterima oleh masyarakat bangsa dan negara tersebut.“

Era Pasca Kebenaran (Post Truth Era)

Dengan mengacu pada kenyataan masyarakat kita yang memliki tingkat minat baca literasi  yang rendah serta rendahnya kepekaan sikap kritis, tidak sedikit kaum terididik yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sekalipun tidak mampu (tidak kritis) mengidentifikasi (membedakan) informasi yang faktual dan akurat. Tidak sedikit dari mereka yang mengambil keputusan atas dasar informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada gilirannya mempengaruhi terhadap kesadaran nilai-nilai baik dan buruk. Padahal nilai baik dan buruk di suatu tempat tidak selalu sama dengan tempat lain yang berbeda. Peristiwa-peristiwa politik mengejutkan dan sebelumnya sukar dipercaya dapat terjadi oleh banyak analis dikaitkan dengan meluasnya rujukan masyakarat pada keyakinan emosional dan berita-berita yang tidak dilandasi fakta.  Dengan fakta jutaan orang dapat bergerak oleh informasi yang tidak didukung oleh fakta (kebenaran) maka pertanyaan mengapa dan bagaimana orang banyak lebih tergiring pada pilihan kebenaran yang berbasis keyakinan emosional ke timbang fakta merupakan hal penting untuk dicermati. (rel)

Kedaulatan Rakyat di Tengah Fenomena Demokrasi Brutal alias Tuna Adab

Diskusi Kebangsaan: “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada 2018 serta Pemilu 2019”, Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 7/5/2018 (ist)

Jakarta, BatakToday

Gerakan Daulat Desa (GDD) bekerjasama dengan Komunitas Masyarakat IT (KomIT) dan Jaringan Masyarakat Muslim Membangun (JM3) menggelar diskusi solutif dalam bentuk diskusi panel, dengan tema “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada Serentak 171 Daerah 2018 serta Pemilu (Pileg dan Pilpres) Serentak 2019” dan sub tema yang dikaitkan dengan semangat kedaulatan rakyat, yakni “Bangkitnya Kedaulatan dan Martabat Rakyat dalam Demokrasi Pancasila”, di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 7/5/2018.

Dengan memilih momentum Hari Pendidikan Nasional tanggal 02 Mei yang lalu dan Hari Kebangkitan Nasional yang akan diperingati 20 Mei nanti, panitia menghadirkan tokoh-tokoh nasional sebagai pembicara dan penanggap, serta dihadiri oleh sejumlah aktivis, para penggiat informatika, tokoh-tokoh daerah, dan masyarakat umum.

Disebutkan, bahwa diskusi ini secara khusus untuk menyikapi fakta- fakta yang berkembang menjadi fenomena berdemokrasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Fenomena yang berkembang saat ini dalam penilaian panitia bersama adalah praktek “Demokrasi Brutal alias Tuna Adab.”

Beberapa indikator yang cukup signifikan terhadap fenomena ini adalah prediksi besarnya jumlah golput dalam pilkada serentak 2018, merebaknya politik uang, berkembangnya hoax dan ujaran kebencian, teror dan premanisme pilkada, serta potensi dominasi generasi milenial sebagai pemilih dengan persentase terbesar pada Pileg dan Pilpres 2019.

GDD sendiri berkeyakinan bahwa “daulat rakyat” bisa diwujudkan jika 74.910 desa di Nusantara dapat berdaulat.

“Dalam perjalanan ini pula, tidak asing bagi kita, bahwa letupan-letupan tahun politik 2018 dan 2019, semakin hari semakin menjadi-jadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin terasa, ketika para calon kepala daerah di 171 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia sedang dalam proses penyelenggaraannya,” sebut GDD dalam relis yang diterima BatakToday.

Hal di atas mendorong GDD untuk melakukan perjalanan menemui para tokoh bangsa sebagai bentuk konsolidasi terkait kondisi bangsa. Pertemuan demi pertemuan digelar, khususnya bersama tiga tokoh yang disebut sebagai tokoh berpengaruh bangsa ini, yakni KH. Salahuddin Wahid (tokoh NU), Buya Syafi’i Ma’arif (tokoh Muhammadiyah), dan Prof. Mahfud MD (tokoh KAHMI), yang selanjutnya hadir dalam diskusi ini.

