oleh

Diskusi Percepatan Perda Masyarakat Adat di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut

Medan, BatakToday

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, diwakili Rudi Hermanto, didampingi Sarma Hutajulu dan staf ahli Aswan Jaya, menerima perwakilan Koalisi Percepatan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara, untuk melakukan diskusi sehubungan dengan percepatan Perda Masyarakat Adat, di Ruang Fraksi DPRD Sumatera Utara, Medan (17/03/2020).

Dalam diskusi, Koalisi menyampaikan pentingnya Perda Tata Cara Pengakuan, Perlindungan Hak, dan Penetapan Masyarakat Adat Sumatera Utara ini bagi masyarakat adat di Sumatera Utara. Perda ini sangat penting mengingat konflik-konflik agraria dan sumber daya alam terjadi di Sumatera Utara melibatkan banyak komunitas masyarakat adat Sumatera Utara sejak puluhan tahun silam.

Mantan Anggota DPRD Sumut dari PDI Perjuangan, periode 2014-2019, Sarma Hutajulu, dalam diskusi ini menerangkan bahwa perda tentang masyarakat adat telah 4 (empat) kali masuk program perda di DPRDSU.

“Sejak tahun 2016, pasca terbitnya Permendagri 52/2014, Perda ini telah masuk sebagai inisiatif DPRD dan telah masuk ke 4 kali Promperda di DPRD Sumut untuk masuk dalam pembahasan,” ucap Sarma Hutajulu.

Rudi Hermanto, mewakili Fraksi PDI Perjuangan – DPRD Sumut menyambut baik kedatangan Koalisi dan akan mengawal melalui Fraksi PDI Perjuangan agar segera didorong pembahasan Perda di tingkat propinsi.

Mewakili Koalisi, Wina Khairina, menyampaikan, bahwa Perda ini sangat penting untuk menyediakan regulasi sebagai payung bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat, serta menyediakan aturan daerah untuk mediasi konflik bagi masyarakat adat di Sumatera Utara.

“Karenanya, percepatan pembahasan Perda ini menjadi sangat penting agar bisa diketuk palu tahun ini,” harap Wina. (rel/ajvg)

News Feed