Carilah Gubernur Baru Pro Lingkungan Kawasan Danau Toba

Carilah Gubernur Baru Pro Lingkungan Kawasan Danau Toba

995
Ilustrasi (bataktoday)

Oleh: Arif JV Girsang*)

Hari pencoblosan dalam Pilkada serentak 2018 akan dilaksanakan 27 Juni 2018. Sumatera Utara sendiri turut diantara 171 daerah yang akan ikut Pilkada Serentak 2018. Sepuluh bulan sebelumnya, tahapan Pilkada sudah harus dimulai, yang berarti Agustus 2017. Namun demikian, di Sumut sendiri denyut hajatan Pilkada 2018 sudah mulai terasa, dengan berbagai sosialisasi para peminat kursi Gubernur Sumut periode 2108-2023, meski sedikit terkesan ‘malu-malu congok’.

Meski periode jabatan Presiden RI saat ini dengan periode jabatan Gubernur Sumut yang akan datang tidak berada di rentang yang sama, namun akan menyisakan irisan sekitar setahun periode Jokowi-JK dengan Gubernur ‘Baru’ Sumut yang akan datang. Pantasnya, program yang baik dan telah tertata akan dilanjutkan dengan atau tanpa pergantian ‘rezim’ pasca Pilpres 2019 nanti.

Untuk itu diharapkan Program Pemerintah Sumut dan kabupaten kotanya tetap akan bersinergi dengan program Pemerintah Pusat. Presiden Jokowi telah menetapkan Nawacita sebagai program prioritas, dengan sektor kepariwisataan menjadi salah satu sektor unggulan, dan Sumut dengan Kawasan Danau Toba-nya menjadi salah satu destinasi wisata internasional.

Pembangunan sektor pariwisata menjadi bagian tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dengan konsep dasar penyelengaraannya yaitu Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development) dan Kepariwisataan Bertanggungjawab dan Berkelanjutan (responsible & sustainable tourism).

Selanjutnya, telah ditetapkan norma dalam penyelenggaraan kepariwisataan, yaitu berbasis budaya, berbasis masyarakat, serta berbasis lingkungan. Ketiga norma ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Penulis akan membahas lebih lanjut sehubungan dengan lingkungan hidup, dengan alasan bahwa budaya dan masyarakat adalah basis yang berada di posisi aktif, sementara lingkungan hidup lebih pada posisi pasif dan sangat bergantung pada tanggungjawab, perhatian dan perlindungan dari kita sebagai manusia.

Pembenahan kepariwisataan pada ketiga basis, budaya-masyarakat-lingkungan, harus berjalan paralel. Namun kegagalan pada pengelolaan lingkungan sebagai basis, memiliki impilikasi lebih luas, bukan hanya mempengaruhi program kepariwisataan, tetapi mempengaruhi kehidupan dan rencana pembangunan lainnya yang jauh lebih luas. Terlepas dari berhasil atau gagal program kepariwisataan dalam suatu era, katakanlah Era Jokowi, tetapi pengelolaan lingkungan hidup tetap menjadi satu keniscayaan. Meneruskan program kepariwisataan oleh pemimpin selanjutnya tidak akan seberat jika pengelolan lingkungan turut gagal pada era sebelumnya.

Dengan ditetapkannya Kawasan Danau Toba yang terletak di 7 kabupaten yang ada di Sumut sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, tentunya juga dibutuhkan seorang gubernur yang dapat melindungi dan mengelola lingkungan kawasan ini.

Benar ada 7 bupati di Kawasan Danau Toba, namun lingkungan kawasan itu sendiri merupakan satu kesatuan, sebagai sebuah sistem. Dalam konteks Kawasan Danau Toba, masing-masing kabupaten ‘hanya’ menjadi sub sistem.  Pengawasan menyeluruh terhadap pengelolaan sebuah sistem tentu akan lebih efektif dibandingkan pengawasan parsial terhadap masing-masing sub sistemnya. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengambil peran utama dalam pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba.

Untuk mensukseskan program kepariwisataan dimana Kawasan Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Internasional, dibutuhkan Gubernur Sumatera Utara yang berpihak pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kawasan ini.

Saat ini sedang ‘ada’ bergulir proses hukum di pengadilan, dimana organisasi lingkungan mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang ditengarai mencemarkan dan merusak lingkungan Danau Toba. Gugatan ditujukan kepada perusahaan yang beroperasi di Kawasan Danau Toba, dan kepada pemerintah daerah di kawasan itu.

Meski organisasi ini secara hukum berhak untuk mengajukan gugatan itu, namun menjadi pertanyaan, ke mana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Mengapa tidak pernah terdengar menggunakan hak dan kewajibannya secara serius sebagai pengawas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Kawasan Danau Toba, dengan membawa pelanggar ke pengadilan? Apakah memang di Kawasan Danau Toba sungguh tidak ada terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pasal 76 UU ini, Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan pasal ini berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.

Memang dalam Pasal 77 disebutkan “Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”, tetapi sekaligus juga pasal ini menjadi dasar bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Kawasan Danau Toba, untuk mencari gubernur yang pro pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan Kawasan Danau Toba.

Dalam konteks ini, buat apa punya gubernur kalau toh harus menunggu seorang menteri untuk mengurus lingkungannya. Maka, carilah Gubernur Sumatera Utara yang baru melalui Pilkada Sumut 2018 nanti, yang Pro Lingkungan Kawasan Danau Toba…!!!

*) Penulis sehari-hari bekerja sebagai jurnalis merangkap editor di media online Bataktoday.com