oleh

Dishub Siantar Kelola Retribusi Parkir Tanpa Karcis

Pematangsiantar, BatakToday –

UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Siantar melakukan pemungutan retribusi parkir tanpa karcis resmi, padahal karcis telah dicetak dan didistribusikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) melalui bendahara barang Dishub. Kesengajaan tidak menggunakan karcis dalam pengutipan retribusi parkir diduga sebagai upaya untuk mengelabui realisasi penerimaan retribusi parkir yang sebenarnya.

Beberapa  juru parkir ketika dimintai tanggapannya mengatakan, selama dua bulan ini  mereka  tidak diberikan karcis parkir oleh UPTD Perparkiran.

“Tidak ada kami diberikan karcis resmi untuk retribusi parkir. Mau gimana  kami buat, karena sebagai juru parkir kurang mengerti hal itu. Biar lebih jelas,  konfirmasi aja langsung ke UPTD Perparkiran,” ujar salah satu juru parkir yang meminta identitasnya tidak diungkap.

Sementara itu, Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan, Agustinus Sitorus ketika dikonfirmasi via seluler, Senin (7/3/2016) mengatakan, hingga saat ini  UPTD Perparkiran belum menerima karcis retribusi parkir dari Dinas Pendapatan.

“Belum ada kami terima karcis retribusi sampai saat ini. Biar lebih pasti, tanya aja langsung ke bendahara Dishub. Karena untuk mengajukan permohonan karcis tersebut ke Dinas Pendapatan merupakan tugas bendahara.  Yang jelas sampai saat ini memang belum ada kami terima karcis retribusi parkir tersebut, makanya tidak kami distribusikan kepada juru parkir,” kilah Sitorus.

Terpisah, Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Kota Pematangsiantar, Ronny Sinaga ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/2/2016)  membantah pernyataan Kepala UPTD Perparkiran. Ronny mengatakan, selama dua bulan ini DPPKAD telah mendistribusikan karcis kepada Dishub.

“Kami ada mencetak dan mendistribusikan karcis kepada Dinas Perhubungan. Tapi kalau masalah tidak digunakan, tanya sama Dishub-nya.  Biar lebih jelas siapa yang benar, suruh dia buka surat pesanan karcis kapan dilakukan, biar kami jawab dari sini kapan karcis retribusinya diambil. Jangan Dishub menyalahkan kami kalau sudah seperti ini,” ujar Ronny kesal.

Sumber BatakToday di Inspektorat Kota Pematangsiantar mengungkapkan, tidak digunakannya karcis oleh UPTD Perparkiran adalah akal-akalan untuk mengelabui realisasi penerimaan retribusi parkir yang sebenarnya. Menurutnya, praktik busuk itu telah dilakukan sejak bertahun-tahun sebelum tahun lalu pengelolaan parkir diserahkan ke pihak ketiga.

“Tidak heran jika sekarang mereka mengulangi lagi akal-akalan itu,” ujar auditor yang meminta identitasnya dirahasiakan ini.

Anehnya, lanjutnya, DPPKAD juga tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik karcis parkir secara berkala ke bendahara barang Dishub dan ke UPTD Perparkiran. DPPKAD sebagai koordinator pengelola pendapatan asli daerah (PAD) juga tidak pernah melakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat agar hanya membayar retribusi parkir apabila petugas menyerahkan karcis retribusi parkir.

“Harusnya kedua hal itu harus dilakukan. Masyarakat didorong untuk meminta karcis ketika membayar retribusi parkir. Kemudian DPPKAD melakukan opname secara berkala untuk menghitung karcis yang terpakai, agar dapat menghitung realisasi penerimaan retribusi parkir yang sebenarnya,” terangnya. (EM)

News Feed