oleh

Eksportir Arang Kayu Sumut Nyatakan Pihaknya Patuh Aturan

Medan, BatakToday

Kalangan pengusaha arang kayu yang tergabung dalam Asosiasi Eksportir Arang Kayu Sumatera Utara (Sumut) membantah tudingan berita miring atas tuduhan yang ditujukan kepada asosiasi sebagai penampung arang kayu ilegal dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

‪”Kami anggap tudingan itu tidak mempunyai dasar hukum dan mengada-ngada, karena setiap arang kayu masuk ke gudang asosiasi tetap dilampiri nota perusahaan/nota angkutan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ketua Asosiasi Eksportir Kayu Arang Sumut, H Syahrial, Minggu (26/6/2016).

‪Menyikapi kabar penangkapan 3 unit truk arang kayu pada 19 Juni 2016 oleh aparat hukum dan telah diserahkan ke pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumut, Syahrial mengklaim bahwa kejadian itu tidak menjadi tanggujawab asosiasi. Sebab, yang tergabung menjadi anggota Asosiasi Eksportir Arang Kayu baru 6 perusahaan, yakni CV Bonnie Mekar, CV Cipta Agro Mandiri, CV Primadona, CV Gill Perdana, CV Tjempaka dan CV Yudi Putra, sementara diluar asosiasi ada juga perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor arang kayu bukan menjadi tanggung jawab asosiasi.

‪Syahrial memaparkan, dirinya sudah berkecimpung di bisnis arang kayu sejak tahun 80-an. Arang kayu merupakan hasil industri rakyat dari Provinsi Aceh, Sumut,  Riau dan Kepulauan Riau, yang menjadi sumber mata pencarian bagi ribuan masyarakat di sekitar hutan bakau.

‪Menurutnya, potensi hutan mangrove semakin hari semakin berkurang, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pembukaan lahan tambak serta alihfungsi hutan mangrove menjadi kebun kelapa sawit.

‪Dalam menjalankan kegiatan ekspor arang kayu, pihaknya mengacu pada Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi No 1818/VI/EDAR/2000 tanggal 21 Agustus 2000 dan Direktur Jendral Pengusahaan Hutan No.2211/VI-PPHH/98 Tanggal 19 Oktobet 1998 dinyatakan pengangkutan arang wajib menggunakan SKSHH dengan terbitnya keputusan Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan No 1156/VI-EDAR/2002 tanggal 16 Oktober 2002 bahwa angkutan arang kayu dari sentra produksi ke konsumen tidak perlu menggunakan dokumen SKSHH cukup dengan nota angkutan.

‪Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 126.KPTS-II/2003 tanggal 4 April 2003 pada Pasal 29 ayat (6) bahwa angkutan arang kayu wajib menggunakan dokumen SKSHH, maka berdasarkan surat Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan No 775/VI-EDAR/03 tanggal 12 September 2003 bahwa angkutan arang kayu cukup menggunakan faktur/nota perusahaan.

‪Pada tahun 2006 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No P.55/MENHUT-II/06 tanggal 29 Juni 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, Pasal 13 ayat (10) dinyatakan bahwa “Setiap pengangkutan arang kayu yang berasal dari industri pengolahan yang akan diangkut ke sentra industri atau tempat pengumpul, wajib menggunakan dokumen fako, berdasarkan surat Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan No SE.15/VI-BIKPHH/2015 tanggal 23 Desember 2011 bahwa angkutan arang kayu cukup menggunakan nota perusahaan pemilik/pembeli. Dalam keputusan menteri tersebut diatas bahwa dokumen adalah self assesment.

‪Peraturan Menteri Kehutanan No 42/MENHUT-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi Pasal 1 ayat (34) bahwa angkutan arang kayu cukup menggunakan nota angkutan.

‪Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI No P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Pasal 8 ayat (2A) Nota angkutan digunakan untuk menyertai, pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang.

‪Putusan Mahkamah Konstitusi No 45/PUU-XI/2011 tanggal 21 Februari 2012 bahwa UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa Pasal 1 angka (3) “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

‪”Karena rasa kepedulian terhadap kelestarian hutan mangrove, kami telah meminta kepada Pemerintah c/q Menteri Perindag RI Melalui Surat Gubernur Sumatera Utara No 512/7569/EK/III.1/2003 tanggal 02 September 2003 agar ekspor arang kayu oleh eksportir diberlakukan sistem quota, sehingga pemanfaatan hutan bakau dilakukan oleh masyarakat terukur dan terkendali, sehingga tuduhan dan tudingan kepada asosiasi sebagai penampung arang kayu ilegal dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” ucap Syahrial.

‪Sepengetahuan asosiasi, sampai saat ini keputusan pelarangan penebangan kayu bakau dari Pemerintah Pusat c/q Departemen Lingkungan Hidup & Kehutanan RI belum ada.

“Kami tidak menginginkan tudingan dengan bahasa-bahasa miring, maka untuk kepastian hukum dalam usaha ekspor arang kayu diminta ketegasan dari Pemerintah c/q Departemen Lingkungan Hidup & Kehutanan, apakah dibenarkan atau distop mengekspor arang kayu,” pungkasnya.

‪Sementara itu Kuasa Hukum Asosiasi Ekspor Arang Kayu dari Law Office Budi Dharma SH & Partners, akan melakukan langkah hukum terkait penyitaan 3 unit truk bermuatan arang kayu yang dinilai prematur.

‪”Saya mau lihat apakah pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berani lebih lama menahan sitaan tersebut,” ucap Muslim Muis SH, kuasa hukum asosiasi didampingi Nuriyono SH dan M Noor Shahib SH. (AFR)

Foto:

Arang yang sudah dikemas dalam karung, siap untuk dikirim (fb/pengusaha arang)

News Feed