oleh

Eliakim Simanjuntak: “Banyak Kegagalan Walikota di Tahun 2015”

Pematang Siantar, BatakToday

Dalam sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun Anggaran 2015, DPRD Pematang Siantar melalui ketuanya Eliakim Simanjutak menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan rapat internal gabungan komisi DPRD Kota Pematang Siantar terhadap LKPj TA 2015 kepada Pj Walikota Pematang Siantar Jumsadi Damanik, Senin (23/5/2016)

Dalam rekomendasi tersebut, DPRD Pematang Siantar menilai visi pembangunan kota Pematangsiantar “Terwujudnya Kota Pematang Siantar Mantap, Maju dan Jaya” secara umum tidak tercapai. Hal ini disebabkan ketidakmampuan walikota dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin kota ini, termasuk penempatan pimpinan SKPD yang tidak tepat, dan minimnya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di hampir seluruh SKPD. DPRD Pematangsiantar dalam rekomendasinya menilai walikota di dalam kepemimpinannya sepanjang tahun 2015 ibarat nahkoda kapal yang tidak tahu membaca kompas dan tidak punya arah tujuan yang pasti.

Ketua Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, Oberlin Malau, Senin 23/5/2016 (at/bataktoday)
Ketua Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, Oberlin Malau, Senin 23/5/2016 (at/bataktoday)

Ketua DPRD Pematangsiantar Eliakim Simanjuntak kepada BatakToday mengatakan bahwa untuk kekurangan-kekurangan sesuai rekomendasi atas LKPj, diharapkan agar benar-benar diperbaiki demi kemajuan kota Siantar.

“Ternyata, kan ada banyak kekurangan di SKPD. Ini merupakan tanggungjawab walikota, karena ini kan pertanggungjawaban walikota. Sudah kita katakan tadi banyak kegagalan-kegagalan kepala daerah, artinya rekomendasi dan saran yang diberikan DPRD, itu untuk walikota. Untuk semua yang direkomendasikan itu, harus dilakukan perubahan. Supaya tahun 2016 jangan terjadi lagi kegagalan seperti isi rekomendasi kali ini. Ini demi kemajuan Kota Siantar. Untuk apa kita perbuat rekomendasi kalau tidak diperbaiki,“ sebut Eliakim.

Ketika diminta penegasan kembali apakah kegagalan-kegagalan yang merupakan dasar rekomendasi DPRD yang disampaikan kepada pemerintah kota merupakan bentuk kegagalan walikota di masa 2015, Eliakim mengatakan bahwa pekerjaan walikota sebelumnya kurang maksimal.

“Penilain kita adalah juga penilaian masyarakat. Penilaian DPRD kepada pemerintah kota juga merupakan penilaian atas walikotanya. Mari kita sama-sama menilai. Pekerjaan yang dilakukan tahun 2015 kurang maksimal. Kurang ini, kurang itu,” jelas Eliakim dengan gaya bahasanya yang khas.

Terpisah, Ketua Pansus LKPj Walikota Siantar 2015 Oberlin Malau mengungkapkan hal senada. Politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa  walikota yang lalu gagal untuk merealisasikan visi misinya.

“Tidak bagus, tidak sesuai dengan visi misi walikota yang lalu yaitu Mantap, Maju dan Jaya. Perlu diingat Pelaksana Harian dan selanjutnya Penjabat Walikota mulai bertugas akhir September 2015, berarti tigaperempat masa pada tahun 2015 masih oleh walikota yang lalu. Pelaksana dan penjabat walikota hanya meneruskan program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau diminta penilaian atas hasil kerja walikota di tahun 2015, itu masih jauh dari Siantar yang mantap, mendekatipun belum. Kalau mantap, itu tidak labil lagi , tidak macet lagi, dan tidak banyak kendala lagi. Ambil salah satu contoh, lihat saja jumlah pedagang kaki lima sudah mencapai 6000-an jumlahnya. Masih kah itu dikatakan mantap?” tanya Oberlin.

Selain itu Oberlin juga menyoroti laporan capain masing masing SKPD dalam hal penyerapan anggaran yang mencapai 95 persen yang dinilainya bertolak belakang dengan keluhan pemko tentang kekurangan SDM dan  tenaga ahli yang menguasai bidangnya.

“Dari segi administrasi, dalam hal penyerapan anggaran mereka kelihatannya berhasil, karena dalam pertanggungjawaban penyerapan anggaran masing-masing SKPD rata-rata 95 persen. Tapi realitanya, kita tidak melihat kualitas kinerja dan pembangunan yang baik. Alasan pemko, dan mereka mengeluhkannya, adalah kurang bagusnya SDM dan kurangnya tenaga ahli yang menguasai bidangnya, padahal tiap tahun ada anggaran kunjungan kerja dan anggaran untuk peningkatan SDM. Disini kelihatan ada yang bertolak belakang. Kalau memang SDM tetap masih kurang bagus, apa gunanya anggaran untuk meningkatkan SDM tadi. Dan satu lagi, kok bisa pencapain atau penyerapan anggaran sampai 95 persen? Bingung do iba… (Saya juga bingung-red),” ujar Oberlin sambil tertawa. (AT)

Foto :

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Eliakim Simanjuntak, Pematangsiantar, Senin 23/5/2016 (at/bataktoday)

News Feed