oleh

Buntut Sengketa Pilkades, Puluhan Warga Sitampurung Duduki Kantor DPRD Taput

Tarutung, BatakToday

Puluhan warga Desa Sitampurung, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara mendatangi gedung DPRD setempat pada Jumat (16/10) terkait penyelesaian sengketa tahapan pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa yang diduga telah dicurangi Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD).

Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Ottoniyer Simanjuntak didampingi Ketua Komisi A, Charles Simanungkalit, menerima pengunjukrasa di pelataran Gedung DPRD Taput, Jumat (16/10).
Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Ottoniyer Simanjuntak didampingi Ketua Komisi A, Charles Simanungkalit, menerima pengunjukrasa di pelataran Gedung DPRD Taput, Jumat (16/10).

“Jika pihak DPRD Tapanuli Utara tidak mengambil langkah dan kebijakan atas permasalahan tesebut, kami akan menginap di kantor ini,” ancam koordinator aksi, Maruli Tua Lumbantoruan, di Tarutung.

Menurutnya, aksi untuk mendatangi gedung wakil rakyat itu mereka lakukan terkait proses verifikasi administrasi bakal calon Kepala Desa Sitampurung atas nama Kartini Pakpahan.

Ia juga mengancam, jika para legislator di Kabupaten Taput itu tidak mengambil kebijakan dan langkah tegas atas permasalahan yang dikeluhkan warga, mereka  akan menginap di kantor DPRD tersebut.

Maruli menjelaskan, seyogyanya keputusan PPKD Sitampurung nomor :10/IX/PPKD/2015 tentang penjelasan mengenai administrasi Balon Kepala Desa yang dinyatakan cacad berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa harus dicermati secara jeli.

Untuk itu, kata dia, pihaknya meminta jawaban tegas dari  DPRD Taput, karena diduga telah terjadi pelanggaran peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa. Warga meminta sikap tegas DPRD Taput untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Taput aga mengimplementasikan Perda Nomor 06 Tahun 2015 dan peraturan Bupati Taput  Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

“Surat DPRD Taput nomor 170/1705/DPRD-TU/2015 angka 1 yang berbunyi calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal bersama keluarga intinya di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran  juga harus tetap dipedomani,” ujar Maruli.

Maruli juga mengatakan, surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala desa harus diketahui camat setempat dengan tetap merujuk pada KTP dan KK yang dimiliki calon, sehingga tidak menghilangkan hak pilih dan memilih sebagai warga negara Indonesia.

2.Koordinator aksi, Maruli Tua Lumbantoruan, menyampaikan orasi di depan pimpinan DPRD Tapanuli Utara.
2. Koordinator aksi, Maruli Tua Lumbantoruan, menyampaikan orasi di depan pimpinan DPRD Tapanuli Utara.

Massa yang mendatangi gedung dewan di pusat kota Tarutung itu, diterima langsung Ketua DPRD Taput, Ottoniyer Simanjuntak didampingi Charles Simanungkalit, Maruli Panjaitan, dan Marconis Siregar dengan mendapat penjagaan ketat sejumlah aparat dari Polres Taput.

Ottoniyer berjanji, pihaknya akan segera membahas tuntutan warga tersebut. Namun, untuk pembatalan pelaksanaan pilkades Sitampurung bukan merupakan kewenangan mereka.

Sampai berita ini diturunkan, puluhan warga  masih terlihat di depan gedung DPRDTaput dengan membawa sejumlah alat masak dapur dan tikar, serta tetap mendapat pengawalan dari pihak kepolisian yang tetap berjaga. (HS)

News Feed