oleh

Beroperasi Tidak Sesuai Izin Trayek, Angkutan Kota Timbulkan Kemacetan

Pematangsiantar, BatakToday

Anggota Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar, Oberlin Malau mengkritisi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Siantar yang melakukan pembiaran atas maraknya angkutan kota (angkot) beroperasi tidak sesuai izin trayek yang diberikan. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu penyebab kemacetan, terutama pada ruas jalan di pusat kota Siantar.

Hal ini diungkapkan Oberlin Malau kepada BatakToday, saat ditemui di kantor DPRD Siantar, Senin (26/9).

Politisi Gerindra ini menilai, Dishubkominfo sebagai instansi yang seharusnya bertanggungjawab, sama sekali tidak melakukan pengawasan atas pengoperasian angkutan kota. Sesuai observasinya, banyak angkot yang beroperasi melanggar izin trayeknya.

“Banyak angkot yang dalam izin trayeknya tidak diperbolehkan melintasi pusat kota, tetapi tetap beroperasi di pusat kota. Akibat lemahnya pengawasan Dishubkominfo, menumpuklah angkot yang beroperasi di pusat kota, dan secara otomatis terjadi kemacetan,” ungkapnya.

Di samping itu, dia berpendapat pembiaran angkot beroperasi tidak sesuai izin, menggangu kenyamanan masyarakat dalam berlalulintas. Disamping angkot, angkutan desa (angdes) yang berasal dari kabupaten Simalungun juga banyak yang beroperasi di pusat kota, sehingga beban lalu lintas bertambah dan turut menyebabkan kemacetan.

Oberlin menegaskan, sebagai mitra kerja, Komisi III selalu menekankan kepada Dishubkominfo agar aktif mengawasi izin trayek setiap angkot maupun angdes dari kabupaten Simalungun.

“Saya pikir Dishubkominfo tidak bekerja mengawasi izin trayek angkot. Saat mengeluarkan izin trayek, tentunya sudah dipertimbangkan hubungannya dengan penambahan beban lalu lintas, terutama untuk pusat kota. Maka ditetapkan dan diatur trayek mana yang bisa lewat pusat kota, dan mana yang tidak. Kalau sudah macet, masyarakat juga yang kena imbasnya,” sebut Oberlin.

Sementara, Kepala Seksi Operasional Satpol PP, Arfin Sinaga mengatakan, sampai saat ini Dishubkominfo belum pernah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan angkot yang beroperasi tidak sesuai izin trayek.  Menurutnya, hal itu telah melangar peraturan daerah kota Siantar.

“Pada prinsipnya, Satpol PP siap menertibkan angkot yang beroperasi tidak sesuai izin trayek. Tapi sampai sekarang Dishubkomifo tidak pernah meminta secara resmi supaya Satpol PP melakukan penertiban. Satpol PP kan tidak tahu, angkot yang mana saja, yang beroperasi tidak sesuai izin trayeknya. Tapi itu pun, kita akan koordinasikan masalah ini dengan Dishubkominfo,” terangnya.

Sehubungan hal ini, Kepala Dinas Hubkominfo Pematangsiantar, Posma Sitorus, tidak berhasil dikonfirmasi, baik di kantornya, maupun via telepon seluler yang tidak aktif. (EM)

News Feed