oleh

Disandera Dua Malam, Pengusaha BB Akhirnya Bayar Tunggakan Pajak Rp 36,8 Miliar

Medan,BatakToday

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI menyandera seorang pengusaha real estate berinisial BB di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Tanjung Gusta Medan sejak Rabu (4/11) pukul 16.30 wib. Tunggakan pajak terhitung sejak tahun 2006 hingga tahun 2009 sebesar Rp 36,8 miliar akhirnya disetorkannya Jumat (6/11), dan wajib pajak itu pun dilepaskan Jumat siang pukul 11.30 wib.

Demikian disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian keuangan RI, Mekar Satria Utama, saat memberikan keterangan pers di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Tanjung Gusta Medan, Jumat  (6/11) sore, di Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan.

Turut hadir Kepala Kantor Wilayah DJP Sumut I Mukhtar, Kakanwil Hukum dan HAM Wilayah Sumut Ayub Suratman, dan Kepala Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan Jumadi.

“Baru saja kami melepaskan salah satu penunggak pajak, yang disandera di salah satu rumah tahanan yang ada di Medan ini, karena sudah melunasi tunggakan pajaknya sebesar Rp 36,8 miliar. Penanggung pajak dengan inisial BB direktur dari perusahaan inisial PT TMIL,” ujarnya.

Mekar menjelaskan, penyanderaan ini merupakan langkah terakhir untuk menagih tunggakan pajak dari wajib pajak yang terlebih dahulu inkracht dan mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dengan diterbitkannya Surat Paksa yang diantaranya, penyitaan dan pelelangan aset, pemblokiran harta yang tersimpan di bank, dan pencegahan pengusulan bepergian ke luar negeri. Penyanderaan dilakukan berdasarkan Surat Izin Penyanderaan dari Menteri Keuangan Nomor SR-2220/MK.03/2015 tanggal 15 Oktober 2015.

Kakanwil DPJ Sumut I Mukhtar mengatakan, sesuai perundangan yang berlaku, telah dilakukan langkah-langkah untuk penagihan pajak dari penanggung pajak.

“Tunggakan terjadi sejak 2006-2009. Langkah-langkah yang kita tempuh sesuai dengan ketentuan UU No 8 tahun 2000. Sudah ditegor, surat paksa, blokir, dan yang saat ini adalah langkah terakhir, yaitu penahanan selama 6 bulan pertama. Kalau Penanggung Pajak ini sudah melunaskan utang pajak seluruhnya, akan langsung dikeluarkan. Tadi sudah dilunaskan semuanya, maka kita sudah keluarkan,” ujarnya.

Dengan peristiwa ini, Mukhtar mengharapkan wajib pajak lainnya yang masih ada tunggakan pajaknya, agar segera membayar pajak, sehingga gijzeling tidak perlu dilakukan.  Ia mengatakan, tahun ini adalah tahun pembinaan, dimana penunggak pajak cukup dengan membayar pokok tunggakan, maka beban pajak dihapuskan.

Terkait pengusaha BB yang telah menjalani penyanderaan selama dua hari, dijelaskan Mukhtar, jenis pajak yang menyeretnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Kakanwil Hukum dan HAM Sumut, Ayub Suratman menjelaskan, penanggung pajak yang disandera ditahan di ruangan khusus, dan tidak digabungkan dengan tahanan kriminal lainnya. “Kondisi itu sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku,” jelasnya. (AFR)

Keterangan Foto:

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian keuangan RI Mekar Satria Utama, bersama  Kepala Kantor Wilayah DJP Sumut I Mukhtar, Kakanwil Hukum dan HAM Wilayah Sumut Ayub Suratman, dan Kepala Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan Jumadi, saat memberikan keterangan pers di Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan, Jumat (6/11/2015).

News Feed