oleh

Gugatan Praperadilan Ditolak, Pancasila Sah Sebagai Tersangka

Pematangsiantar, BatakToday

Gugatan praperadilan pidana (Prapid) Direktur CV Siantar Trans, Pancasila Sibarani terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dalam kasus dugaan korupsi Pengutipan Retribusi Parkir Tepi Jalan Kota Pematangsiantar tahun 2015, yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp1,1 milyar, akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Putusan ini dibacakan langsung oleh hakim tunggal, Iqbal Purba, dalam sidang putusan praperadilan atas gugatan Pancasila Sibarani, Selasa (7/6).

Dalam amar putusannya, hakim telah menimbang bahwa penetapan Pancasila Sibarani sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri  Pematangsiantar sudah sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pertimbangan hakim untuk menolak gugatan bahwa penetapan tersangka juga telah berdasakan alat bukti yang cukup setelah melalui pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi oleh Kejaksaan Negeri Pematangsiantar pada penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnnya.

Menimbang, penetapan tersangka sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, hakim memutuskan untuk menolak seluruhnya gugatan prapid yang dilakukan Pancasila Sibarani, dan memutuskan penetapan tersangka oleh tergugat, yaitu Kejaksaan Negeri Siantar, adalah sah menurut hukum.

Hakim juga menegaskan putusan prapid tersebut merupakan putusan bersifat final, sehingga pemohon tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum lain.

Dalam persidangan itu, pemohon diwakili kuasa hukumnya, Noperi Pandapotan Ambarita dan Zakaria Tambukan, sedangkan termohon diwakili dua Jaksa Kejari Siantar, Siti Manullang dan Robert Damanik. (EM)

Foto: Direktur CV Siantar Trans, Pancasila Sibarani (doc.bataktoday)

News Feed