Catatan dari Diskusi Kebangsaan “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada Serentak 2018...

Catatan dari Diskusi Kebangsaan “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu 2019

1432
Diskusi Kebangsaan: “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada 2018 serta Pemilu 2019”, Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 7/5/2018 (ist)

Jakarta, BatakToday

Gerakan Daulat Desa (GDD) bekerja sama dengan Komunitas Masyarakat IT (KomIT) dan Jaringan Masyarakat Muslim Membangun (JM3) menggelar diskusi solutif dalam bentuk diskusi panel, dengan tema “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada Serentak 171 Daerah 2018 serta Pemilu (Pileg dan Pilpres) Serentak 2019” dan sub tema yang dikaitkan dengan semangat kedaulatan rakyat, yakni “Bangkitnya Kedaulatan dan Martabat Rakyat dalam Demokrasi Pancasila”, di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 7/5/2018.

Sejumlah catatan dalam penilaian panitia bersama dalam diskusi ini, bahwa fakta- fakta yang berkembang menjadi fenomena berdemokrasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat saat ini adalah praktek “Demokrasi Brutal alias Tuna Adab.”

Beberapa indikator yang cukup signifikan terhadap fenomena ini adalah prediksi besarnya jumlah golput dalam pilkada serentak 2018, merebaknya politik uang, berkembangnya hoax dan ujaran kebencian, teror dan premanisme pilkada, serta potensi dominasi generasi milenial sebagai pemilih dengan persentase terbesar pada pileg dan pilpres 2019.

Baca juga: Kedaulatan Rakyat di Tengah Fenomena Demokrasi Brutal alias Tuna Adab

Idealnya, demokrasi bangsa Indonesia diilhami oleh nilai-nilai yang bersifat adi luhung, yang berasal dari adat istiadat yang tersebar di seluruh desa di pelosok Nusantara, yang kemudian terbungkus indah dan rapi dalam sila-sila Pancasila. Faktanya, fenomena di atas cenderung mendorong berkembang biaknya potensi kekacauan praktek demokrasi bangsa Indonesia. Berikut, coba diurai satu persatu.

Golput

Pada era tahun 80-an sampai dengan reformasi tahun 1998, para mahasiswa dan kelompok akademisi bergerak secara massif mengajak rakyat untuk mengambil sikap tidak memilih alias golongan putih (golput) sebagai pilihan sikap politik perlawanan terhadap praktek sistem seleksi pemegang kekuasaan saat itu. Alasan utamanya adalah penolakan terhadap kecenderungan pada kepemimpinan yang otoriter, apalagi dengan diberlakukannya UU tindak pidana subversif. Berbeda dengan konteks kekinian, demokrasi zaman now, justeru berkembangnya golput bukan karena sikap politik perlawanan oleh kesadaran kolektif masyarakat, melainkan  cenderung karena ketidakpedulian, reaksi skeptis, atau rasa kurang percaya terhadap proses pencalonan/seleksi kepemimpinan yang tidak mengedepankan “kedaulatan rakyat”, melainkan dikedepankannya “kedaulatan partai”. Satu hal naïf, saat ini ada pemahaman dangkal dengan semangat simplifikatif  bahwa politik adalah parpol, atau parpol adalah politik.

Politik Uang

Bagi GDD, politik uang dinilai sebagai akar dari segala kebobrokan moral dan prilaku bangsa Indonesia. Politik uang merupakan praktek haram demokrasi. Pada faktanya, meskipun sudah diatur dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kehadiran politik uang terasa nyata di tengah-tengah masyarakat. Disayangkan, sangat sedikit kasus yang dapat menjerat para pemberi apalagi para penerima politik uang. Tidak sedikit pula kaum terpelajar dan tokoh terkemuka yang mengamini praktek politik uang dan menganggapnya sebagai hal yang wajar atau natural. Saat ini, praktek politik uang dalam demokrasi kita seolah berperan sebagai saudara kembar dari konsep “one man one vote” (satu orang untuk satu suara). Hal ini juga menjadi bagian dari yang mempengaruhi meluasnya golput.

