oleh

Catatan dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-V

Oleh: Arif JV Girsang*)

Sesungguhnya Nusantara sudah teruji sepanjang zaman, ratusan hingga ribuan tahun. Bisa kita bayangkan bersama, imajinasikan bersama., ketika masuk Budhisme, Hinduisme, dan Budhisme kembali, masuk Islam, masuk modernisme, masuk Kristen, kita tidak ‘kagok’. Semua bisa kita terima. (Irwansyah Harahap)

Jauh sebelum NKRI berdiri Masyarakat Adat Nusantara telah eksis meski saat itu masih dengan nama dan sebutannya masing-masing. Masyarakat Adat harus kita akui sebagai salah satu ‘cikal bakal’ untuk berdirinya Indonesia.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-V (KMANV) dengan tema “Melakukan Perubahan Negara dengan Tindakan Nyata”, berlangsung 15-19 Maret 2017, di Kampong Tanjung Gusta, Deli Serdang, untuk menjawab masalah-masalah dan tantangan Masyarakat Adat, dan bersamaan dengan keadaan Bangsa Indonesia yang sedang mengalami degradasi dalam bidang kebudayaan, termasuk di dalamnya adat, serta sedang menghadapi ujian dalam hal keberagaman.

Pertama, apa yang telah ditunjukkan sepanjang berlangsungnya rangkaian kegiatan dalam kongres ini, menghalau ketidakyakinan atau pesimisme tentang diterimanya keberagaman di Negeri ini. Kita kemudian tersadar, eksistensi dan karakter kekinian dari Masyarakat Adat dapat menjadi soko guru dalam memelihara keberagaman. Ini menjadi pembuktian, ikatan dalam keberagaman Masyarakat Adat yang telah lebih awal hidup di alam negeri ini sebelum masuknya ajaran berbagai agama ke Nusantara, ternyata masih sangat kuat.

Dari perspektif Masyarakat Adat Nusantara, NKRI yang masih tetap bertahan hingga hari ini walau dengan segala permasalahan keberagaman di dalamnya, akan terawat dengan bertahannya nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak ada adat yang buruk, yang perlu dilakukan adalah penyesuaian sikap antar manusia yang berbeda adatnya.

Ribuan orang hadir dalam KMANV, dengan ratusan latar belakang adat yang berbeda. Dengan ‘banyaknya’ perbedaan yang ada di antara para peserta, menjadi sangat menarik untuk menyaksikan apa yang telah dipertunjukkan di sepanjang kongres.

Tentu ‘jumlah’ ragam agama, maupun partai politik di negeri ini tidak ada apa-apanya dibanding perbedaan adat dan budaya yang dimiliki Masyarakat Adat Nusantara. Perbedaan di kedua bidang yang disebutkan sebelumnya, kecil sekali, tidak ada apa-apanya dibanding perbedaan yang ada dalam Masyarakat Adat Nusantara.

Namun apa yang telah dipertunjukkan Masyarakat Adat Nusantara dalam KMANV, sangat jauh lebih berkualitas dibanding pertunjukan lain di panggung politik maupun panggung eksploitasi perbedaan agama oleh pihak-pihak perusak keberagaman di Negeri ini.

Berapa agama, berapa partai politik di Nusantara hari ini? Bandingkan dengan berapa suku, berapa komunitas Masyarakat Adat Nusantara? Hubungan pertanyaan ini dengan terpeliharanya keberagaman di Negeri ini, dijawab oleh Masyarakat Adat Nusantara, di dalam dan di luar KMANV.

