oleh

Dua Kepala SKPD Mangkir, Komisi III DPRD Siantar Batalkan RDP

Pematangsiantar, BatakToday –

Dengan dalih sedang bertugas ke luar kota, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Pematangsiantar tidak hadir pada rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Kota Pematangsiantartoday, Kamis (17/3/2016). Utusan kedua petinggi menyatakan tidak bertanggungjawab atas hasil rapat, sehingga Komisi III memutuskan membatalkan RDP tersebut.

Anggota komisi III Frengky Boy Saragih  menyesalkan ketidakhadiran kedua kepala SKPD tersebut, karena menurutnya agenda yang akan dibahas menyangkut berbagai masalah pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi kedua SKPD tersebut.

“Kita kan tapat resmi ini untuk program kerja, bukan bincang-bincang seperti di warung. Kalau pimpinan kalian tidak ada, bagaimana mau terealisasi hasil rapatnya. Apa kalian bisa bertanggung jawab dengan hasil rapat ini nantinya?” ujar Frengky dengan nada kesal.

Menanggapi pertanyaan Frengky Boy, Sekretaris Dishub Johny Panjaitan menyatakan tidak diberi mandate untuk melakukan kesepakatan, dan hanya diutus untuk mengikuti RDP.

“Kami tidak dapat bertanggung jawab atas hasil rapat jika sudah mempunyai kesepakatan. Kami hanya diutus kepala dinas mengikuti rapat, berhubung Pak Posma Sitorus lagi di Jakarta, ada kunjungan kerja,” ujar sekretaris Johny Panjaitan.Hal senada diutarakan Rusman Damanik, utusan Kepala BPPT.

Mendengar jawaban tersebut, Komisi III akhirnya membatalkan RDP, dan memutuskan penjadwalan kembali pada Selasa (21/3/2016) mendatang.

Ketua Komisi III Hendra Pardede mengatakan sangat kecewa atas ketidakhadiran Kadishub dan Kepala BPPT. Sebelumnya, Ketua DPRD  sudah menandatangani surat undangan kepada Dishub dan BPPT, Senin (14/03/2016) lalu.

“Namun informasi yang kami terima dari mereka (Dishub dan BPPT-red) tadi, surat itu baru sampai tadi pagi sekitar jam 9.00 WIB,”  ujar Hendra.

Hendra merinci, pokok pembahasan yang diagendakan dengan Dishub menyangkut masalah traffic-light yang padam, Terminal Tanjung Pinggir, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, dan tender parkir. Sedang dengan BPPT, terkait keluhan masyarakat sekitar komplek Siantar Busines Center (SBC) Jalan Sutomo terkait maraknya terminal liar yang menggunakan badan jalan.

“Tapi yang datang bukan orang yang  bisa mengambil keputusan, apa gunanya dilanjutkan. Ini rapat resmi, bukan mau ngomong-ngomong aja ini,” ketus Hendra. (EM)

Foto: Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar dengan Dinas Perhubungan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Kamis (17/3/2016), yang akhirnya dibatalkan karena kedua pimpinan SKPD tersebut mangkir dan hanya mengirimkan utusan untuk menjadi pendengar. (bataktoday/em)

News Feed