oleh

Dusun Sigalapang Meranti Timur: “Kelompok Tani vs Margasatwa”

Tobasa, BatakToday

“Molo aili dohot bodat ro sian harangan manegai dohot pasudahon suan-suanan ni’ba na di juma an, so olo par kehutanan martanggungjawab. Hape ro tu parjumaan i sude, alana suda do siallangonni aili dohot bodat i di harangan an. Aha so suda, ai ‘nga dilehon pamarenta harangan i tu par Indorayon. Jala ‘nga laos suda be akka hau dohot akka suan-suanan allangon ni aili dohot bodat di harangan i dibahen par Indorayon, akka kaliptus nama di si. So tarallang bodat parbue ni kaliptus, lamu aili ma. Nga ias be harangan an. Alai bereng ma da, molo sinuan gadong di bagas tano ni par kehutanan, takkupon ni halaki do hita. Dohonon na do hita manegai inganan ni akka binatang na di harangan an.”

Arti dari frasa di atas:

“Kalau babi hutan dan monyet datang dari hutan merusak dan menghabiskan tanaman (ku) di ladang, tidak mau kehutanan bertanggungjawab. Padahal semua babi hutan dan monyet itu datang ke perladangan, karena kehabisan makanan di hutan sana. Apa tak habis, sudah diberikan pemerintah hutan itu kepada Indorayon. Dan sudah habis pepohonan dan tumbuhan makanan babi hutan dan monyet di hutan karena Indorayon, eukaliptus saja yang ada sekarang. Tidak bisa dimakan monyet buah eukaliptus, apalagi babi hutan. Sudah bersih hutan itu. Tapi lihatlah, kalau (ku)tanam ubi di lahan kehutanan, mereka menangkap kita. Mereka akan katakan kita merusak tempat binatang yang ada di hutan itu.”

Kata-kata di atas diungkapkan Ompu Vera Sitorus, warga Lumban Lobu, Toba Samosir, saat berbincang tentang dengan BatakToday tentang nasib perladangan di desa Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir, sehari setelah sidang pembacaan putusan yang tertunda untuk kasus dugaan penyerobotan dan pengrusakan lahan kawasan Suaka Margasatwa Dolok Surungan, Tobasa, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Balige, Rabu (01/02/2017) sore.

Salah satu anggota Kelompok Tani Meranti Timur nerbincang dengan keluarganya melalui jeruji sel di PN Balige (doc. andron panjaitan)
Salah satu anggota Kelompok Tani Meranti Timur nerbincang dengan keluarganya melalui jeruji sel di PN Balige (doc. andron panjaitan)

Sebelumnya, 10 orang anggota Kelompok Tani Meranti Timur ditahan oleh Polres Tobasa, dan kemudian menjadi terdakwa dalam kasus  dugaan peyerobotan lahan dan pengrusakan kawasan Suaka Margasatwa Dolok Surungan yang berada di Dusun VII Sigalapang, Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, masing-masing dituntut 1 tahun hukuman penjara dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Friska Sianipar.

Gompar Sarumpaet, Ketua Kelompok Tani Meranti Timur, ditemui di sel tahanan untuk terdakwa di PN Balige, tidak banyak berbicara. Dia menyebutkan, mereka tidak pernah menyerobot hutan suaka margasatwa, melainkan menggunakan lahan yang jauh sebelumnya telah dikuasai dan diusahai oleh orangtua dan kakek mereka.

“Kami tidak pernah menyerobot lahan hutan suaka margasatwa, atau merusak apalagi membakar hutan. Kami dari Kelompok Tani Meranti Timur hanya menanami lahan yang sudah diusahai orang-orang tua kami sejak lama dulu. Dari dulu itu bukan lagi hutan. Secara adat dari dulu lahan itu sudah dikuasai ompung-ompung kami. Kalau ada yang menyebutkan masih ada jejak ‘raja hutan’ di sekitar lokasi itu, siapa pun bisa saja menggambar jejak di tanah, apa susahnya,” ujarnya getir.

Sebagai kata kunci, demikian Gompar menyebutkannya, dalam persidangan JPU menghadirkan saksi yang mengatakan dirinya turut dalam pematokan kawasan lahan suaka margasatwa di kawasan tersebut pada tahun 1976, padahal saksi itu kelahiran tahun 1962.

“Begini sajalah, biar lebih mudah melihat gambaran perkara ini. Jaksa menghadirkan saksi, tidak usah saya sebut namanya, yang kalau dihitung berdasarkan kesaksiannya, umur 14 tahun lah dia itu sewaktu katanya ikut dalam pematokan batas-batas kawasan Suaka Margasatwa Dolok Surungan yang dikasuskan ini ke kami. Dia lahir tahun 1962, ikut sebagai pekerja pematokan hutan tahun 1976, pada saat umur 14 tahun. Terserah menilainya, itu saja lah kuncinya menggambarkan masalah yang menimpa kami ini,” sebut Gompar dengan senyuman pahit.

