oleh

Harinya telah Tiba, POLRI Harus Cerdas dan Bijaksana dalam Pilkada Siantar

Hari ini, 23 Nopember 2016, Rapat Pleno Perhitungan Suara sebagai salah satu tahapan dalam Pilkada Pematangsiantar Susulan 2016, menurut jadwal akan dimulai. Direncanakan akan berlangsung selama 3 (tiga) hari, hingga 25 Nopember nanti.

Perjalanan pilkada ini tidak semulus harapan semua pihak, baik penyelenggara, kontestan, para pendukung, maupun petugas keamanan, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia melalui Polresta Pematangsiantar.

Dari analisa dan informasi yang diperoleh BatakToday, akan berlanjut protes dari pihak yang menyebut telah terjadi kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis dalam proses pilkada ini, terutama dalam proses pemungutan suara.

Kota Siantar adalah kota yang sangat damai, kecuali di saat-saat tertentu ada riak-riak oleh perhelatan politik lokal. Dalam dua kali pilkada langsung sebelumnya, tahun 2005 dan 2010, tidak tercatat kejadian luar biasa menyangkut keamanan dalam proses penyelenggaraannya.

Tetapi perlu dipertimbangkan, setelah Pilkada Siantar 2015 tertunda, dan kemudian ‘disusul’ pada tahun dan bulan ini, tentu akan ada parameter yang berubah akibat pengaruh ketidakpercayaan beberapa pihak atas proses pilkada yang ‘mereka’ sebut penuh kecurangan.

Kepolisian RI, melalui Polresta Siantar sebagai penanggungjawab langsung, pasti punya analisanya sendiri tentang faktor keamanan menyangkut proses pelaksanaan pilkada ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah parameter tingkat kepercayaan beberapa kontestan pilkada dan para pendukungnya, dengan ‘jujur’, apakah termasuk parameter di dalam analisa yang dilakukan pihak Polresta Siantar sebagai penanggungjawab keamanan?

Tentu tentang hal itu Polresta Siantar sendiri yang tahu, tetapi juga tetap akan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas analisa yang dilakukannya.

Semua pihak, terutama masyarakat kota Siantar, seharusnya turut menjaga kondusivitas penyelenggaraan pilkada ini. Namun, sekecil apa pun itu, ketika ada gejala atau potensi gangguan keamanan, Kepolisian di Republik ini menjadi pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengantisipasi hal itu, jangan sampai terjadi!

Kiranya Polresta Siantar juga tidak menutup mata dengan ‘tudingan’ beberapa pihak bahwa telah terjadi pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran, termasuk dugaan pembiaran yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, dalam Pilkada Siantar Susulan ini.

Di sisi lain, tentu ada juga pihak yang ‘tidak keberatan’ dengan proses penyelenggaraan yang telah berlangsung. Tidak tertutup kemungkinan, pihak ini juga akan mengerahkan massa pendukungnya untuk ‘mempertahankan’ keyakinannya bahwa proses pilkada yang telah dan sedang berlangsung berjalan dengan benar. Hal ini juga seharusnya sudah diketahui oleh Polresta Siantar, melalui intelijennya.

Kota Siantar tidak punya sejarah buruk tentang keamanan dalam penyelenggaraan hajatan demokrasi atau politik. Masyarakat Siantar, pertama, dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran. Kemudian, bukan juga masyarakat yang dikenal gampang dihasut. Dalam beberapa hal, masyarakatnya sangat dewasa untuk menghadapi proses demokrasi dan politik.

Namun demikian, kembali kepada kemungkinan adanya perubahan parameter seperti disebut di atas, yaitu tingkat kepercayaan beberapa pihak kepada Kepolisian dalam dugaan terjadinya pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada proses pilkada, perlu mendapat perhatian besar.

Ketika suatu pihak kurang dipercayai, tentu memerlukan kecerdasan dan kebijaksanaan, untuk mengembalikan kepercayaan itu. Dan di satu sisi, juga tetap harus menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Hal itulah yang diharapkan untuk dilakukan Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar, dalam menyikapi dan menghadapi tugasnya mengamankan Rapat Pleno Perhitungan Suara, yang akan dilaksanakan 23 -25 Nopember ini, hingga nanti ke tahapan akhir dari Pilkada Siantar.

Siantar adalah kota yang damai, dan seharusnya tetap menjadi kota yang damai. Kiranya riak-riak dalam pesta demokrasi di kota ini dapat diredam dengan cerdas dan bijaksana, agar terhindar dari akumulasi riak yang dapat menjadi gelombang. Sebab jika dibiarkan demikian seterusnya, apalagi ‘berlaga’ dengan riak-riak lain dari arah yang berlawanan, akan berpotensi menjadi gelombang besar, yang akhirnya bisa menyapu kedamaian kota.

Sekali lagi, kepada Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar, pengerahan massa untuk mengekspresikan tuntutan atau keberatan atas proses penyelenggaraan pilkada ini, maupun pengerahan massa oleh yang tidak keberatan, harus disikapi dengan cerdas dan bijaksana…!!! (***)

News Feed