oleh

Gerakan Kebajikan Pancasila: “Yudi Latif Pantas untuk UKP PIP”

Jakarta, BatakToday

Pada 19 Mei 2017 yang lalu Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), yang selanjutnya diundangkan 23 Mei 2017.

Dalam sambutan Presiden RI untuk Peringatan Hari Lahir Pancasila 2017, yang jatuh pada hari ini, Kamis (01/06/2017), ditegaskan komitmen Pemerintah bahwa UKP PIP ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Sehingga juga program pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Tentunya tugas UKP PIP merupakan tugas yang berat, di tengah-tengah persoalan-persoalan elementer yang urusan dan tanggungjawab utamanya dibebankan kepada Pemerintah RI, yang ditambah lagi dengan masalah-masalah baru Bangsa Indonesia, dengan munculnya radikalisme dan sikap anti kebhinekaan dalam banyak kejadian terakhir ini. Demikian disebutkan Sabar Mangadoe, salah satu inisiator Gerakan Kebajikan Pancasila, kepada BatakToday, Rabu malam (31/05/2017).

“Pertama, kami dari Gerakan Kebajikan Pancasila mengucapkan selamat atas ditetapkannya Perpres untuk pembentukan UKP PIP oleh Presiden Jokowi. Unit Kerja Presiden ini, dari sudut pandang gerakan yang sedang kami gulirkan, adalah menjadi roh untuk perkuatan bagi tumbuhnya Nilai-Nilai Pancasila, bagi pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan Bangsa. Namun realitas yang ada, bukan hanya sekarang ini, jauh sebelumnya juga, sebagaimana kemudian menjadi latar belakang Gerakan Kebajikan Pancasila digulirkan, dan pasti juga menjadi latar belakang terbitnya Perpres tentang UKP PIP. Sedang ada masalah besar dan tentunya juga menjadi pekerjaan besar dan berat, namun harus bisa,” sebutnya.

Sabar Mangadoe kemudian menyampaikan berita bahwa pembentukan UKP PIP sebagai lembaga yang baru ini akan memulai tugasnya dengan lokomotifnya yang tentunya juga baru, dengan menyebut nama Yudi Latif Ph.D sebagai Kepala untuk unit kerja ini untuk pertama kalinya.

“Sekali lagi, sangat berat tetapi harus bisa! Ibarat lokomotif baru, yang akan menarik rangkaian gerbong panjang untuk berjalan di rel yang juga panjang dan bermedan berat. Sementara banyak dari unit  gerbong itu yang anjlok, yang lari dari rel, yang rusak, dan dengan berbagai permasalahannya. Nah, rel itu tentu telah ada, ada jalan yang harus ditempuh. Kenapa saya mengibaratkannya dengan rel, karena Bangsa ini harus berjalan sesuai dengan yang digariskan oleh Pancasila. Di sana ada suatu lintasan yang ideal adanya, ideologis, namanya Ideologi Pancasila. Kita tidak bisa lari ke luar rel, yaitu Pancasila. Kami kemudian melihat ada Yudi Latif di sana, yang akan menggerakkan UKP PIP. Kami percaya (Yudi Latif,-red), dan tentu akan ikut mendorong, sebesar bahkan sekecil apa pun tenaga yang kami (Gerakan Kebajikan Pancasila,-red.) miliki. Yang kami lihat, untuk sesuatu yang ideologis, harus juga yang ideal, kalau bisa kami katakan, di sana harus seorang idealis. Untuk itu kami ucapkan selamat untuk UKP PIP yang dilokomotifi, dikepalai, seorang Yudi Latif. Dia yang paling ideal…! Selamat untuk Yudi Latif, selamat bekerja keras!” ujar Sabar Mangadoe, sebagai dukungan sekaligus harapan untuk Yudi Latif dan UKP PIP.

Syaiful Amin Lubis, mentor dalam Gerakan Kebajikan Pancasila, asal Kota Pematangsiantar, berpandangan sama dengan Sabar Mangadoe tentang Yudi Latif sebagai Kepala UKP PIP, yang sama-sama baru, baik pejabatnya maupun lembaganya. Menjadi sorotan khusus bagi Syaiful Amin adalah stigma yang ada selama ini sehubungan dengan lembaga di masa Orde Baru yaitu Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), yang menurutnya hasil kerjanya terlihat dari realitas Bangsa Indonesia hingga hari ini.

“Sebelum era Reformasi’98, di era Orde Baru, dikenal yang namanya BP7, yang jelas dari nama lembaganya saja seharusnya menjadi Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang menghasilkan manusia Indonesia yang Pancasilais. Dilihat dari masa kerja, termasuk jika dihitung anggaran yang digunakan pada masa lalu, seharusnya membekas secara baik pada kondisi Bangsa saat ini, seharusnya…! Tapi sudahlah, kita juga bukan mau cari kekurangan, dan kelemahannya, apalagi kambing hitam. Yang harus dicermati adalah strategi hingga metode yang akan diterapkan UKP PIP yang baru ditetapkan pembentukannya melalui Perpres 54 tahun 2017 ini. Bagaimana nantinya lembaga ini bekerja efektif, pertama saya pikir kita harus optimis. Dan jangan lupa, latar belakang dan tujuan sebenarnya dari pembentukan lembaga ini, dalam konteks dan kerangka waktu yang berbeda dengan eksistensi BP7 di masa Orde Baru,” sebut Syaiful Amin yang menurutnya samasekali bukan untuk mewanti-wanti adanya gejala UKP PIP akan bernasib sama dengan ‘prestasi’ BP7.

Ditambahkannya, yang muncul masih nama Kepala UKP PIP yaitu Yudi Latif yang menurutnya memiliki integritas dan rekam jejak yang sangat ideal untuk memimpin lembaga baru ini.

“Saya pikir Yudi Latif sangat punya integritas, rekam jejaknya mari masing-masing dari kita menelusuri dan menilai. Meski itu wewenang Presiden, saya kira jika kita memang menginginkan lembaga ini sukses, saya yakin penilaian kebanyakan dari kita, Yudi Latif pantas untuk memimpin unit kerja yang baru ini. Sekali lagi, selamat untuk UKP PIP dan selamat untuk Yudi Latif sebagai Kepala UKP PIP!” ujar Syaiful Amin.

Saat ditanyakan pandangan dan penilaiannya tentang peluang keberhasilan lembaga baru ini, Syaiful Amin tak ingin memerinci, namun secara diplomatis coba untuk meyakinkan.

“Pandangan kita tentu harus positip, ini kan untuk sesuatu yang sangat positip bagi Bangsa Indonesia, bagi keberlanjutan NKRI. Tentu sulit mengatakan penilaian di awal ini, bekerja juga belum mulai, iya kan? Posisi kelembagaan jelas, itu saja. UKP PIP untuk membantu Presiden di bidang yang tentu sesuai nama lembaganya. Saya melihatnya sederhana saja, lembaga ini masa tugas Pengarah dan Kepalanya mengikuti masa bakti Presiden. Tentunya Presiden Jokowi akan memilih yang terbaik untuk membantunya dan yang terbaik bagi Bangsa ini. Ini masa depan NKRI, mari kita dukung. Itu harus, kan saya Indonesia, dan saya Pancasila, anda juga kan?” ujarnya kepada Bataktoday, sekaligus turut meramaikan Pekan Pancasila, 29 Mei-4 Juni 2017. (ajvg)

News Feed