oleh

Diduga Menggunakan Faktur Pajak Fiktif, 128 WP di Wilayah Kanwil DJP Sumut I akan Diperiksa Bulan Ini

Medan, BatakToday-

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I terus mengejar wajib pajak (WP) yang terindikasi menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FPTBTS). Langkah ini dilakukan dalam upaya mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Hal itu ditegaskan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I Harta Indra Tarigan, Kamis (15/10). Dikatakan, setelah berhasil melakukan klarifikasi di bulan Agustus, Satuan Tugas (Satgas) FPTBTS Kanwil DJP Sumatera Utara I kembali memanggil 236 WP sampai dengan akhir September 2015 dengan total Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 525,9 miliar.

Proses klarifikasi dilakukan dengan memanggil pimpinan perusahaan atau WP yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.

Harta Indra Tarigan menjelaskan, selain untuk mengembalikan kerugian negara, tujuan pembentukan Satgas FPTBTS juga untuk menciptakan efek jera (deterrent effect) kepada wajib pajak nakal. “Terhadap wajib pajak yang mengakui perbuatannya dan melakukan pembayaran serta membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN terkait, maka tidak akan dilakukan penindakan,” ujar Tarigan.

Sejalan dengan semangat Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, Tarigan kembali mengingatkan WP untuk memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi sampai dengan akhir 2015 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015. “Sebaliknya, apabila wajib pajak tidak merespon panggilan klarifikasi atau tidak mengakui perbuatannya dan terbukti terdapat indikasi penggunaan FPTBTS, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi (STAN) ini lebih lanjut merinci, dari kegiatan klarifikasi yang telah dilakukan selama bulan September 2015, sejumlah WP bersedia membetulkan SPT Masa PPN dan berkomitmen untuk melakukan pembayaran PPN dengan total nilai sebesar Rp 250 miliar. Realisasi pembayaran sampai dengan September 2015 adalah sebesar Rp 19,2 miliar. Kegiatan klarifikasi Satgas FPTBTS Kanwil DJP Sumatera Utara I melibatkan unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I dengan wilayah kerja meliputi kota Medan, kota Binjai, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang.

Tarigan menegaskan, pelaksanaan kegiatan klarifikasi akan dilanjutkan di bulan Oktober 2015 dengan memanggil 128 Wajib Pajak yang terindikasi menggunakan FPTBTS. “Kanwil DJP Sumatera Utara I akan terus melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak menjelang Tahun Penegakan Hukum 2016 mendatang,” tutupnya. (AFR)


Foto: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Harta Indra Tarigan.

News Feed