Dalam KMANV, pemilihan Dewan AMAN Nasional (DAMANAS) maupun pemilihan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, berlangsung sangat Pancasilais. Diyakini, bahwa semua proses ‘demokrasi’ dalam kongres ini berjalan mulus karena seluruh peserta menyadari tujuan kongres adalah untuk menopang dan menguatkan pencapaian tujuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Saatnya para pemimpin dan politisi, yang sekaligus menentukan kemana dan bagaimana Bangsa ini akan dibawa, harus berubah secara nyata, mengikuti tema KMANV yaitu “Melakukan Perubahan Negara dengan Tindakan Nyata”. Kiranya para pemimpin dan politisi, mau bercermin dan belajar kepada AMAN, dan KMANV. Kepentingan peserta kongres adalah kepentingan Masyarakat Adat, kepentingan AMAN. Para pemimpin dan politisi di negeri ini juga saatnya melakukan perubahan dengan tindakan nyata, dimana tujuan bersama Bangsa Indonesia menjadi keutamaan.

Beberapa hari setelah KMANV terlaksana, perwakilan peserta kongres bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/03/2017). Sebelumnya direncanakan dan sangat diharapkan kehadiran Presiden Jokowi dalam KMANV. Benar, ada kekecewaan ketika Presiden Jokowi urung hadir, terutama dari para ‘tetua-tetua’ Masyarakat Adat.

Namun, dengan kata maaf, ucapan selamat ‘susulan’, dan sejumlah janji serta pernyataan Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Negara, tak harus rumit, dapat mengobati kekecewaan para tetua dan Masyarakat Adat-nya.

Presiden Jokowi ‘kembali’ menyatakan dukungan untuk Percepatan RUU Masyarakat Adat dan akan menyiapkan Supres secepatnya untuk disampaikan ke DPR RI.

Dia juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong percepatan SK-SK Masyarakat Adat, dan meminta Masyarakat Adat untuk mendorong percepatan Perda-Perda Masyarakat Adat. Hal ini dikarenakan Perda dan SK itu dapat mempercepat proses pengembalian tanah-tanah Masyarakat Adat.

Jokowi juga menyebutkan, sedang disiapkan 18 SK Hutan Adat yang baru (meneruskan inisiatif Desember 2016 lalu). Dan keinginannya untuk mengeluarkan lebih banyak lagi SK Hutan Adat, meski masih banyak kendala di regulasi yang harus segera diselesaikan.

Presiden ‘bersaksi’ bahwa hutan lebih baik ketika dikelola Masyarakat Adat. Namun dia meminta agar Masyarakat Adat untuk sementara menghindari benturan-benturan di lapangan, dan meminta agar pemerintah diberi waktu untuk mengupayakan pelepasan lahan yang lebih luas dan menyelesaikan masalah-masalah regulasi.

Tentang Satgas Masyarakat Adat, segera dibentuk jika memang dibutuhkan. Diharapkan, jika terbentuk, Satgas dapat membantu proses-proses verifikasi lahan untuk dilepaskan. Jokowi sepakat, semakin banyak jumlah area diverifikasi, semakin baik.

Dan memastikan terbukanya akses Masyarakat Adat terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta akan memperkuat Masyarakat Adat di daerah-daerah.

Sebagai tanda tidak akan melupakan janji, walau tanpa ‘ikat janji dengan anak panah’ seperti diminta Panglima Perang Yapen, Alex Sanggenafa, dalam dialog di KMANV, Presiden Jokowi juga meminta dilakukannya pertemuan rutin dengan AMAN setiap 3-4 bulan sekali untuk updating dan berkoordinasi.

Akhirnya, apa yang telah dipertunjukkan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-V, dan respon Presiden Jokowi beserta jajarannya dalam pertemuan dengan perwakilan peserta kongres, dengan meminjam istilah teman-teman dari Rumah Karya Indonesia, kiranya bisa dimaknai, dipelihara, dan selanjutnya akan tetap menghidupkan nilai-nilai yang dimiliki Masyarakat Adat Nusantara, demi memupuk Nasionalisme dan menciptakan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

*) Penulis adalah ‘penganut keyakinan’ bahwa Gerakan Kebudayaan yang mampu mendorong dan membawa Bangsa Indonesia meraih cita-citanya.

News Feed