oleh

Djarot Minta Nasehat Masyarakat Adat dan Rakyat Penunggu

Medan, BatakToday

Untuk lebih memahami isu-isu penting dalam penyusunan program kerja untuk pembangunan Sumatera Utara ke depannya, Calon Gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada 2018, Djarot Syaiful Hidayat,  membangun komunikasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk diantaranya dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI).

AMAN dan BPRPI memenuhi undangan Djarot untuk konsultasi penanganan isu-isu agraria, sumber daya alam, pembangunan pedesaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, serta berbagai isu terkait kehutanan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Dalam pertemuan Senin pagi (21/5), pukul 09.00-10.30 Wib, di kediaman ‘kontrakan’nya di Jalan Kartini No. 6, Medan, Djarot secara terbuka meminta masukan dan nasehat dari Abdon Nababan dan Monang Arifin Saleh dari AMAN, serta Muhammad Ridwan dari BPRPI.

Abdon Nababan, sebelumnya berjuang untuk Pilgubsu 2018 melalui jalur independen, walau akhirnya tidak mendapatkan dukungan yang mencukupi, seusai pertemuan menyebutkan, Djarot menghendaki kerjasama dan meminta dukungan untuk perbaikan kondisi Sumut terkait isu yang dibawa sebelumnya.

“Dalam pertemuan tadi, pak Djarot meminta nasehat, dan kalau bisa, juga dukungan dan kerjasama untuk memperbaiki Sumut ke depan. Saya sudah menyampaikan garis-garis besar perjuangan BPRPI maupun AMAN lewat pencalonan saya yang lalu, dari jalur independen Pilgubsu 2018,” terang Abdon seusai pertemuan itu.

Abdon menyebutkan lagi, meski upaya pencalonannya untuk Pilgubsu 2018 tidak mencapai target, Djarot secara terbuka menyampaikan apresiasinya dan tetap meminta masukan dan nasehat.

“Beliau menyambut baik nasehat dan masukan-masukan dan ingin menjalin kerjasama lebih lanjut. Saya minta waktu untuk menyampaikan keinginan beliau untuk bekerjasama dan berkonsultasi dengan Pengurus BPRPI dan AMAN, tentang bentuk kerjasama yang akan dibangun dan disepakati,” terang Abdon.

Masukan untuk Djarot

Abdon secara detil kemudian menyebutkan poin-poin masukan untuk agenda perbaikan Sumut yang disampaikannya kepada Djarot. Masukan ini sesuai dengan bagian program yang dibawa Abdon sebelumnya dalam upaya di Pilgubsu 2018 melalui jalur independen.

Pertama, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) periode yang akan datang, menjamin kepastian hak dan akses rakyat atas sumber-sumber agraria dan sumber daya alam (SDA) melalui pengakuan masyarakat adat, reforma agraria dan perhutanan sosial, termasuk pengembalian dan redistribusi lahan seluas 2,4 juta hektar untuk dimiliki dan/atau dikelola untuk peningkatan produktivitas rakyat dan pemulihan daya dukung alam.

Kedua, agar Pemprovsu memprakarsai dan mendorong pembentukan PERDA Masyarakat Adat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Putusan MK 35/2012, Perpres 88/2017, dan Permen LHK 32/2016.

Ketiga, pembentukan Tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) dengan memastikan keterlibatan organisasi-organisasi masyarakat adat dan organisasi tani untuk menjamin kepastian hak dan penyelesaian sengketa agraria di kawasan perkebunan dan kawasan hutan, sebagai pelaksanaan Permen ATR 10/2016.

Keempat, pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH) untuk percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS), demi terlaksananya Perpres 88/2017 dan Permenko 3/2018.

Kelima, membangun “Satu Peta SUMUT” untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan dan perijinan yang transparan, bebas korupsi dan bebas sengketa agraria (One Map Policy/Kebijakan Satu Peta Nasional)

Keenam, menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan berbasis kerakyatan/komunitas.

Ketujuh, agar membangun eko-wisata berbasis komunitas di Kawasan Danau Toba dan Kawasan Ekosistem Leuser.

Serta kedelapan, upaya untuk memulihkan jatidiri, kedaulatan dan kemandirian komunitas adat/desa. (ajvg)

News Feed