Bukannya Dukung Pariwisata, Pemkab Simalungun Jadikan Pantai Haranggaol TPA Sampah

Bukannya Dukung Pariwisata, Pemkab Simalungun Jadikan Pantai Haranggaol TPA Sampah

1108
Dump Truk pengangkut sampah milik Pemkab Simalungun, saat membongkar muatan sampah di bibir pantai Huta Tangga Batu, Kelurahan Haranggaol (Foto: Darma Purba)

Haranggaol, BatakToday

Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menetapkan Kawasan Danau Toba (KDT) menjadi salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang diprioritaskan dalam program kerja Kementerian Pariwisata. Untuk keberhasilan dari program ini masalah-masalah yang ada tentunya harus dapat diatasi, diantaranya  terkait infrastuktur untuk aksesibilitas, investasi untuk membangun sarana dan prasarana pariwisata, dan terkait produk wisata yang akan ditawarkan kepada para wisatawan. Namun hal lain yang juga menjadi sangat penting adalah kelestarian Danau Toba, termasuk kebersihan lingkungan kawasan.

Sementara para pemangku kepentingan (stake holder) masih direpotkan dengan isu dan polemik tentang keramba jaring apung (KJA) dan perusahaan perusak lingkungan yang beroperasi di KDT, Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai salah satu kabupaten yang berada di kawasan ini menambah permasalahan dengan menjadikan bibir danau menjadi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

Kejadian ini disaksikan langsung oleh Tim Asosiasi Dearma Haranggaol Horisan, ketika truk pengangkut sampah milik Pemkab Simalungun membuang sampah di tepi jalan yang letaknya berdekatan dengan bibir pantai Huta Tangga Batu, Haranggaol, Kelurahan Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horisan, Simalungun, Jumat (16/6/2017).

Bibir Pantai Huta Tangga Batu, Haranggaol, dijadikan TPA sampah oleh Pemkab Simalungun (Foto: Darma Purba)
Bibir Pantai Huta Tangga Batu, Haranggaol, dijadikan TPA sampah oleh Pemkab Simalungun (Foto: Darma Purba)

Darma Purba, salah satu pengurus Asosiasi Dearma Haranggaol Horisan, yang juga menjadi mentor dalam Gerakan Batak Muda Dunia, saat dihubungi via telepon selular, Senin siang (19/6/2017), menyebutkan sikap dan tindakan Pemkab Simalungun dengan menjadikan kawasan danau menjadi TPA sampah sangat keterlaluan.

“Sementara kami masyarakat Haranggaol berupaya untuk memperbaiki daerah ini, justru Pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan sikap yang sangat tidak baik dan memalukan. Lihat daerah kami ini, sudah lama kami menanti perhatian Pemkab Simalungun, responnya tak cukup pantas sebagai pemerintah. Jalan sedang kami perbaiki sendiri, kami bersihkan, bahkan sampah yang selama ini mereka buang juga kami bersihkan. Ketika kami sedang giat-giatnya bergotong royong memperbaiki daerah ini, menambal lubang-lubang di jalan yang sudah semakin parah, membersihkan saluran, membabat semak di bahu jalan yang tak terurus, justru Pemkab Simalungun membuang sampah ke tepi danau, ini sudah keterlaluan! Kebijakan seperti apa yang sedang mereka (Pemkab Simalungun,-red.) lakoni?” ujar Darma dari ujung telepon, seraya meminta BatakToday datang untuk menyaksikan langsung apa yang sedang diupayakan masyarakat Haranggaol beberapa hari terakhir, selain gotong royong memperbaiki jalan untuk kelancaran transportasi juga dalam mendukung pariwisata kawasan, terutama menyambut libur Hari Raya Lebaran yang tak lama lagi.

Ditambahkannya lagi, jika Pemkab Simalungun tidak punya rencana untuk membangun Haranggaol sebagai daerah tujuan wisata, setidaknya bukan menambah permasalahan untuk kawasan tersebut.

“Tolong catat, kalau Pemkab Simalungun di bawah kepemimpinan bupati yang sekarang tidak punya rencana menjadikan Haranggaol sebagai salah satu prioritas dalam program pembangunan pariwisata di kabupaten ini, setidaknya tidak menambah permasalahan bagi kami di daerah ini. Bagaimana mungkin memajukan pariwisata kalau daerah kami malah dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah terbuka seperti itu,” sebutnya, dan menyebut Harangan (Hutan) Sigiring-giring yang terletak di jalan menuju Haranggaol juga dijadikan tempat pembuangan sampah tanpa penanganan yang seharusnya oleh Pemkab Simalungun.

Tepi jalan menuju Haranggaol, di kawasan Hutan Sigiring-giring, dijadikan TPA sampah oleh Pemkab Simalungun (Foto: Darma Purba)
Tepi jalan menuju Haranggaol, di kawasan Hutan Sigiring-giring, dijadikan TPA sampah oleh Pemkab Simalungun (Foto: Darma Purba)

Ketika salah satu direktur Badan Otorita Danau Toba (BODT), Basar Simanjuntak dimintai pendapat tentang keadaan ini, dia menyebut agar dilakukan melalui penegakan hukum agar ke depannya menjadi pelajaran untuk semua pihak.

“Secara teritorial tentu yang lebih tahu adalah pemerintah daerah sendiri, dalam hal ini Pemkab Simalungun, termasuk perangkatnya hingga ke kecamatan, dan desa atau kelurahan. Namun kami melihatnya sebagai suatu hal yang perlu ditindaklanjuti secara hukum, sehingga ke depannya akan menjadi pelajaran bagi semua pihak. Di satu sisi, akan percuma upaya Pemerintah Pusat, jika pemerintah daerah di Kawasan Danau Toba tidak mendukung. Mari kita lihat Danau Toba sebagai satu daerah konservasi yang harus dilestarikan. Baik dari segi hukum dan perundang-undangan, maupun dari sisi kepantasan, kawasan danau apalagi sudah sampai ke bibir danau, jelas tempat itu bukan tempat pembuangan sampah,” tegasnya ketika dihubungi BatakToday, Senin siang (19/6/2017), saat berada di atas ferry penyeberangan Tomok-Ajibata, dalam perjalanan dari Samosir menuju Balige. (ajvg)