Penasehat Hukum para terdakwa, Kirno Siallagan, saat berdiskusi seusai persidangan itu bersama masyarakat Dusun VII Sigalapang, Meranti Timur, menyebutkan perlunya mempertimbangkan sejarah politik hukum di negeri ini dalam penanganan kasus ini.

“Kita harus melihat sejarah politik hukum di Indonesia. Realita masa lalu di era pemerintahan Orde Baru, bahwa hak-hak masyarakat di sekitar hutan telah banyak terabaikan. Peta hutan atau konservasi dibuat tanpa mempertimbangkan keberadaan warga yang sudah turun temurun ada di kawasan itu. Dan juga sekarang ini harus dibandingkan lagi peta kawasan hutan yang dikatakan sebagai kawasan Suaka Margasatwa Dolok Surungan dengan peta yang jadi acuan Kementerian Dalam Negeri. Apa benar masyarakat Sigalapang Meranti Timur menyerobot kawasan suaka margasatwa. Untuk masyarakat, peta yang mana jadi acuan? Jangan hanya memaksakan apa yang jadi acuan Kementerian Kehutanan, keduanya harus dengan batas-batas yang sama,” demikian Kirno mengatakan.

Gompar Sarumpaet menyalami Penasehat Hukumnya, seusai persidangan di PN Balige (doc. andron panjaitan)
Gompar Sarumpaet menyalami Penasehat Hukumnya, seusai persidangan di PN Balige (doc. andron panjaitan)

Di sisi lain, dalam penelusuran BatakToday ditemukan dokumen “Rencana Operasi Penyingkiran Hambatan (Barrier Removal Operation Plan/BROP) Penegakan Hukum Perambahan dan Pengusahaan Kebun/Ladang di SM Dolok Surungan I”, yang merupakan dokumen milik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara, Medan, dibuat pada April 2009.

Dalam dokumen tersebut ada tercantum alternatif melibatkan Polres Toba Samosir untuk dapat mengeluarkan masyarakat dari kawasan Suaka Margasatwa Dolok Surungan.

“Pilihan kedua untuk penegakan hukum yang intensif jika SPORC mendapat  prioritas lain yang lebih mendesak (sehubungan dengan keterbatasan dana) adalah bermitra dengan Kepolisian Resort Toba Samosir (Polres Tobasa). Hal yang harus lebih diperhatikan jika penanganan kasus ditangani oleh pihak Polres adalah komunikasi yang intensif dan dukungan data-data sebab umumnya juru periksa di kepolisian awam terhadap bidang kehutanan. Penanganan hukum di kepolisian juga akan membawa faktor risiko yang lebih banyak seperti tidak tersedianya dana khusus ke lapangan yang akan menyebabkan proses hukum tidak dapat menjadi ‘pesan’ tersendiri bagi masyarakat. Padahal pesan penegakan hukum ini penting untuk mempengaruhi sikap masyarakat target (lihat rantai faktor di bagian Model Konsep).”

Ketika BatakToday coba menghubungi seorang mantan pejabat di (dahulu) Kementerian Kehutanan untuk dimintai komentar tentang arti dari ‘pesan’ penegakan hukum seperti pada dokumen di atas, dengan cara diplomatis dia mengatakan adanya kata ‘pesan’ bisa menimbulkan interpretasi berbeda-beda, bahkan bisa tergantung pada yang menginterpretasikan.

“Wah, kalau saya ditanya, susah. Dalam konteks apa dulu? Kalau menyangkut kehutanan, tidak etis kalau saya yang mengomentarinya, saya kan masih baru saja tidak jadi orang kehutanan, nanti teman-teman bilang saya munafik, ha ha ha… Tapi yang sering terjadi, pesan itu untuk menimbulkan kesan, bagaimana menurut kamu? Yang paling tahu arti pesan pakai tanda petik begitu, tentu orang yang membuat dokumen, tanya dia lah. Tapi yang jelas, kalau mau transparan, sebaiknya tidak ada tanda petik, biar jelas, fair kan?” ujarnya di ujung telepon.

Akhirnya BatakToday ingat kembali pada pandangan Ompu Vera Sitorus dari Lumban Lobu, bahwa terkadang lebih diutamakan margasatwa dalam hutan daripada keberadaan manusia.

“Ajai dang niattusan, gabe boi ma dohonon sipata, olo do unrikkot hape akka namanggulmit di harangan i di pamaretta, sian hita jolma on.” demikian Ompu Vera menyebutnya.

Yang artinya, “Jadi tidak bisa (ku)mengerti, kadang bisa dibilang, maunya rupanya lebih penting margasatwa dalam hutan itu untuk pemerintah, daripada kita manusia ini.” (ajvg)

News Feed