Dalam diskusi ini disimpulkan, bahwa idealnya demokrasi bangsa Indonesia diilhami oleh nilai-nilai yang bersifat adi luhung, yang berasal dari adat istiadat yang tersebar di seluruh desa di pelosok Nusantara, yang kemudian terbungkus indah dan rapi dalam sila-sila Pancasila. Namun faktanya, fenomena  di atas cenderung mendorong berkembang biaknya potensi kekacauan praktek demokrasi bangsa Indonesia.

Dalam diskusi ini diurai satu persatu isu-isu kekinian, diantaranya tentang golput, politik uang, teror, hoax, dan ujaran kebencian, generasi milenial minim empati, dan era pasca kebenaran (post truth era).

Baca juga: Catatan dari Diskusi Kebangsaan “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada Serentak…

Juga diungkap, kurangnya rujukan masyarakat pada fakta adalah praktik sosial yang punya kaitan struktural dengan ketidakpercayaan pada media sebelum era media sosial saat ini, yang juga telah dikuasai oleh kapitalis dan oligarki yang tak kurang mempermainkan fakta.

Kurangnya acuan pada fakta dalam mengambil pilihan politik juga adalah penanda praktik sosial masyarakat yang nyaris sepenuhnya juga asing dari teori tentang visi masyarakat yang progresif dan ilmiah – karena terus dilarang dan dipinggirkan. Praktik sosial di tingkat massa yang asing dari teori mengarahkan mereka pada rujukan memahami realitas pada jenis-jenis kebenaran yang tidak membutuhkan fakta dan pembuktian ilmiah.

Aneka ragam penjelasan “cocokologi” yang terus berevolusi bahkan di era teknologi informasi. Misal, yang marak kita lihat adalah otak-atik-gathuk presentasi angka-angka seperti 411 dan 212 yang disebarkan lewat meme, atau aneka analogi yang tidak mementingkan konteks dan logika. Lebih jauh lagi adalah ketika hal kebenaran atau kebaikan ditentukan hanya oleh dicintai/disukai atau sebaliknya, salah adalah karena dibenci.

Keseluruhan fakta seperti diuraikan di atas adalah keniscayaan yang wajib disikapi secara serius dan terorganisir. Berkembangnya politik post-truth juga tidak bisa dilepaskan dari kegagalan institusi  atau  organisasi politik dalam meyakinkan publik tentang permasalahan- permasalahan tertentu yang tengah menjadi isu-isu besar dalam masyarakat.

Hidup bersama dalam rumah Indonesia yang mengalami fenomena “demokrasi brutal” atau demokrasi “tuna adab” (meminjam istilah Buya Syafi’i Ma’arif) diuraikan, pada gilirannya menjadi ancaman terhadap bangunan kebangsaan kita. Dan, disinilah peran penting negara melalui para wakil rakyat sesungguhnya dibutuhkan.

Politik “post truth era” yang hadir berlatar kehidupan berbangsa di era globalisasi yang sarat informasi multi nilai melalui penggunaan internet niscaya akan merusak sendi-sendi hidup bersama dalam bangunan kebangsaan kita jika tidak dilengkapi (didasari) oleh perangkat moral atau kebajikan tertentu yang sesuai dengan tujuan dan falsafah negara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945.

“Oleh sebab itulah, pada hari ini kami hadir bersama mereka-meraka yang tergolong para tauladan dan sekaligus “Panglima Moral Bangsa” seperti Gus Solah, Buya Syafii Ma’arif, HS Dhillon, Mafhud MD, Muldoko, dan tokoh lain serta para aktivis, dan perwakilan daerah serta perwakilan organisasi kemasyarakatan lain yang diharapkan bersama teman-teman media dapat mendukung terciptanya kondisi penyelenggaraan pesta demokrasi yang lebih beradab dan dapat menggembirakan bagi rakyat semesta. Pada gilirannya acara ini diharapkan dapat menjadi “Toa Raksasa Nusantara,” menjadi gong kebajikan untuk Nusantara seluas-luasnya,” sebut panitia diskusi.

