oleh

Diwarnai Aksi Walk-Out, DPRD Simalungun akhirnya Setujui Raperda PAPBD 2015

Pematang Raya, BatakToday-

Kemelut politik antara DPRD dengan Bupati Simalungun dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2015 akhirnya berakhir dengan antiklimaks. Proses persetujuan yang tidak memenuhi prosedur tersebut memicu anggota fraksi Partai Golkar dan Gerindra untuk melakukan walk-out sebelum sidang paripurna berakhir, Senin (12/10).

Anggota Fraksi Gerindra yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Simalungun, Fao Saut Sinaga, ketika dikonfirmasi BatakToday tentang aksi walk-out mengatakan, langkah itu diambil oleh Fraksi Gerindra karena pimpinan sidang tidak mempedomani prosedur pengambilan keputusan sesuai aturan. “Pimpinan sidang main ketok palu tanpa memintakan persetujuan dari floor. Itu bukan saja menyalahi prosedur pengambilan keputusan, tetapi juga telah melanggar etika berdemokrasi,” ujar Sinaga.

Sebelumnya pada pemandangan akhir, hanya Fraksi Demokrat yang dengan bulat menyetujui raperda PAPBD yang diajukan Bupati Simalungun, sementara empat fraksi (Partai Amanah Sejahtera/PAS, PDIP, Nasdem, dan Hanura) menerima dengan beberapa catatan, dan dua fraksi yaitu Gerindra dan Golkar dengan tegas menolak raperda.

Fraksi Gerindra pada pemandangan akhir menyatakan menolak raperda PAPBD dengan alasan terdapat penggelembungan target pendapatan daerah yang sangat tidak realistis, serta berbagai pelanggaran dalam pengalokasian anggaran belanja.

Secara khusus Fraksi Gerindra menyoroti indikasi penggelembungan target penerimaan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang target penerimaannya meningkat Rp 128 milyar lebih, dari target awal APBD induk Rp 109 milyar lebih menjadi Rp 238 milyar lebih pada raperda PAPBD. Peningkatan target tersebut menurut Fraksi Gerindra sangat tidak realistis mengingat realisasi tahun 2014 hanya Rp 76 milyar.

Sangat menarik ketika Fraksi Gerindra menyoroti tajam pengalokasian Dana Desa yang tidak mempedomani Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga terjadi kekurangan alokasi belanja sebesar Rp 47 milyar lebih pada raperda PAPBD. “Pemerintah Kabupaten Simalungun telah mengabaikan agenda ketiga dari Nawa Cita yang merupakan agenda prioritas Presiden Republik indonesia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun ini juga telah mengabaikan semangat Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam memacu terwujudnya desa membangun dan bukan lagi membangun desa,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra, Sastro Joyo Sirait, dengan tegas.

Sebelum menyatakan penolakan pengesahan raperda PAPBD, Fraksi Gerindra juga menyoroti pelanggaran Bupati Simalungun yang menganggarkan puluhan milyar rupiah sisa dana ear-marking (dana yang peruntukannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, red) untuk mendanai program dan kegiatan yang tidak diperkenankan sesuai petunjuk penggunaan dana tersebut, yaitu sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), sisa dana tunjangan sertifikasi guru, dan sisa dana tambahan penghasilan guru.

Setelah melakukan penolakan pengesahan atas raperda PAPBD, Fraksi Gerindra juga menyatakan akan melakukan audiensi ke Gubernur Sumatera Utara dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Medan dalam rangka klarifikasi atas indikasi penggelembungan anggaran pendapatan maupun pelanggaran dalam pengalokasian anggaran belanja.

Kepada BatakToday, Selasa siang (13/10), anggota Fraksi Gerindra Fao Saut Sinaga mengatakan, utusan Fraksi Gerindra akan segera berangkat audiensi ke Kantor Gubernur. “Ini masalah yang sangat krusial. Kita tidak ingin PAPBD ini menjadi bom waktu atau sejenis jebakan batman bagi penjabat bupati yang akan bertugas mulai akhir bulan Oktober sampai akhir tahun 2015 ini,” ujar Sinaga, seraya menjelaskan akan melakukan koordinasi dengan Fraksi Golkar dan Fraksi PAS dalam menyiapkan langkah-langkah ke depan. (JAS)

Keterangan foto: Ilustrasi.

News Feed