Bulldozer Perladangan Masyarakat Adat, PTPN 2 Abaikan Program Reforma Agraria Presiden Jokowi?

Bulldozer Perladangan Masyarakat Adat, PTPN 2 Abaikan Program Reforma Agraria Presiden Jokowi?

417
Okupasi PTPN 2 di Kampong Bangun Rejo, Desa Bangun Rejo, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumut (ist)

Tanjung Morawa, BatakToday

Wilayah Masyarakat Adat Rakyat Penunggu telah dirampas sejak lebih dari satu abad yang lalu. Diawali oleh masuknya ratusan onderneming asing (pengusaha Belanda) untuk bertanam tembakau, tebu dan sisal (sejenis tanaman untuk diambil seratnya), di lahan subur antara Sei Ular dan Sei Wampu, Sumatera Utara.

Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang semula merupakan peladang reba (bertani berpindah) di wilayah adatnya, memberikan hak kontrak kepada pengusaha-pengusaha Belanda atas tanah-tanah subur, dengan difasilitasi oleh Sultan pada masa itu. Kontrak itu  berupa perjanjian konsesi-konsesi sewa tanah.

Titik awal Masyarakat Adat Rakyat Penunggu kehilangan wilayah adatnya, ketika Indonesia merdeka, dan kemudian melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, dan kemudian mendirikan perusahaan perkebunan negara. Ini dilakukan secara sepihak, di atas tanah adat/ulayat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu. Saat ini, perusahaan itu dikenal dengan nama PTPN 2, cikal bakal sebelumnya adalah PTPN IX.

Pada tahun 1953, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu mengorganisir dirinya dalam wadah Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), dan tahun 1999 bergabung bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), untuk memperjuangkan pengembalian wilayah adatnya.

Dalam perjalanan perjuangannya, beragam tindak kekerasan, penstigmaan serta penyingkiran dialami oleh Masyarakat Adat Rakyat Penunggu. Namun Masyarakat Adat Rakyat Penunggu hingga hari ini berupaya menduduki kembali wilayah-wilayah adatnya meski harus menghadapi beragam pukulan dan berbagai pelanggaran HAM.

Pasca Reformasi ‘98, BPRPI melakukan reklaiming atas titik-titik wilayah adatnya yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan milik negara yakni PTPN 2, yang menguasainya dengan alas Hak Guna Usaha.

Alat berat yang dioperasikan dalam okupasi PTPN 2, di Kampong Bangun Rejo, Desa Bangun Rejo, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumut (ist)
Alat berat yang dioperasikan dalam okupasi PTPN 2, di Kampong Bangun Rejo, Desa Bangun Rejo, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumut (ist)

Konflik yang tinggi di lapangan membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di era Gubernur Rizal Nurdin membentuk Tim B+ pada tahun 2000, yang mengakhiri tugasnya pada tahun 2002. Tim B+ dalam salah satu tugasnya melakukan pendataan, terutama keberadaan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu.

Hasilnya, Tim B+ mengeluarkan 5.873,06 Ha dari izin HGU yang ada, serta di sisi lain kemudian memperpanjang semua izin HGU PTPN 2 di Deli Serdang, Langkat, Sergai dan Binjai.

Baca juga berita: Wapres JK Desak Gubsu Tuntaskan Masalah Tanah Eks HGU PTPN

Dalam rentang 15 tahun upaya Masyarakat Adat Rakyat Penunggu untuk mendapatkan wilayah adatnya, mereka berhasil mengelola dan menjadikan tanah adat/ulayat sebagai sumber pangan, sumber pendapatan dan pemukiman sebagai tempat mereka tinggal. Hingga masa itu, Tim B+, BPN Sumut, Pemprov Sumut, maupun PTPN 2, tidak pernah secara terbuka mempublikasikan data subyek (data berdasarkan nama dan alamat subyek), terutama untuk tanah-tanah adat yang dikuasai oleh Masyarakat Adat Rakyat Penunggu, padahal data ini telah disusun sejak tahun 2002, dan hingga saat ini masih tetap berlangsung seiring Program Reforma Agraria yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Macetnya upaya Reforma Agraria, serta tidak adanya keterbukaan informasi tersebut di atas, menyebabkan konflik antara Masyarakat Adat Rakyat Penunggu dengan PTPN2 tidak kunjung selesai, dan ditambah lagi, PTPN2 mengaku telah memiliki perpanjangan ijin HGU.

Penyerahan Peta Wilayah Adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu oleh Abdon Nababan (ke-2 dari kanan) ketika masih menjadi Sekjen AMAN. kepada Menteri ATR (ist)
Penyerahan Peta Wilayah Adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu oleh Abdon Nababan (ke-2 dari kanan) ketika masih menjadi Sekjen AMAN. kepada Menteri ATR (ist)

Sejak Kamis, 14 Desember 2017, PTPN 2 berupaya melakukan okupasi terhadap 22 titik dari 3 HGU yang dimilikinya. Tindakan ini tetap dilakukan PTPN 2 meskipun Masyarakat Adat Rakyat Penunggu sudah menyerahkan data wilayah-wilayah adatnya langsung ke Presiden Joko Widodo, yang dilanjutkan dengan memasukkan data komunitas adat serta wilayah adatnya, untuk dijadikan lokasi prioritas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kantor Staf Presiden.

Namun demikian, PTPN 2 mengabaikan proses yang sedang berlangsung ini, dan tetap mengeksekusi dengan tindakan penghancuran ladang-ladang tanaman pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Masyarakat Adat Rakyat Penunggu di Kampong Bangun Rejo, Desa Bangun Rejo, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hingga kemarin, Jumat (15/12/), langkah okupasi PTPN 2 di Kampong Bangun Rejo, masih tetap berlangsung.

Baca juga berita: TPL “Libatkan” TNI Urusan Pertanahan, Intimidasi Masyarakat Adat?

Masyarakat Adat Rakyat Penunggu di Kampong Bangun Rejo, berharap adanya langkah dan tindakan pencegahan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, agar tidak terjadi bentrokan dan jatuhnya korban yang tidak diinginkan atas tindakan yang mereka sebutkan sebagai tindakan brutal dan tidak berperikemanusiaan oleh PTPN 2, serta menyebut bentrokan yang terjadi di lapangan dapat menjadi pemicu ‘Sumut Berdarah’.

Dari informasi lapangan, oknum yang bekerja untuk PTPN 2, tidak lagi mempertimbangkan keberadaan siapapun yang menghalangi okupasi itu, termasuk menyeret ibu hamil yang berusaha menghentikan terjadinya okupasi dengan naik ke atas alat berat (bulldozer).

Dalam relisnya, Alfi Syahrin (Sekjen BPRPI) menyebutkan, pada hari Jumat (15/12/2017), organisasi sayap AMAN, yaitu Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)  dan PEREMPUAN AMAN, terjun langsung melihat lokasi.

“Diminta kepada seluruh kampong yang bernaung di bawah panji-panji BPRPI, agar memperkuat barisan, untuk menjaga dan mempertahankan, serta terus berjuang untuk menguasai serta mengembalikan hak-hak atas tanah adat/ulayat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu,” sebut Alfi untuk perjuangan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang berdiri sejak tahun 1953 ini. (rel/ajvg)