Bupati di Kawasan Abaikan Masyarakat Adat Tano Batak

Bupati di Kawasan Abaikan Masyarakat Adat Tano Batak

2214
Dirman Rajagukguk, Ketua Adat Huta Tukko Nisolu, disebut sebagai korban kriminalisasi untuk menghentikan perjuangan Masyarakat Adat dalam menuntut hak-hak adatnya (bataktoday/ajvg)

Tobasa, BatakToday

Forum Masyarakat Adat Tano Batak menyelenggarakan aksi damai berupa pawai budaya, untuk menunjukkan eksistensinya serta mengingatkan pemerintah, terutama pemerintah daerah agar memenuhi amanat Putusan MK Nomor 35/2012, bahwa Hutan Adat bukan Hutan Negara, dan mengimplementasikannya dengan menerbitkan Perda Masyarakat Adat.

Aksi diawali dari Balige dan berlanjut hingga ke Porsea, dengan melintasi beberapa kecamatan, termasuk Parmaksian, yaitu lokasi pabrik PT. Toba Pulp Lestari, Kamis (8/6/2017).

Peserta Aksi di Lapangan Sisingamangaraja Balige (bataktoday/ajvg)
Peserta Aksi di Lapangan Sisingamangaraja Balige (bataktoday/ajvg)

Pawai ini diikuti komunitas Masyarakat Adat dan kelompok/serikat tani di Tapanuli dan Simalungun. Dengan massa sekitar 1200 orang, dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka, berkumpul dan memulai pawai dari Lapangan Sisingamangaraja Balige, dan berlanjut di kawasan Kantor Bupati Tobasa.

Delima Silalahi, salah satu koordinator aksi dari KSPPM (bataktoday/ajvg)
Delima Silalahi, koordinator aksi dari KSPPM (bataktoday/ajvg)

Setelah melakukan orasi singkat di depan Kantor Bupati Tobasa, untuk menuntut segera diterbitkannya Perda Masyarakat Adat dan penghentian kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat, iring-iringan massa bergerak menuju kawasan pabrik PT. TPL di Sosor Ladang, Parmaksian.

Peserta Aksi di kawasan Kantor Bupati Tobasa (bataktoday/ajvg)
Peserta Aksi di kawasan Kantor Bupati Tobasa (bataktoday/ajvg)

Pada beberapa spanduk dan poster yang dipasang pada kendaraan dan diacungkan peserta aksi, diantaranya berisikan tuntutan penghentian dan penutupan PT. TPL.

Salah satu kendaraan ditempeli poster untuk menuntut ditutupnya PT TPL (bataktoday/ajvg)
Kendaraan ditempeli poster berisi tuntutan penutupan PT TPL (bataktoday/ajvg)

Di sela-sela jam istirahat makan siang, saat massa berkumpul di Simpang Siguragura, Sirait Uruk, dilangsungkan konperensi pers dengan mengambil tempat di Sopo Godang Martua, Porsea. Pertemuan ini dihadiri unsur AMAN, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), dan Bakumsu, Benget Sibuea sebagai pimpinan aksi, Rusmedia Lumban Gaol sebagai perwakilan Masyarakat Adat dan Rustam Silalahi salah satu anggota DPRD Tobasa.

Aparat penegak hukum masih kerap melakukan kriminalisasi untuk melemahkan Masyarakat Adat dalam memperjuangkan hak-hak adatnya. Demikian disebutkan Roganda Simanjuntak, Ketua Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Tano Batak.

