oleh

Dirjen PP Maurin Sitorus Minta Pemda Beri Kemudahan Izin Perumahan

Jambi, BatakToday –

Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan terus mengupayakan berbagai kebijakan untuk mendukung percepatan program sejuta rumah. Komitmen itu diantaranya dibuktikan dengan meningkatkan alokasi anggaran pembiayaan perumahan menjadi Rp 15,6 triliun pada tahun 2017 mendatang.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan   Kementerian PUPR Maurin Sitorus saat menggelar talkshow pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Real Estat Indonesia (REI) Jambi yang mengangkat tema ‘Eksistensi dan Peran Strategis REI Jambi dalam Mendukung Program Sejuta Rumah dan Jambi Tuntas’ di Swiss Bell Hote Jambi, Selasa (4/10/2016).

“Banyak sekali fasilitas yang dapat diterima masyarakat mulai dari bunga KPR 5 persen dengan jangka waktu hampir 20 tahun, kemudian bantuan uang muka sebesar 4 Juta, fasilitas PSU untuk pengembang, dan yang terbaru adanya paket kebijakan ekonomi ke-13 menunjukan komitmen pemerintah untuk mendukung program percepatan sejuta rumah” katanya.

Maurin mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah (pemda), pengembang, perbankan dan masyarakat dalam menyukseskan program ini.

“Kami selalu menghimbau kepada pemda untuk memberikan kondisi yang kondusif terkait kemudahan perizinan kepada pengembang, namun demikian kita juga minta pengembang membangun rumah sesuai ketentuan. Sedangkan kepada perbankan kami berharap tetap dapat memberikan suku bunga murah 5 persen, dan tentu kami juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menunggak cicilan rumahnya karena akan sangat mempengaruhi kinerja bank dalam penyaluran subsidi,” pintanya.

Terkait kemudahan perizinan, menurut Maurin, Pemerintah Kota Jambi adalah salah satu contoh kota yang memberikan kemudahan layanan perizinan yang baik dengan adanya Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menggratiskan retribusi IMB untuk rumah bersubsidi.

“Jambi sudah baik, malah sudah lebih dulu melakukan kemudahan perizinan, dengan adanya peraturan walikota yang menggratiskan IMB untuk perumahan bersubsidi,” ungkap Maurin.

Sementara Walikota Jambi SY. Fasha dalam sambutannya mengungkapkan,  selain menggratiskan IMB bagi perumahan bersubsidi, pihaknya juga mewajibkan pengembang yang akan melakukan pembangunan perumahan untuk melakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan melakukan proses balik nama sertifikat atas nama Pemkot Jambi yang dilampirkan bukti setoran PSU dari Badan Pertanahan Kota Jambi.

“Dengan adanya Peraturan Walikota tersebut, hasilnya saat ini terdapat 54 lokasi perumahan yang telah menyerahkan PSU-nya ke Pemerintah Kota Jambi seluas 33 Ha dari total luas perumahan sekitar 94 Ha,” katanya. (AL/rel)

News Feed