oleh

Dinas Tarukim Akui Pernah Tegur Studio Hotel

Pematangsiantar, BatakToday

Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Kota Pematangsiantar, Ramlan mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 saat dimulainya pembangunan Studio Hotel yang terletak di jalan Parapat, kelurahan Tong Marimbum, kecamatan Siantar Marimbum, dinasnya ‘sempat’ melayangkan surat teguran atas pembangunan hotel tersebut. Surat itu berisikan teguran atas pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang  Sungai.

“Pada bulan Maret tahun 2015, memang Dinas Tarukim sempat melayangkan surat teguran pertama terhadap proses berdirinya bangunan Studio Hotel,” sebut Ramlan saat ditemui di kantornya, Rabu (24/8).

Dia mengatakan, Dinas Tarukim sempat memberikan surat teguran, karena kekeliruan dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Studio Hotel yang menggunakan istilah “As sungai”.

Padahal menurut Ramlan, sesuai dengan Pasal 21, PP No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, menyebutkan ketentuan jarak bebas bangunan ditetapkan dalam bentuk garis sempadan sungai mengacu kepada tepi sungai.

Melihat hal itu, Dinas Tarukim langsung berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Izin Terpadu (BPPT) Kota Siantar sehubungan penggunaan istilah “As sungai” tersebut. Jawaban pihak BPPT menyatakan kepada Dinas Tarukim, bahwa ada kesilapan dalam mengetik IMB, sehingga menurut BPPT yang dimaksud dengan “As sungai” dalam IMB itu sebenarnya adalah “tepi sungai”.

“Setelah koordinasi dengan BPPT itu, ternyata proses pembangunan Studio Hotel sesuai IMB. Makanya kita berhenti melayangkan surat teguran, karena sesuai kordinasi dengan BPPT dan juga melalui data yang kita peroleh,  bangunan studio hotel ternyata tidak melanggar PP No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai,” ungkapnya.

SaLing: Mustahil Semua Pihak Buta Huruf

Menanggapi pernyataan Ramlan di atas, Koordinator Sahabat Lingkungan, Agustian Tarigan menyesalkan sikap Dinas Tarukim yang pada awal proses berdirinya bangunan Studio Hotel telah ‘sempat’ melayangkan surat teguran, namun kemudian setelah berkoordinasi dengan BPPT, kembali mengambil ‘kebijakan’ dengan menyatakan bangunan tersebut tidak melanggar PP No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

“Patut diduga kuat, saat koordinasi mengenai IMB Studio Hotel, antara Dinas Tarukim dan BPPT telah terjadi persekongkolan, untuk melindungi bangunan Studio Hotel, dan patut diduga ada menerima upeti dari pemilik bangunan,” ungkapnya kecewa.

Ditambahkannya lagi, hampir tidak ada aparatur negara yang mau membenarkan yang salah, tanpa ada sesuatu penyimpangan lain di baliknya.

“Mana ada aparatur pemerintahan yang mau ambil resiko membenarkan yang salah, dan beresiko hukum, tanpa ada menerima ‘embel-embel’ di belakangnya. Patut diduga pejabat yang ‘merestui’ pelanggaran yang terjadi di Studio Hotel, sudah menerima upeti,” ulang Agustian.

Agustian menyebutkan, bahwa dalam tahapan pembangunan suatu gedung yang telah mendapatlkan IMB, teap tidak terlepas dari pengawasan dari instansi pemberi izin atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan atas pemberian izin tersebut.

“Setelah IMB diterbitkan, kan ada tahapan pengawasan yang dilakukan BPPT atau pihak yang ditunjuk untuk itu. Dalam hal ini Dinas Tarukim sebagai instansi teknis terkait. Makanya kemudian Dinas Tarukim sempat memberikan teguran kepada pemilik Studio Hotel,” terangnya.

Menurut Agustian, dengan analisa dan data yang dimiliki SaLing terkait proses bangunan Studio Hotel, sangat  memprihatinkan bila Dinas Tarukim dan BPPT menyatakan bangunan Studio Hotel tidak melanggar  PP 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dan UU No. 26 tahun 2007 Tentang Tata Ruang. Dia yakin, dalam waktu dekat Polresta Pematangsiantar akan menindaklanjuti laporan Saling terkait proses berdirinya bangunan Studio Hotel.

“Sekarang SaLing masih menunggu panggilan dari Polresta Pematangsiantar atas laporan sebelumnya terkait dugaan pelanggaran atas peraturan dan perundang-undangan dalam pembangunan Studio Hotel. Ada dua pelanggaran menurut kami, yang pertama terhadap Undang-Undang dan peraturan turunannya tentang sungai, dan yang kedua tentang Tata Ruang. Yang kedua ini, ada pidananya, makanya kita sampaikan ke pihak Kepolisian,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan, jika pengawasan dilakukan pasti kelihatan pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan Studio Hotel.

“Harus dianggap bahwa dulu telah dilakukan pengawasan oleh instansi terkait. Dalam dokumen IMB Studio Hotel, jelas sekali ditunjukkan garis-garis batas, 12 meter dari tepi sungai Bah Biak. Tanah yang dikuasai pemilik Studio Hotel juga dalam sertifikatnya, SHM yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional, jelas-jelas lahan mereka (Studio Hotel,-red.) tidak sampai ke tepi sungai. Permohonan Studio Hotel juga menunjukkan rencana pembangunan tidak sampai ke tepi sungai, ada berjarak 12 meter dari tepi sungai. Nah, Studio Hotel saja bermohon untuk membangun 12 meter dari tepi sungai, masak dibiarkan membangun sampai ke tepi sungai? Masak semua pihak, baik pemilik maupun instansi terkait, manusianya semua buta huruf. Mustahil ‘kan? sebut Agustian.

Koordinator SaLing menyampaikan harapannya agar Polresta Siantar menuntaskan penyelidikan dan dia yakin akan berlanjut ke penyidikan.

“Saya percaya Polresta Siantar tidak ikut-ikutan “buta huruf” seperti pemilik  Studio Hotel. Polresta pasti bisa menemukan pelanggaran, termasuk tindak pidana di dalamnya. Jadi, bangunan Studio Hotel yang melanggar tetap harus dibongkar, dan karena ini bukan lagi sekedar kesalahan administratif, orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran itu harus dihadapkan ke depan hukum!” tegas Agustian mengakhiri. (EM)

Foto:

Studio Hotel, yang menyerobot sempadan sungai Bah Biak, di Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Pematangsiantar (doc. Google Map)

News Feed