Konperensi Pers di Sopo Godang Martua, Porsea (bataktoday/ajvg)
Konperensi Pers di Sopo Godang Martua, Porsea (bataktoday/ajvg)

“Masyarakat Adat memperjuangkan hak-hak atas wilayah adatnya, salah satunya dengan melakukan pemetaan partisipatif, kemudian melakukan overlay terhadap peta kehutanan yang ada, sehingga diperoleh titik-titik batas dengan hutan, termasuk dengan konsesi PT. Toba Pulp Lestari (TPL). Namun yang terjadi pada saat ini, justru TPL dan kepolisian menjadi pelaku kriminalisasi, dan memaksakan kehendak, bagaimana caranya agar Masyarakat Adat dipecah dan dilemahkan perjuangannya,” demikian Roganda menyebutkan dalam konperensi pers ini.

Benget Sibuea (memegang Tunggal Panaluan), pimpinan aksi, saat berada di kendaraan utama dalam aksi (bataktoday/ajvg)
Benget Sibuea (memegang Tunggal Panaluan), pimpinan aksi, berada  di kendaraan utama (bataktoday/ajvg)

Menyangkut realisasi dari Putusan MK 35/2012 yang salah satu isinya menyatakan Hutan Adat bukan Hutan Negara, Delima Silalahi dari KSPPM menjelaskan, pada tahap pertama, 12 wilayah adat di Tanah Batak dengan luas sekitar 25 ribu hektar, telah diusulkan agar dilepaskan dari konsesi TPL dan dikembalikan kepada Masyarakat Adat. Diantaranya baru satu yang dikembalikan, yaitu Pandumaan Sipitu Huta 5.172 Ha, pada akhir Desember 2016 lalu. Yang sedang dalam proses, dan telah terverifikasi, ada 7 wilayah adat dengan luas wilayah sekitar 12 ribu hektar, diantaranya wilayah adat Ompu Bolus Simanjuntak dan Ompu Ronggur Simanjuntak (Sipahutar, Taput), Aek Lung dan Takkubak (Humbahas), serta Matio (Tobasa).

Kendaraan yang membawa peserta aksi, saat melewati gerbang pabrik PT TPL yang dipasang plank 'obyek vital nasional' (bataktoday/ajvg)
Kendaraan yang membawa peserta aksi, saat melewati gerbang pabrik PT TPL yang dipasang plank ‘obyek vital nasional’ (bataktoday/ajvg)

Untuk mendapatkan SK Tanah Adat dibutuhkan Perda Masyarakat Adat yang harus diterbitkan pemerintah daerah. Suryati Simanjuntak dari KSPPM menyinggung tidak adanya itikad baik pemerintah daerah untuk mendukung upaya pengembalian hak Masyarakat Adat atas wilayah adatnya.

“Kesulitan kita saat ini, untuk mendapatkan SK Tanah Adat dibutuhkan Perda Masyarakat Adat. Sementara yang terjadi adalah pemerintah daerah sendiri  tidak menunjukkan itikad baik untuk menerbitkan Perda Masyarakat Adat. Kekecewaan kita sekarang kepada kepala-kepala daerah di Tanah Batak, meski kepala daerahnya orang Batak, mereka meragukan eksistensi dari Masyarakat Adat,” tuturnya menyampaikan kekecewaannya, dan menyebutkan salah satu tujuan dari aksi yang dilakukan adalah untuk menunjukkan eksistensi dari Masyarakat Adat di Tanah Batak.

Seorang perempuan tua, mengangkat poster dalam aksi di kawasan Kantor Bupati Tobasa (bataktoday/ajvg)
Seorang perempuan tua, mengangkat poster saat aksi berlangsung di kawasan Kantor Bupati Tobasa (bataktoday/ajvg)

Sebagai satu-satunya wakil rakyat yang turut hadir dalam aksi ini, Rustam Silalahi menyebutkan sudah saatnya pemerintah memberikan hak-hak Masyarakat Adat.

“Sudah saatnya menyerahkan hak-hak Masyarakat Adat atas wilayah adatnya termasuk hutan adat. Selama ini juga pemerintah gagal mengelola hutan,” sebutnya.

