oleh

BODT Harus Seiring Hak Adat dan Geopark Kaldera Toba (1)

Sibisa, BatakToday

Kegiatan Sosialisasi Kawasan Pariwisata Danau Toba, yang difasilitasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba Samosir , berlangsung Senin (19/12/2016) lalu di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata. Dalam acara sosialisasi yang menghadirkan Direktur Pemasaran Badan Pelaksanan Otorita Danau Toba (BPODT) Basar Simanjuntak sebagai narasumber utama. Juga turut hadir sebagai pengamat,  beberapa anggota Gerakan Batak Muda Dunia.

Sabar Mangadu Tambunan, inisiator Gerakan Batak Muda Dunia (Badania) yang dideklarasikan di Pantai Bulbul Balige, bersamaan dengan kedatangan Presiden Jokowi untuk Karnaval Kemerdekaan 21 Agustus 2016 lalu, menyampaikan dukungan sekaligus berjanji untuk mengawal pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba (KDT).

“Kita dari Gerakan Batak Muda Dunia tentunya mendukung pengembangan pariwisata KDT. Dalam sosialisasi yang dilaksanakan hari ini, kita datang sebagai pengamat. Secara umum kita menilai, apa yang akan dilakukan Badan Otorita Danau Toba (BODT) melalui badan pelaksananya, adalah positip. Namun demikian, Batak Muda Dunia tentu tidak berhenti di penilaian awal ini. Kita akan mengawal, sekaligus melakukan monitoring. Badania secara aktif akan memberi masukan maupun kritik, terutama jika kita temukan hal-hal yang akan bertentangan dengan substansi dari tujuan pengembangan kawasan,” tutur Sabar.

Sabar Mangadu Tambunan (pakai peci) dan Syaiful Amin Lubis (baju batik), dari Gerakan Batak Muda Dunia, sebagai pengamat dalam Sosialisasi Pariwisata Kawasan Danau Toba, Desa Pardamean Sibisa, Senin 19/12/2016 (bataktoday/ajvg)
Sabar Mangadu Tambunan (pakai peci) dan Syaiful Amin Lubis (baju batik), dari Gerakan Batak Muda Dunia, sebagai pengamat dalam Sosialisasi Pariwisata Kawasan Danau Toba, Desa Pardamean Sibisa, Senin 19/12/2016 (bataktoday/ajvg)

Rencana pengembangan pariwisata KDT, dan berdirinya BODT, mendapat respon positip maupun negatip. Ada pihak yang menyatakan pesimis, dan di pihak lain menyatakan optimis. Menurut Sabar, itu adalah suatu hal yang biasa.

“Pro kontra itu suatu hal yang biasa. Yang terpenting, terutama pada tahap-tahap awal ini, adalah bagaimana BODT dapat meyakinkan bahwa program yang akan dijalankan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara terukur. Artinya, apa yang akan dicurahkan pemerintah di kawasan ini dan apa yang ‘dikorbankan’ masyarakat kawasan untuk itu, setidaknya setimpal dengan apa yang akan didapatkan. Untuk itu, kita semua, dan kami dari Batak Muda Dunia, harus tetap mengawal dalam arti positip. Jangan hanya mengkritisi, tetapi kita juga harus punya argumen dan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada,” sebutnya.

Kemudian, pentingnya memperhatikan hak-hak ulayat dan melestarikan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat kawasan, dijadikan catatan tersendiri oleh Syaiful Amin Lubis, salah satu ‘mentor’ dalam Gerakan Batak Muda Dunia.

Anggota Gerakan Batak Muda Dunia berfoto bersama dengan Direktur Pemasaran BODT Basar Simanjuntak (kemeja putih) (bataktoday/ajvg)
Anggota Gerakan Batak Muda Dunia berfoto bersama dengan Direktur Pemasaran BODT Basar Simanjuntak (kemeja putih) (bataktoday/ajvg)

“BODT sendiri telah menetapkan kawasan otoritatif, yaitu areal seluas 600 ha di sekitar Sibisa ini. Tentu pengembangan yang dimulai di kawasan otoritatif ini, akan menjadi model bagi pengembangan selanjutnya di luar kawasan otoritatif. Kita mau kawal, untuk memastikan hak-hak ulayat masyarakat yang terkait dengan kawasan otoritatif terpenuhi. Demikian juga halnya dengan perlindungan dan pelestarian kearifan lokal. Ini menjadi salah satu kunci sukses bagi pengembangan KDT secara luas. Tanpa bersikap pesimis, tetapi kita harus memastikan pengembangan kawasan berpihak pada masyarakat kawasan, terutama masyarakat adat yang ada di sekitar Danau Toba,” tegas Syaiful mengingatkan.

Syaiful menambahkan lagi, sehubungan perlindungan hak-hak ulayat dan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata KDT, BODT tetap harus juga mengacu pada Pasal 17 Perpres No. 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

“Perpres sebagai dasar pembentukan BODT serta acuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, mewajibkan pengelola kawasan untuk memperhatikan aspirasi, budaya, dan masukan dari masyarakat yang ada di kawasan pariwisata yang akan dikembangkan. Dalam hal ini tentu termasuk harus memperhatikan hak-hak ulayat dan perlindungan atas kearifan lokal. Ini menjadi pegangan kita bersama untuk mengawal BODT agar tetap berjalan di atas rel yang sudah ditetapkan,” tambahnya mengingatkan.

Bersambung ke bagian (2):

BODT Harus Seiring Hak Adat dan Geopark Kaldera Toba (2)

News Feed