oleh

Hindari Pungli Perizinan, Masyarakat Harus Belajar dan Kritis

Pematangsiantar, BatakToday

Masih banyak warga yang belum memahami prosedur administrasi pengurusan izin di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Oleh karena itu, masyarakat juga harus aktif mempelajari prosedur admintrasi perizinan.

Masyarakat jangan sungkan apalagi takut urusannya akan dipersulit jika menanyakan secara detil persyaratan yang. Dan jika dijumpai kejanggalan, atau ketidaksesuaian dengan prosedur yang seharusnya, masyarakat sebaiknya bersikap kritis, terutama kepada oknum-oknum yang perilakunya mempersulit, apalagi mengarah kepada pungutan liar.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Tongam Pangaribuan kepada BatakToday di kantor DPRD Siantar, Kamis (27/10).

Dia selanjutnya mengutarakan,  jika sudah memahami prosedur administrasi pengurusan izin di BPPT, masyarakat bakal mengetahui biaya yang wajib dibayarkan secara resmi sesuai peraturan yang berlaku. Lalu setelah mengetahui biaya resmi mengurus izin di BPPT, Tongam menyakini masyarakat tidak akan mau lagi menggunakan jasa calo dalam mengurus izin.

“Misalnya mau mengurus izin usaha, kita ikuti saja sesuai mekanisme yang mengatur. Bila sudah mengikuti tahapannya, disitu nanti kita tahu biaya apa saja dipungut secara resmi,” ucapnya.

Salah satu manfaat memahami administrasi perizinanan, menurut Tongam, untuk melawan pungutan liar (pungli) yang akan dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

“Kalau sudah tahu berapa biaya yang harus dibayarkan secara resmi, masyarakat jangan mau dipungli. Atau sebaliknya masyarakat juga  jangan memberikan uang secara cuma-cuma kepada oknum. Itu namanya pungli berdalih sukarela,” terangnya.

Informasi tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan di BPPT Siantar (bataktoday/ajvg)
Informasi tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan di BPPT Siantar (bataktoday/ajvg)

Dari pengamatan yang dilakukan di kantor BPPT Kota Pematangsiantar, Jalan Melanthon Siregar, di ruang pelayanan tidak dipampangkan informasi yang cukup mendetil tentang prosedur pengurusan izin, setidaknya untuk perizinan yang relatif secara luas dibutuhkan masyarakat, contohnya Izin Mendirikan Bangunan.

Yang dipampangkan di dinding, hanya skema umum yang tidak menjelaskan detil dari persyaratan, maupun biaya atau retribusi. Demikian juga halnya dengan komputer yang tersedia di ruang pelayanan, tidak spesifik untuk digunakan untuk mengetahui informasi pengurusan perizinan di BPPT.

Menyikapi ketidakmengertian masyarakat yang berurusan, Tongam meminta kepada BPPT untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi sehubungan dengan prosedur administrasi perizinan.

Kemudian, BPPT diharapkannya tidak mempersulit masyarakat setiap mengurus izin di badan tersebut.

“Hari ini Komisi I punya jadwal rapat dengan BPPT. Disitu nanti akan ditekankan supaya BPPT tidak melakukan pungutan liar kepada setiap masyarakat yang mengurus izin,” tegasnya. (EM)

News Feed