Salah satu poster menuntut penghentian perusakan lingkungan oleh PT TPL (bataktoday/ajvg)
Salah satu poster berisi tuntutan penghentian perusakan lingkungan oleh PT TPL (bataktoday/ajvg)

Manambus Pasaribu dari Bakumsu mengatakan, dalam penyelesaian konflik di wilayah adat, aparatur penegak hukum harus mengedepankan kepentingan rakyat.

“Putusan MK 35 harus diterjemahkan dengan dua hal. Pertama setiap pemerintah daerah harus segera menerbitkan Perda Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Kemudian, karena Putusan MK ini juga lahir dilatarbelakangi konflik, konflik antara hak masyarakat adat dengan negara. Putusan MK tersebut jelas menyebutkan Hutan Adat bukan Hutan Negara. Selama ini proses pemberian izin kepada perusahaan tidak melibatkan Masyarakat Adat di sekitarnya. Ada proses legitimate melalui proses yang unlegitimate. Sehingga proses penyelesaian sengketa di wilayah adat, antara Masyarakat Adat dengan perusahaan misalnya, tidak dengan proses hukum pidana. Akar persoalannya harus dilihat!” papar Manambus.

Kaum perempuan menjadi peserta aksi (bataktoday/ajvg)
Kaum perempuan menjadi peserta dalam aksi (bataktoday/ajvg)

Manambus menambahkan dengan mengambil contoh, proses penyelesaian konflik di wilayah Masyarakat Adat Tukko Nisolu, Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, dimana menurutnya telah terjadi kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat.

“Itu nyata-nyata bahwa daerah itu selain wilayah Masyarakat Adat juga enclave. Tapi nyata-nyata sampai dua kali satu orang dituduhkan melakukan kejahatan, satu dengan pencurian dan satu lagi dengan tuduhan pembakaran hutan. Itu kan upaya sistematis yang dilakukan oleh aparatur negara untuk membungkam masyarakat yang berjuang atas haknya,” singgung Manambus dengan menyebutkan kriminalisasi telah terjadi kepada Dirman Rajagukguk, Ketua Adat Huta Tukko Nisolu.

Iring-iringan kendaraan peserta aksi (bataktoday/ajvg)
Iring-iringan kendaraan peserta aksi (bataktoday/ajvg)

Abdon Nababan, Wakil Ketua Dewan Masyarakat Adat Nusantara menyebutkan ada 1 juta hektar wilayah adat di Kawasan Tanah Batak, namun tidak mendapat dukungan dari para bupati di kawasan.

“Dengan Putusan MK 35, di tingkat Nasional masalahnya sudah beres. Ada 87 juta hektar wilayah adat yang harus dikembalikan oleh Negara, dan sekitar 1 juta hektar di kawasan Tanah Batak. Sebenarnya, kalau para bupati di kawasan dan gubernur berpihak kepada Masyarakat Adat, 1 juta hektar itu akan kembali,” terang Abdon.

Kendaraan peserta aksi berlewatan dengan truk pengangkut kayu yang sedang menuju pabrik PT. TPL (bataktoday/ajvg)
Kendaraan peserta aksi berlewatan dengan truk pengangkut kayu yang sedang menuju pabrik PT. TPL (bataktoday/ajvg)

Kemudian Abdon menyebutkan wilayah adat dapat kembali jika Masyarakat Adat diakui eksistensinya oleh pemerintah daerah.

“Eksistensi Masyarakat Adat di Tanah Batak mengalami penyangkalan, termasuk dari orang-orang Batak sendiri, yaitu mereka yang menikmati rezim UU Kehutanan, baik yang bekerja dengan TPL, maupun bekerja di balai-balai kehutanan. Ada penyangkalan bahwa mereka bukan bagian dari Masyarakat Adat. Kalau orang Batak menyangkal dirinya sebagai bagian dari Masyarakat Adat, artinya 1 juta hektar ini kita relakan saja, tidak pernah kembali. Menjadi pertanyaan, betulkah Masyarakat Adat benar merelakannya, dan pemerintah memberikan hak kepada perusahaan atau pihak lain?” ujarnya, dan kembali menyebut tujuan aksi pada saat itu adalah untuk menunjukkan bahwa Masyarakat Adat di Tanah Batak ‘eksis’.

