oleh

Catatan Akhir Tahun AMAN: “Masyarakat Adat Mengarungi Badai Rezim Investasi”

Jakarta, BatakToday

Bagaimanakah kondisi Masyarakat Adat serta pengakuan dan perlindungan hak-haknya selama tahun 2019? Di tengah ambisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf demi memuluskan berbagai investasi untuk meningkatkan ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur, rakyat marjinal dan masyarakat adat menjadi korban. Segala cara dilakukan untuk memuluskan jalan bagi investasi. Dari AMDAL dan IMB yang akan ditiadakan, perlakuan pada koruptor semakin melunak, berbagai kebijakan dari PP tentang OSS (Online Submission System), hingga sekarang wacana Omnibus Law (UU yang dibuat sehubungan isu besar di suatu negara, yang juga dapat mengubah atau menghilangkan UU lain yang sebelumnya telah ada,-red.) dibuat demi investasi.

Demikian pertanyaan besar sekaligus menjadi catatan dalam acara dengan tajuk Catatan Akhir Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: “Masyarakat Adat Mengarungi Badai Rezim Investasi”, hari ini, Jumat (20/12/2019), di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.

Dalam acara yang dihadiri perwakilan Masyarakat Adat yang bernaung satu bendera di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dari berbagai daerah, juga dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), berbagai hal penting menjadi catatan, antara lain menyangkut pemenuhan hak rakyat, hak masyarakat adat, maupun tentang HAM; kaitannya dengan sikap pemerintah dalam mendukung perkembangan bisnis dan investasi di Indonesia saat ini.

Lantas bagaimana dengan rakyat?

Upaya pemerintah untuk memastikan hak-hak rakyat terlalu sangat lambat. Rakyat dihibur dengan kunjungan-kunjungan, statement-statement ‘kosong’ di media, pengakuan simbolik dan seremonial. Sementara, laju percepatan upaya perlindungan terhadap rakyat itu tak sebanding dengan laju perampasan hak dan ketidakadilan pada rakyat yang berlangsung sangat cepat dan masif.

Pemberian Konsesi pada Korporasi, Kriminalisasi dan Kekerasan terhadap Masyarakat Adat

Tanah-tanah dan wilayah adat semakin tergadai, hutan-hutan semakin habis, lautpun dirampok. Penggusuran dan perampasan tanah yang disertai intimidasi dan kekerasan oleh aparat semakin marak. TNI Polri dan perangkatnya kian hari kian ganas pada rakyat, demonstrasi dan protes menjadi ajang kekerasan, kriminalisasi terhadap rakyat semakin banyak. Berladang yang merupakan sumber penghidupan komunitas tiba-tiba menjadi terlarang dan peladang ditangkap. Pembunuhan terhadap aktivis atau pembela HAM mulai terjadi tanpa upaya serius memecah akar persoalannya.

Ternyatalah, dalam pusaran arus investasi rejim Jokowi-Ma’ruf ini, situasi rakyat dikorbankan untuk investasi dan pembangunan mulai menjadi hal yang biasa, cuma “collateral damage” yang tak perlu diributkan.

Harapan dan Pesan

Harapan yang menjadi catatan juga adalah tentang pentingnya keberpihakan Pemerintah atas pemenuhan hak-hak rakyat di samping perkembangan bisnis dan investasi di Negeri ini.

“Semoga Bapak Presiden Joko Widodo segera menyadari, bahwa dalam berbagai sejarah global, tidak ada pemerintahan di dunia yang bertahan jika lebih mengutamakan bisnis dan investasi ketimbang melayani dan memastikan hak-hak rakyat,” demikian menjadi salah satu catatan penting.

Sebagai pesan akhir tahun, AMAN menyampaikan keinginan dan harapan sehubungan RUU Masyarakat Adat.

“Jika pemerintah serius melindungi hak-hak Masyarakat Adat, segera “PASTIKAN PENGESAHAN RUU MASYARAKAT ADAT!”

Sumber berita: Fanpage AMAN di Facebook

Diedit oleh: Arif Girsang

News Feed