oleh

Dirman Rajagukguk Dikriminalisasi untuk Hentikan Perjuangan Masyarakat Adat?

Balige, BatakToday

Persidangan dengan agenda pembacaan pledoi untuk kasus dugaan pencurian dengan terdakwa Dirman Rajagukguk, Ketua Adat Huta Tungko Nisolu, berlangsung di Pengadilan Negeri Balige, Rabu sore (03/05/2017).

“Masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) tidak dapat dijatuhi sanksi pidana terhadapnya,” demikian di awal pledoi yang dibacakan Penasehat Hukum terdakwa, Jeffrianto Sihotang SH, dari BAKUMSU, Medan.

Hal di atas menjadi salah satu bagian dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 dalam perkara pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang akhirnya memutuskan Hutan Adat bukan Hutan Negara.

Kemudian menjadi paradoks apabila di satu pihak mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman.

Masyarakat terutama komunitas-komunitas masyarakat adat di Nusantara yang wilayah adatnya sebagian besar justru berada di dalam kawasan hutan kerap menjadi sasaran kriminalisasi, seperti yang dialami oleh Dirman Rajagukguk, warga komunitas masyarakat adat Tungko Ni Solu, di Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir.

Masyarakat Adat Tungko Nisolu sejak dahulu hidup rukun dan damai berdasarkan aturan adat mereka. Kedamaian tersebut pada akhir mulai terusik dengan masuknya PT. Inti Indorayon Utama (sekarang PT. Toba Pulp Lestari atau PT. TPL) ke wilayah adat mereka pada tahun 1986. Permintaan marga Rajagukguk agar pihak PT. TPL menghentikan kegiatan penanaman eucalyptus di wilayah tanah adat diabaikan begitu saja oleh pihak PT. TPL. Konflikpun terjadi dan telah berlangsung bertahun-tahun hingga sekarang.

Segala upaya warga masyarakat adat yang berusaha untuk memperjuangkan hak mereka atau menghentikan kegiatan PT. TPL berakhir sia-sia, bahkan tak jarang justru berbuah kriminalisasi sebagaimana yang dialami oleh Dirman Rajagukguk seorang tokoh (Ketua Komunitas masyarakat Adat tungko Ni Solu).

Dirman Rajagukguk hanya sekedar untuk mendapat upah atau uang lelah dari pemilik kayu olahan yang diangkatnya, telah berbuah ancaman hukum 10 bulan penjara karena dituduh melakukan pencurian. Padahal kayu olahan yang berasal dari pohon pinus yang diangkat Terdakwa tersebut, baik tungkul pohonnya maupun tempat di mana Terdakwa menumpuknya masih berada di wilayah adat masyarakat Tungko Ni Solu dan sejak lama merupakan wilayah enclave. Sejak dahulu hingga sekarang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, di wilayah adat Tungko Ni Solu banyak terdapat kayu pinus yang tumbuh secara alami dan dimanfaatkan oleh warga komunitas masyarakat adat.

Pada bagian selanjutnya, dari pemeriksaan para saksi dalam persidangan sebelumnya, tidak dapat dibuktikan bahwa Dirman Rajagukguk menebang kayu milik PT. TPL, karena perusahaan ini sendiri dalam izinnya tidak disebutkan menanam pohon pinus di lahan konsesinya yang bertetangga dengan enclave Tungko Nisolu. Kemudian juga tidak ada saksi yang menyatakan melihat Dirman Rajagukguk menebang pohon pinus.

Saksi lain yang meringankan terdakwa juga menyebutkan dalam kesaksiannya, bahwa lokasi ditemukannya kayu pinus olahan yang diangkut masih berada dalam kawasan enclave Tungko Nisolu.

Yang menarik dalam pembelaan ini, dicetuskan adanya pertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, sesama karyawan PT. TPL, yaitu keterangan saksi Jakup Sembiring yang mengatakan bahwa Herman Hutagaol dan Jusman Manurung disandera oleh warga berbeda dengan keterangan saksi Herman Hutagaol dan saksi Jusman Manurung yang mengatakan bahwa mereka tidak ada disandera oleh warga pada malam tanggal 11 Maret 2016.

Selengkapnya, baca: Nota Pembelaan Dirman Rajagukguk

Atas pertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut, dalam pledoi ini, dimohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum. (ajvg)

News Feed