oleh

Catatan Pilkada: “Selamat Datang Peradaban Lama Kota Siantar!”

Berita di media ini pada Kamis, 17 Nopember 2016, dengan judul Pilkada Siantar: “Dinodai” dengan Tinta Palsu? mendapat respon dari beberapa orang pembaca. Tentunya tanggapan pembaca berbeda-beda. Namun yang jelas ada yang kontra dan ada yang pro.

Tidak banyak sampel yang kemudian diambil, tetapi melihat langsung ‘kelingking bersih’ dari saksi hidup tinta kualitas rendah, di hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara, BatakToday meyakini adanya tinta berkualitas rendah ‘beredar’ di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Peredaran tinta berkualitas rendah bukan hanya terjadi di kelurahan dan kecamatan yang sama, tetapi sesuai alamat orang-orang yang bersedia memberi kesaksian kepada BatakToday, menyebar di beberapa kelurahan, dan kecamatan yang berbeda.

Tentang tinta ini perlu digarisbawahi isi Pasal 15 ayat (4) PKPU Nomor 6 Tahun 2015, yang berbunyi, “Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.”

Tentu menjadi pertanyaan juga buat kita bersama, mengapa tinta untuk dicelupi dengan jari kelingking kiri sebagai penanda telah memberikan suara di TPS harus memiliki daya tahan/lekat minimal 24 jam?

Pada kejadian lain, ada warga yang menyampaikan informasi, bahwa ‘baru’ di pagi hari Pemungutan Suara, 16 Nopember 2016, Ketua KPPS di lingkungan rumahnya mengantarkan Formulir C6 untuk keluarganya. Formulir C6 ini “dilampiri” uang Rp100 ribu per C6, dan dengan embel-embel pesan untuk memilih salah satu paslon.

“Hulman da, Hulman da (Hulman ya, Hulman ya)…!” begitu dia menirukan pesan Ketua KPPS itu.

Mengacu pada Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 yang berbunyi, “Ketua KPPS menyampaikan Formulir C6-KWK  kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Dan juga kepada Pasal 16 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 berbunyi, “Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Formulir C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan Formulir C-6 KWK kepada PPS.”

Seharusnya, bukan Ketua KPPS lagi yang mengantarkan Formulir C6, jika memang penyelenggara ‘berniat’ warga pemilik hak suara harus mendapat C6 ini. Karena semua Formulir C6 sudah harus diserahkan kembali oleh Ketua KPPS kepada PPS, jika hingga sehari sebelum hari Pemungutan Suara, C6 tersebut tidak ‘berhasil’ sampai kepada warga.

Menjadi pertanyaan, mengapa baru pada 16 Nopember pagi hari, Formulir C6 diserahkan kepada warga, dan ada ‘lampiran’ uang Rp100 ribu?

Kemudian BatakToday juga mendapat informasi tentang warga yang berhak untuk memilih, tetapi tidak semua anggota keluarganya mendapat Formulir C6-KWK. Hanya satu orang yang mendapat Fomulir C6, itu pun anaknya yang tahun ini, pasca tertundanya Pilkada Siantar 2015 lalu, pergi melanjutkan pendidikan ke propinsi lain.

Salah satu dari anggota keluarga ini memberi kesaksian bahwa mereka telah pernah didatangi petugas untuk pendataan peserta pemilih, dibuktikan dengan stiker yang ditempel di dinding rumahnya. Namun hingga hari Pemungutan Suara tidak menerima Formulir C6-KWK, sebagai ‘undangan’ untuk memberikan suara di TPS.

Tanpa prasangka buruk, akhirnya seluruh anggota keluarga ini pergi ke TPS terdekat, tempat mereka selama ini memberi suara pada pemilihan-pemilihan sebelumnya. Namun ditolak memilih, walau menunjukkan KTP Elektronik, karena tidak terdapat nama mereka di Daftar Pemilih Tetap.

Mereka mencoba mencari ke 2 (dua) TPS lainnya yang relatif berdekatan dengan tempat tinggalnya, namun juga ditolak karena tidak terdapat namanya di DPT.

Akhirnya mereka kembali ke TPS semula, yang pada beberapa pemilihan sebelumnya menjadi tempat mereka memberi suara.

Setelah ‘sedikit’ berdebat ditambah dengan ‘kengototan’ keluarga ini, akhirnya Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mengizinkan mereka memberi suara, dengan syarat ‘tambahan’ harus meyerahkan fotokopi KTP masing-masing.

Dengan bersusah payah, salah satu anggota keluarga ini mencari ‘tukang’ fotokopi, sampai akhirnya harus pergi ke pusat kota, karena semua tempat fotokopi di kawasan mereka berdomisili sedang tidak beroperasi, mungkin karena Pilkada Siantar.

Perlu diketahui juga, pihak keluarga ini telah menghubungi Ketua RT-nya sehari sebelum hari Pemungutan Suara, berhubung sampai saat itu belum menerima C6. Jawaban yang diterima, bahwa hanya 1 (satu) orang yang terdaftar di DPT yang ‘kebetulan’ dimiliki si Ketua RT.

Sampai di sini, sikap dan upaya keluarga ini masih ‘cocok’ dengan isi Pasal 15 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 berbunyi, “Apabila sampai 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Formulir C6-KWK kepada Ketua KPPS paing lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.” Walaupun, kebetulan bukan si Ketua RT yang menjadi Ketua KPPS tempat mereka kemudian memberi suaranya.

Yang kemudian menjadi bahan permenungan, adalah pernyataan si Kepala Keluarga, yang mengatakan keyakinannya, tak banyak yang melakukan upaya seperti yang mereka lakukan.

Piga ma na songon hami on? Sahira hami nama calon walikota i, umbahen apala ringkot na mangalehon suara on (Berapa banyaklah yang seperti kami? Seolah kami lah calon walikota, sehingga sangat merasa perlu untuk bisa memberikan suara),” ujarnya.

Demikian ‘sedikit’ catatan dari BatakToday tentang Pilkada Siantar kali ini. Tak banyak, karena kami bukan juga pengawas secara institusional, walau berkewajiban untuk menjalankan fungsi pers di daerah ini.

Kiranya menjadi bahan masukan untuk masyarakat, dan demikian juga bagi penyelenggara, untuk hajatan pemilihan yang masih akan banyak lagi ke depan. Dan kami nyatakan, ini bukan tentang siapa pemenang Pilkada Siantar.

Mari kita warnai dan saksikan “peradaban baru” di Kota Siantar, pasca Pilkada Siantar kali ini. Tentu menjadi harapan bersama warga kota Siantar, maupun mereka yang mencintai kota ini, untuk Siantar yang Mantap Maju Jaya…

Dan, semoga menjadi salah ucapan selamat yang satu ini, “Selamat Datang Kembali Peradaban Lama di Kota Siantar…!”

Salam Demokrasi, Salam SIANTAR BERSIH, LAWAN POLITIK UANG…!!!

Redaksi BatakToday

News Feed