oleh

DAK Humbahas 2015 Gagal Cair Rp 14,2 M

Humbahas, BatakToday –

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) mengakui 20 persen Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2015 atau sebesar Rp. 14,2 miliar gagal dicairkan pada tahun 2015 lalu, karena serapan penggunaan  dana tidak mencapai 90 persen sebagaimana disyaratkan untuk pencairan 20 persen terakhir. Kegagalan pencairan 20 persen DAK tersebut mengakibatkan sebagian pembayaran kepada rekanan penyedia barang dan jasa atas kegiatan yang didanai dari DAK gagal dibayarkan pada tahun 2015.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran DPPKD Humbahas, Maradu Napitupulu kepada BatakToday, Senin (7/3/2016) di kantornya.

Maradu menjelaskan, kegagalan pencairan lebih disebabkan perobahan persyaratan pencairan yang tiba-tiba diubah oleh pihak Kementerian Keuangan RI. Sebelumnya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 241/PMK.07/2014, laporan realisasi penyerapan DAK triwulan III menjadi persyaratan untuk pencairan DAK tahap akhir sebesar 20 persen. Namun Menteri Keuangan melalui Permenkeu Nomor 213/PMK.07/2015 tiba-tiba mengubah persyaratan, yakni serapan minimal 90 persen dari akumulasi pencairan DAK sebelumnya menjadi persyaratan untuk pencairan DAK tahap akhir.

“Tersendatnya 20 persen DAK 2015 ini disebabkan terbitnya Permenkeu Nomor 213 tahun 2015 di Desember kemarin. Padahal sebelumnya kita menggunakan Permenkeu Nomor 241 tahun 2014. Dalam Permenkeu Nomor 213 tahun 2015 kita diwajibkan melaporkan realisasi keuangan sebesar 90 persen, setelah itu dilakukan pencairan tahap berikutnya. Sementara di Permenkeu yang lama No.241 tahun 2014 tidak demikian. DAK bisa dicairkan hanya melalui pengajuan tanpa laporan realisasi,” terangya.

Menurut Maradu, kebijakan itu menyebabkan pihaknya gagal menyusun laporan realisasi penyerapan DAK sesuai batas waktu yang ditetapkan pihak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, yakni tanggal 18 Desember 2015 pukul 17.00 WIB.

Maradu menjelaskan, anggaran atas sisa nilai kegiatan DAK 2015 yang belum lunas dibayarkan kepada rekanan penyedia barang dan jasa pada 2015 lalu, akan diajukan dalam PAPBD tahun anggaran 2016 mendatang ini.

Direktur Eksekutif Institute for Regional Development (InReD), Lambok Sitanggang menengarai, kegagalan pencairan DAK Humbahas tahap akhir lebih disebabkan rendahnya serapan dana hingga menjelang akhir tahun.

“Kalau benar serapan dananya sudah mencapai 90 persen sesuai persyaratan Kemenkeu, tentu tidak ada kesulitan menyusun dan menyerahkan laporannya. Dugaan saya, hingga menjelang batas waktu pelaporan (18 Desember 2015-red), serapan dana memang masih dibawah persyaratan minimum 90 persen itu. Lantas pihak DPPKD memaksa SKPD untuk mencairkan dana, tapi terlambat,” terang Lambok kepada BatakToday melalui selulernya, Selasa (8/3/2016).

Menurut Lambok, akar persoalan sesungguhnya bukan di pihak pengelola keuangan daerah (DPPKD Humbahas-red), tetapi pada SKPD pengelola DAK yang cenderung lamban dalam memulai pelaksanaan program dan kegiatan.

“Tender saja baru dilaksanakan bulan Agustus atau September. Jangan heran kalau serapan dana selalu rendah hingga bulan November,” tukasnya.

Lambok berharap, kelambanan pelaksanaan kegiatan menjadi perhatian khusus Bupati Dosmar Banjarnahor yang baru dilantik.

“Semakin cepat pekerjaan dilaksanakan, semakin cepat pula masyarakat mendapat manfaatnya. Multiplier effect-nya juga akan lebih optimal,” ujarnya mengakhiri pembicaraan. (FT/ajvg)

Foto: Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran DPPKD Humbahas, Maradu Napitupulu. (bataktoday/ft)

News Feed