oleh

Gebrak PD PAUS Desak Kejaksaan Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi

Pematangsiantar, BatakToday

Desakan agar Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menuntaskan proses penyidikan kasus dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS), terkait dana penyertaan modal Pemko Siantar di TA.2014 dan TA.2015 dengan total Rp 9 milyar, dan atas dana pembelian kios Pasar Melanthon Siregar tahun 2015 sebesar Rp 4,6 milyar, terus berdatangan.

Kali ini datang dari massa Gerakan Bela Karyawan (Gebrak) PD PAUS  yang berunjuk rasa di kantor Kejari Siantar, Selasa (11/10).

Dalam orasinya, koordinator aksi Feri Panjaitan meminta Kejari Siantar secepatnya menuntaskan proses penyidikan dugaan korupsi PD PAUS. Kejari dinilai sangat lamban menuntaskan kasus dugaan korupsi PD PAUS.

“Kami ingin tahu, apa yang menjadi kendala Kejari Siantar menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi di PD PAUS,” ucapnya sambil meminta kepala Kejari Siantar keluar dari ruangannya.

Pengunjuk rasa lainnya, Antihony Damanik dalam orasinya mengutarakan bahwa sebagai penegak hukum Kejaksaan Negeri tidak serius menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi di PD PAUS.

“Kami ingin hukum ditegakkan! Kejari Siantar harus segera menuntaskan kasus dugaan korupsi PD PAUS. Jangan bermain-main, dalam penyidikan ‘pak! Dana penyertaan modal itu uang rakyat,” sebut Anthony.

Sekitar 30 menit kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Siantar M Masril keluar menemui massa. Dihadapan massa, M Masril mengatakan mereka saat ini masih menunggu audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara.

“Surat untuk berkoordinasi dengan BPKP Sumut sudah kirim. Sekarang kami tinggal menunggu hasil auditnya,” terang Masril.

Mendengar jawaban Masril, massa merasa kurang puas. Salah seorang karyawan PD PAUS menyebut, Kejari Siantar tidak serius menuntaskan kasus dugaan korupsi PD PAUS. Menurutnya, jauh sebelumnya Kejari Siantar seharusnya sudah  menuntaskan kasus dugaan korupsi PD PAUS.

“Penggeladahan kantor untuk menyita dokumen PD PAUS  sudah dilakukan bulan Januari. Masa sampai sekarang belum ada tersangka,” ujarnya kecewa.

Sempat terjadi perdebatan yang sengit antara pihak Kejari dengan massa. Koordinator aksi pun akhirnya mendinginkan suasana. Massa akhirnya diarahkan untuk meninggalkan Kejari, untuk melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Siantar.

https://youtu.be/ykGMISE1gBo

Penetapan Tersangka Tidak Harus Menunggu Hasil Audit BPKP

Dalam pemberitaan sebelumnya, Kasipidsus Kejari Siantar saat itu, Ondo MP Purba menyebutkan ekspos perkara di BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Medan, sudah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2016, dan kesimpulannya sudah dapat.

Baca Berita:

Ondo MP Purba: “Penetapan Tersangka Kasus PD PAUS Tinggal Tunggu Audit…

Ondo MP Purba: “Siapa Bilang Masuk Angin, Herowhin Sinaga Sudah Diperiksa”

Ondo sebelumnya juga menyebutkan Tim Audit dari BPKP yang diketuai Sefanya Hutapea, sedang menghitung secara pasti jumlah potensi kerugian negara dalam kasus ini.

Namun kemudian timbul kontradiksi ketika Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Sumut, Batara Tobing dalam wawancara dengan BatakToday, pada tanggal 12 Agustus 2016, menyebutkan proses audit perhitungan kerugian Negara belum bisa dilakukan, oleh kurangnya alat bukti yang disertakan pihak Kejari Siantar ketika melakukan ekspose perkara di BPKP Sumut.

Batara juga mengatakan bahwa pihak BPKP Sumut sudah meminta penambahan alat bukti ke pihak Kejari Pematang Siantar yang sampai saat itu  belum juga dipenuhi oleh pihak Kejari Siantar.

Baca Berita: 8 Bulan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi PD PAUS, Kejari Siantar ‘Tak…

Jika dihitung waktu sejak ekspos perkara di BPKP Sumut hingga saat ini sudah sekitar 4,5 bulan.

Ketika BatakToday meminta pandangan seorang auditor BPKP tentang rentang waktu 4,5 bulan sejak ekspos perkara, namun belum ada kesimpulan audit perhitungan kerugian negara, alumni Universitas Sumatera Utara yang minta namanya tidak disebutkan dalam pemberitaan, menyebutkan bukan hal yang lazim di lingkungan BPKP untuk menghabiskan waktu begitu panjang untuk menetapkan jumlah kerugian Negara.

“BPKP dihuni orang-orang cerdas dan berpengalaman dalam audit, termasuk audit perhitungan kerugian Negara. Itu tak lazim, kalau skala dugaan korupsi sekecil dan sesederhana itu tidak bisa dituntaskan. Empat setengah bulan tadi kamu bilang? Coba tanyakan informasi perkembangan audit untuk kasus ini ke BPKP Perwakilan Sumut lah. Maaf, bukan saya katakan curiga sama jaksa yang menyidik, saya auditor BPKP, jadi saya tahu bagaimana BPKP bekerja. Coba cek lah ke BPKP di Jalan Gatot Subroto Medan,” sebutnya saat dihubungi via telepon selular.

BatakToday menyampaikan kepadanya tentang pemberitaan sebelumnya, yaitu hasil wawancara dengan Kabid Investigasi Batara Tobing. Ketika dia menghubungi kembali setelah membuka berita tersebut, dia mengamini apa yang disebutkan Batara Tobing tentang penetapan tersangka tidak harus menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara.

“Apa yang disebut pak Batara Tobing, dari perspektif kami di BPKP, itu betul. Kenapa saya bilang betul? Kami dari BPKP malah sering masuk untuk mengaudit setelah tersangka ditetapkan. Atau bahkan sering setelah tersangkanya ditahan. Kalau kejaksaan sudah masuk ke tahap penyidikan, itu artinya telah ditemukan bukti permulaan yang kuat. Soal jumlah kerugian, memang betul, dalam dakwaan sudah harus ditetapkan, itu menunggu hasil audit jika BPKP yang dihunjuk kejaksaan. Tapi itu kan akan dibuktikan lagi dalam persidangan nantinya. Dalam kasus dugaan korupsi, jumlah kerugian Negara setahu kami tidak pernah menjadi ranah pra peradilan, karena itu sifatnya sudah masuk materi perkara, bukan ranah Hukum Acara Pidana. Makanya kata-katanya juga memakai istilah potensi kerugian Negara. Tapi, coba konfirmasi ke Tim Audit yang kamu bilang tadi lah, atau lebih prosedural lagi ke Humas lah. Tak etis kalau saya yang menanyakan,” katanya tertawa mengakhiri. (EM/ajvg)

News Feed