oleh

Dana BOS Kota Medan Triwulan I Tak Kunjung Cair

Medan, BatakToday –

Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan pertama terlmbat di seluruh sekolah tingkat SD, SMP dan SMA/SMK, baik negeri maupun swasta di Kota Medan.

“Dana BOS seharusnya sudah cair di minggu ke 4 Januari atau awal Februari setiap tahunnya, dan sudah bisa diterima oleh setiap sekolah. Namun, hingga pertengahan Maret masih belum juga diterima pihak sekolah di Kota Medan. Dan di tahun 2016, kasus ini kembali terjadi, bahkan kabarnya seluruh sekolah tingkat SD, SMP dan SMA baik swasta maupun negeri di Kota Medan hingga kini belum menerima dana BOS triwulan pertama ini,” kata Sekretaris Serikat Guru Indonesia Kota Medan Fahriza Marta Tanjung kepada wartawan, Rabu (16/3/2016).

Akibatnya, pihak sekolah harus berutang terlebih dahulu kepada pihak lain untuk menjalankan program yang telah direncanakan.

“Dikhawatirkan dengan seringnya keterlambatan ini, dapat mengakibatkan rawan penyelewengan baru, yakni indikasi korupsi di tingkat sekolah. Karena itu, kita minta segera realisasikan dana BOS itu, jangan sampai pihak sekolah kesulitan, apalagi menjelang Ujian Nasional (UN) seperti ini. Keterlambatan ini juga dapat mengakibatkan terhambatnya proses belajar mengajar, sasaran tak tercapai akibat program tak terlaksana dengan baik,” katanya.

Fahriza menjelaskan, sesuai prosedur, dana BOS disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi (pemprov), selanjutnya disalurkan ke rekening setiap sekolah.

Anggaran dana BOS minimal yang disalurkan ke sekolah skala kecil adalah, sebanyak 60 siswa/i. Misalnya, Dengan anggaran Rp 800 ribu per siswa, maka total dana BOS sebesar Rp 48 juta per sekolah.

“Bayangkan jika ini terlambat, sekolah harus mencari dana sebesar itu. Dana Rp 48 juta itu masih hitungan per bulan, sementara terlambat selama 3 bulan. Jadi, totalnya Rp 144 juta per triwulan per sekolah. Sehingga sekolah harus mencari pinjaman dana sebesar itu. Total hitungan anggaran Rp 144 juta masih sekolah berskala kecil. Bagaimana dengan sekolah berskala besar atau jumlah siswa yang lebih dari itu? Ini kan membuka peluang penyelewengan baru akibat keterlambatan tersebut. Setiap pinjaman pasti banyak potongan, belum lagi jika ada bunganya. Ini wajib dilakukan karena sekolah harus memenuhi program yang harus dicapai. Penyelewengan pun akan rentan terjadi,” jelasnya.

Dugaan ini semakin kuat mengingat masalah yang terjadi belakangan ini di Sumatera Utara (Sumut), terkait kasus-kasus yang menyeret para petinggi pemprov dan DPRD Sumut. Apalagi, pemerintah pusat selalu memiliki komitmen yang baik dan tepat waktu dalam penyaluran anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN.

Sementara itu, Ketua Ombudsman Sumut Abyadi Siregar mengatakan, kasus keterlambatan dana BOS adalah masalah serius, apalagi ini terjadi setiap tahunnya. Menurutnya, Ombudsman akan menyelidiki dimana posisi keterlambatan tersebut, apakah di pusat atau di provinsi.

“Diharapkan, pihak terkait terutama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu turun tangan, agar tidak terjadi potensi penyelewengan terhadap dana BOS. Apalagi, keterlambatan tersebut berdampak terhadap penyelewengan di tingkat sekolah. Jika perlu, kalau sudah mendapatkan titik terang, segera ditangani jaksa atau pihak berwajib. Ini tidak boleh dibiarkan, dan jika kita temukan indikasi penyelewengan, kita akan ikut membantu melaporkannya ke pihak berwajib,” katanya. (AFR)

Foto: Ilustrasi.

News Feed