oleh

Presiden Jokowi Kembali Tegaskan, Gelar Perkara Ahok Dilakukan Terbuka

Jakarta, BatakToday –

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan, gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilakukan secara terbuka. Keterbukaan tersebut dilakukan dengan harapan agar publik dapat betul-betul melihat secara langsung proses penyelesaian kasus tersebut agar di kemudian hari tak menimbulkan kebimbangan dan kecurigaan di kalangan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi usai meninjau perkembangan pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur, Senin (7/11/2016), seperti dilansir dari rilis Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden.

“Saya minta kemarin untuk terbuka biar tidak ada syak wasangka,” terang Presiden.

Presiden menekankan bahwa dirinya telah memberikan arahan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian agar gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama disiarkan melalui media.

“Saya sudah perintahkan kepada Kapolri agar pemeriksaannya terbuka. Tetapi kita juga harus melihat apakah ada aturan hukum atau Undang-Undang yang memperbolehkan atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, Sabtu (5/11/2016) malam, usai menemui Presiden, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama tersebut secara cepat dan transparan di hadapan media massa. Saat itu, Tito menyebut bahwa upaya transparansi yang coba dilakukan tersebut dilakukan atas perintah langsung Presiden Joko Widodo.

“Tadi Bapak Presiden menyampaikan agar gelar perkaranya dilakukan live (terbuka). Ini perintah eksepsional dari Bapak Presiden untuk membuka transparansi,” terang Tito Karnavian.

Kapolri menambahkan, dalam gelar perkara tersebut, pihaknya akan mengundang berbagai pihak termasuk Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi III DPR RI, para pelapor, saksi-saksi ahli yang diajukan pelapor termasuk Majelis Ulama Indonesia, serta saksi-saksi ahli yang dihadirkan penyidik dari kalangan akademis dan lembaga bahasa yang dianggap kredibel dan netral saat gelar perkara dilakukan. (Phil/HK)

News Feed