Salah satu rombongan peserta berhenti menunggu rombongan lainnya (bataktoday/ajvg)
Rombongan peserta berhenti menunggu peserta lainnya (bataktoday/ajvg)

Dia juga mengkritisi sikap para bupati di kawasan Tanah Batak. Disebutkannya, disamping mekanisme hukum lainnya, pengakuan Masyarakat Adat oleh pemerintah daerah menjadi solusi untuk pengembalian wilayah adat kepada Masyarakat Adat. Namun hal itu tidak dilakukan, sehingga belum ada SK Pengakuan Masyarakat Adat yang diterbitkan di Tanah Batak.

“Dalam Permendagri 52/2014, pengakuan Masyarakat Adat bisa melalui SK Bupati. Jika bupatinya berpihak kepada Masyarakat Adat, ini tidak rumit. Tapi satu pun belum ada SK Bupati yang diterbitkan di Tanah Batak. Kesimpulannya, belum ada bupati di kawasan Tano Batak yang merasa dirinya bagian dari Masyarakat Adat, yang merasa dirinya orang Batak,” ujarnya.

Abdon menerangkan lagi, masih ada solusi lain dengan melibatkan pemerintah daerah, namun belum dilakukan, yaitu Permen Agraria 10/2006 yaitu bupati membentuk panitia UP4P untuk inventarisasi tanah-tanah adat untuk disertifikatkan menjadi hak komunal.

Peserta aksi saat bersiap untuk berangkat dari Lapangan Sisingamangaraja, Balige (bataktoday/ajvg)
Peserta aksi saat bersiap untuk berangkat dari Lapangan Sisingamangaraja, Balige (bataktoday/ajvg)

Melalui UU Desa, di daerah-daerah yang ada Masyarakat Adatnya, dapat dibuat peraturan daerah untuk menjadikan desa menjadi Desa Adat, sehingga hak-hak adat masyarakatnya juga diakui. Namun tidak satu pun langkah ini direalisasikan di kawasan Tanah Batak.

Abdon kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada kepala daerah yang mendukung Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat di Kawasan Tanah Batak.

“Bupati kita yang sekarang, gubernur kita yang sekarang, memang tidak perduli dengan Masyarakat Adat!” simpulnya.

Peserta aksi saat melintas di dalam kawasan Kantor Bupati Tobasa (bataktoday/ajvg)
Saat melintas di dalam kawasan Kantor Bupati Tobasa (bataktoday/ajvg)

Dalam konperensi pers ini, Rusmedia Lumban Gaol dari Masyarakat Adat Pandumaan mengungkapkan bahwa Masyarakat Adat tidak akan melakukan pengrusakan dalam mengelola hutan, tetapi sebaliknya selalu menjaga.

“Selama ini kami tidak pernah merusak hutan kami. Itu hutan kami, sumber pencaharian kami, tidak mungkin kami merusaknya! Bahkan melindungi, merawat! Sekarang setelah datang TPL, pengusaha yang diberikan izinnya oleh pemerintah. TPL yang merusak. Hutan dirusak sampai ke kampung. Pakaian kami semua tidak pernah bersih lagi, karena air kami sudah tercemar. Dan sawah kami sudah rusak. Sekarang panen di sana, tidak ada padi yang bagus, semua hancur! Pokoknya kami tidak pernah merusak lingkungan dan hutan kami, karena di sana kami tinggal, tempat kelahiran kami, sumber mata pencaharian kami. Jangan dikhawatirkan kami (Masyarakat Adat,-red.) akan merusak hutan!” ujarnya meyakinkan bahwa Masyarakat Adat justru menjadi penjaga hutan. (ajvg)