oleh

Hendra Pardede: Tidak Diberi Karcis Parkir, Nggak Usah Bayar

Pematangsiantar, BatakToday –

Anggota Komisi 3 DPRD Kota Pematangsiantar, Hendra Pardede, himbau masyarakat untuk meminta karcis saat melakukan pembayaran retribusi parkir kepada juru parkir.

”Setiap masyarakat yang membayar retribusi parkir, harus meminta karcis. Kalau tidak diberikan karcis, nggak usah bayar,” ujar Hendra kepada BatakToday, Kamis (10/3/2016).

Ditanya soal pengutipan retribusi tanpa karcis, sementara sesuai pengakuan pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pematangsiantar telah mendistribusikan karcis parkir ke Dinas Perhubungan (baca juga: https://bataktoday.com/dishub-siantar-kelola-retribusi-parkir-tanpa-karcis), politisi Partai Golkar ini berjanji akan mempertanyakan kepada Dinas Perhubungan.

“Kita akan memanggil Dinas Perhubungan. Disitu akan kita pertanyakan, biar jangan simpangsiur. Yang pastinya, Dishub harus berkoordinasi dengan DPPKAD, karena karcis kan dari sana,” terang Hendra.

Ketua DPRD Asbun?

Pendapat berbeda diutarakan Ketua DPRD Eliakim Simanjuntak ketika dikonfirmasi, Selasa (8/3/2016) lalu. Eliakim mengabaikan fungsi karcis sebagai alat pengendalian penerimaan retribusi. Menurutnya, realisasi penerimaan retribusi parkir bukan berdasarkan karcis, tetapi berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam APBD.

“Yang penting Dinas (Perhubungan) memenuhi target yang telah ditetapkan. Soal karcis ini kan buat kemanan kendaraan-nya ini,” ujar Eliakim.

Jawaban Eliakim semakin ngawur ketika ditanyakan soal keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Perparkiran yang dibentuk tanpa pengaturan dalam Peraturan Walikota sebagaimana diatur dalam Perda. Eliakim mengatakan tidak perlu peraturan walikota, karena landasan pembentukan UPTD sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

“Bukan Perwa, (tapi) PP 41. Lihat itu, baca. Diatur disitu semua segala dinas-dinas SKPD,” pungkasnya.

Sementara, Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011, mengatur bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD), yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (EM)

Foto: Anggota DPRD Kota Pematangsiantar, Hendra Pardede. (bataktoday/em)

News Feed