oleh

BODT Harus Seiring Hak Adat dan Geopark Kaldera Toba (2)

Sibisa, BatakToday

Diterangkan lebih lanjut oleh Sabar Mangadu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta dua komunitas masyarakat adat lainnya telah memenangkan gugatan untuk uji materi atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mahkamah Konstitusi memutuskan dan menetapkan bahwa “Hutan Adat bukan Hutan Negara”. Saat ini AMAN wilayah Tano Batak telah memetakan 1 juta Ha hutan adat, termasuk hutan adat di Kawasan Danau Toba yang menjadi kawasan pengembangan pariwisata oleh BODT.

Hal lain yang terkait dengan pengembangan kawasan adalah program Geopark Kaldera Toba. Program ini pada tahun 2015 lalu tidak lolos di UNESCO, namun masih tetap berlanjut, dan akan diusulkan kembali pada tahun 2017 nanti. Pengembangan Pariwisata Kawasan Danau Toba oleh BODT tentunya juga harus berjalan secara beriringan dengan program Geopark Kaldera Toba.

BODT sudah harus menuntaskan penetapan kawasan yang termasuk dalam kawasan otoritatif di bulan Juni 2017 yang akan datang. Namun di sisi lain, penetapan kawasan juga harus memenuhi rambu-rambu ‘kehutanan’, serta mempertimbangkan keberlangsungan program Geopark Kaldera Toba.

Anggota dan Mentor Gerakan Batak Muda Dunia dan jurnalis BatakToday (kemeja merah kotak-kotak), berfoto bersama Direktur Pemasaran BODT Basar Simanjuntak, seusai Sosialisasi Pariwisata Kawasan Danau Toba (doc.sabar mangadu tambunan)
Anggota dan Mentor Gerakan Batak Muda Dunia dan jurnalis BatakToday (kemeja merah kotak-kotak), berfoto bersama Direktur Pemasaran BODT Basar Simanjuntak, seusai Sosialisasi Pariwisata Kawasan Danau Toba (doc.sabar mangadu tambunan)

Batak Muda Dunia merespon hal ini dengan ‘mempercepat’ terbentuknya Batak Muda Dunia Cabang Ajibata, sebagai garda terdepan untuk mengawal dan memastikan BODT tidak melanggar hak-hak ulayat dalam masyarakat, khususnya terkait hutan adat. Dan juga untuk memastikan program Geopark Kaldera Toba juga tetap berjalan dengan baik, tanpa harus terganggu oleh program percepatan pembangunan kawasan oleh BODT.

“Kita mengerti makna dari percepatan pembangunan untuk pengembangan KDT sebagai destinasi wisata ungggulan. Namun di sisi lain, percepatan bukan berarti boleh melanggar rambu-rambu yang ada, atau mengabaikan program lain yang juga penting. Untuk memastikan ini tidak terjadi, Gerakan Batak Muda Dunia akan segera mempercepat pembentukan Batak Muda Dunia Cabang Ajibata. Cabang ini secara khusus akan mengawasi penetapan kawasan otoritatif di Sibisa,” ujar Sabar Mangadu Tambunan.

Menurut Sabar lagi, penetapan kawasan otoritatif Sibisa perlu mendapat penekanan khusus dalam pengembangan pariwisata KDT.

“Penetapan kawasan otoritatif Sibisa sangat strategis, dan menjadi salah satu kunci keberhasilan percepatan pembangunan kawasan oleh BODT ke depannya. Sukses di kawasan otoritatif, nantinya akan menjadi model untuk pengembangan di luar kawasan otoritatif, yaitu pengembangan kawasan melalui kerjasama BODT dengan 7 kabupaten di KDT,” tuturnya.

Acara santai, minum tuak bersama, Batak Muda Dunia dengan Kepala Desa Pardamean Sibisa, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Tobasa, serta anggota masyarakat setempat,seusai Sosialisasi Pariwisata Kawasan Danau Toba, di Gedung Pertemuan Desa Pardamean Sibisa, Senin 19/12/2016 (doc. syaiful amin lubis)
Acara santai, minum tuak bersama, Batak Muda Dunia dengan Kepala Desa Pardamean Sibisa, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Tobasa, serta anggota masyarakat setempat,seusai Sosialisasi Pariwisata Kawasan Danau Toba, di Gedung Pertemuan Desa Pardamean Sibisa, Senin 19/12/2016 (doc. syaiful amin lubis)

Sebelum mengakhiri diskusi ‘lanjutan’ dengan BatakToday, seusai acara Sosialisasi Pariwisata Kawasan Danau Toba petang itu, Sabar Mangadu sedikit ‘curhat’ mengapa Batak Muda Dunia berupaya hadir untuk mengawal BODT dalam tugas dan fungsinya.

Gerakan Batak Muda Dunia yang berbasis pada kebudayaan Batak dan Keindonesiaan punya 2 buah motto, yaitu pertama “Menjadi Batak 100 %, Indonesia 100%”. Serta kedua, “ Saatnya Bangsa Batak Bersatu. Dimulai dari Kaum Muda-nya”. Tentu kita dari Gerakan Batak Muda Dunia, terutama kaum Muda Batak dimanapun berada,  juga harus memastikan program percepatan pembangunan di Kawasan Danau Toba, yang dapat dikatakan sebagai pusat peradaban dari Tanah Batak, tidak akan mengurangi Habatahon yang ada saat ini. Bahkan justru harusnya mampu  lebih meningkatkan mutu perabadaban Bangsa Batak di tanah leluhurnya sendiri. Kalau eksistensi budaya dan adat Bangsa Batak sendiri, yang menurut kita hari ini sudah mulai banyak terkikis, lantas diabaikan lagi dalam pembangunan kawasan, bah…, makin jauhlah Batak 100% yang kita mau capai dalam gerakan ini, dan otomatis lagi Indonesia 100% nya pun akan makin jauhlah juga,” ujarnya sedikit bercanda.

“Pokoknya, tak ada jalan lain,  BODT bersama ketujuh Kabupaten dikawasan Danau Toba bertugas dan bekerja harus seiring Hak Adat dan Geopark Kaldera Toba. Karena kedua hal inilah yang akan menjamin pembangunan yang berkeadilan sekaligus berkelanjutan, yaitu berdasarkan konsepsi Community Based Eco-Tourism, pariwisata alam berbasis masyarakat. Jangan sampai nasib Prapat nanti terulang kembali,” tandas Sabar dengan lugas mengakhiri percakapan.  (ajvg)

Baca bagian (1):

BODT Harus Seiring Hak Adat dan Geopark Kaldera Toba (1)

News Feed