Teror, Hoax, dan Ujaran Kebencian

Masalah Teror, Hoax, dan Ujaran Kebencian ini berawal dari Pilpres 2014. Hanya ada 2 (dua) Pasangan Calon, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Terjadi persaingan yang begitu sengit dan keras. Sampai-sampai masyarakat menjadi terbelah. Fenomena yang menonjol di saat itu adalah menguat dan membesarnya politisasi agama yang amat intensif. Akhirnya Jokowi-JK menang. Seiring berjalan dengan waktu sampai dengan 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK saat ini, kita dapat menilai bahwa rejim berkuasa saat ini bukanlah merupakan rejim kelanjutan ataupun rejim penyesuaian dari rejim penguasa sebelumnya, yaitu 10 tahun rejim pemerintahan SBY. Pemerintahan Jokowi-JK ini dapat kita katakan sebagai Rejim Baru ataupun Rejim Perubahan. Namun  akibat  kuatnya  persaingan dalam Pilpres 2014 yang lalu, yaitu menyisakan terjadinya perpecahan di masyarakat yang berkepanjangan sampai kini. Yaitu berlanjutnya fenomena maraknya aksi dan manuver politik berupa hoax bahkan fitnah dan ujaran kebencian dari pihak-pihak  tertentu yang bersikap oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-JK sampai kini.

Sebagai data dan informasi hasil Pilpres 2014 lalu,yaitu Jokowi-JK hanya memperoleh 53.15% dan Prabowo-Hatta 46,85%. Jokowi hanya menang tipis sekitar 6.3% saja. Di samping itu, yang menjadi potensi masalah adalah Politisasi Agama, Ujaran Kebencian dan Saling Hujat ini seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta thn 2017 lalu akan terjadi juga, terutama di Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Barat. Siapkah kita semua mengahadapinya? Lagi-lagi Sang Waktulah yang akan menjawabnya.

Generasi Milenial Minim Empati

Di kondisi kekinian bangsa kita saat ini telah lahir yang disebut sebagai Generasi Milenial, atau dikenal dengan sebutan Generasi Y dan Z. Dalam konteks Pemilu dan Pilkada mereka ini termasuk kategori yang disebut sebagai pemilih pemula dan pemilih kaum muda. Mereka lahir antara tahun 80-an, 90-an dan 2000-an, dimana jumlah Pemilih sampai umur 39 tahun pada Pemilu 2019 nanti diperkirakan mencapai sekitar 50% lebih dari DPT, atau kira-kira hampir 100 juta Pemilih. Namun ada persoalan mendasar disini. Selain karena Budaya Membaca (Skill of Literacy) bangsa kita yang terus memburuk (peringkat 60 dari 61 negara, Riset UNESCO tahun 2016 “The World’s Most Literated Nations”), juga dalam 10 tahun terakhir ini terjadi perkembangan yang luar biasa dalam teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Media sosial (medsos) telah amat mempengaruhi kita semua dalam berperasaan, pola berpikir, bertingkah laku serta cara bekerja. “Bangsa dengan budaya membaca yang rendah akan menerima dampak negatif yang besar. Semakin rendah budaya membaca, semakin besar dampak negatif yang diterima oleh masyarakat bangsa dan negara tersebut.“

Era Pasca Kebenaran (Post Truth Era)

Dengan mengacu pada kenyataan masyarakat kita yang memliki tingkat minat baca literasi  yang rendah serta rendahnya kepekaan sikap kritis, tidak sedikit kaum terididik yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sekalipun tidak mampu (tidak kritis) mengidentifikasi (membedakan) informasi yang faktual dan akurat. Tidak sedikit dari mereka yang mengambil keputusan atas dasar informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada gilirannya mempengaruhi terhadap kesadaran nilai-nilai baik dan buruk. Padahal nilai baik dan buruk di suatu tempat tidak selalu sama dengan tempat lain yang berbeda. Peristiwa-peristiwa politik mengejutkan dan sebelumnya sukar dipercaya dapat terjadi oleh banyak analis dikaitkan dengan meluasnya rujukan masyakarat pada keyakinan emosional dan berita-berita yang tidak dilandasi fakta.  Dengan fakta jutaan orang dapat bergerak oleh informasi yang tidak didukung oleh fakta (kebenaran) maka pertanyaan mengapa dan bagaimana orang banyak lebih tergiring pada pilihan kebenaran yang berbasis keyakinan emosional ke timbang fakta merupakan hal penting untuk dicermati. (rel)