Bagi GDD, JM3, dan KomIT, kegiatan ini menjadi momentum awal gerakan menjaga bangunan kebangsaan kita berbasis adat istiadat dari seluruh desa-desa di nusantara yang dibungkus dengan keimanan dan ketakwaan (imtak) sebagai garda moral sesuai perkembangan zaman yang terbingkai oleh kemajuan media teknologi informasi dan komunikasi. Ini terselenggara di bulan Mei, mengingat kita kembali, bahwa di bulan ini (20 Mei), kebangkitan nasional bukanlah sekedar seremoni dan basa-basi, melainkan kebangkitan dalam arti sebenar. Kebangkitan penuh solusi atas evaluasi terhadap kondisi terkini demokrasi dan pembangunan mentalitas bangsa.

Acara ini, sedemikian rupa, dijadikan sebagai “induk momentum awal” yang akan diikuti oleh turunan kegiatan yang lebih kongkrit secara bertahap dan terpadu ke seluruh pelosok nusantara melalui elemen-elemen atau jejaring GDD, JM3, maupun KomIT. Harapan dari terselenggaranya kegiatan-kegiatan itu nantinya, agar para penyelenggara dan pemegang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dapat segera memberi dukungan positif atas muatan makna/tujuan yang diinginkan dari ketiga unsur lembaga  penyelenggara acara ini.

Dalam relisnya juga disebutkan, bahwa adalah kewajiban bersama untuk menuntut negara agar dapat menghadirkan demokrasi yang menggembirakan rakyat, karena sesungguhnya gudang gagasan itu sendiri ada pada diri rakyat Indonesia. Dalam praktek keseharian, ketika negara hadir dengan mengedepankan suara rakyat, maka bangsa kita sedang mewujudkan kedaulatan rakyat itu sendiri. (rel/ajvg)

Diskusi Kebangsaan: “Bangkitnya Kedaulatan dan Martabat Rakyat dalam Demokrasi Pancasila”

Jakarta, BatakToday

Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan dan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2018 ini, Gerakan Daulat Desa (GDD) bekerjasama dengan Komunitas Masyarakat Informatika Indonesia (KomiT) dan Jaringan Masyarakat Muslim Membangun (JM3), akan menyelenggarakan Diskusi Kebangsaan dengan tema “Bangkitnya Kedaulatan dan Martabat Rakyat dalam Demokrasi Pancasila”, pada hari Senin, 7 Mei 2018, bertempat di Gedung Joang’45, Jalan Menteng Raya No. 31, Kebun Sirih, Jakarta Pusat.

Seperti dilansir dari laman daulatdesa.com, Charles Siahaan SH dari Gerakan Daulat Desa (GDD) menyebutkan, selain untuk menyambut Hari Pendidikan dan Hari Kebangkitan Nasional, diskusi ini juga sehubungan dengan tahun 2018 sebagai tahun politik dengan diselenggarakannya Pilkada Serentak, serta dengan adanya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden di tahun 2019 yang akan datang, maka GDD, KomiT dan JM3 bersepakat menggulirkan Diskusi Panel yang solutif ini.

“Dengan spirit Hari Pendidikan dan Hari Kebangkitan Nasional, kita memandang perlu satu acara yang memberikan solusi bagi bangsa ini, bahwa kedaulatan rakyat adalah inti dari apinya demokrasi, maka di titik itu jugalah bangkit atau tidaknya martabat bangsa,” jelas Charles kepada daulatdesa.com.

Disebutkan juga, pembicara yang akan hadir dalam diskusi ini diantaranya KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah, Buya Syafi’i Ma’arif, Mahfud MD, Yudi Latif, dan Romahurmuzy.

Para panelis diantaranya adalah Irjen Pol. (Purn) Bibit Samad Rianto, Victor Edison Simanjuntak, Roostien Ilyas, Eva Sundari, dan yang lainnya. Acara ini juga akan dihadiri oleh Panglima TNI, Kapolri, Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI.

Untuk Informasi dan Registrasi, hubungi Adi 0823-1411-7373, dan Yulius 0813-9774-9447.

Sumber: daulatdesa.com

Editor: Arif JV Girsang