oleh

Hukum Harus Tegak Tanpa Intervensi

Jauh dari tuduhan dan fitnah yang mengatakan Presiden kabur saat unjuk rasa 4 November, apalagi kalau sampai ada yang menyebut sikap Presiden Jokowi itu telah menistakan ulama. Ulama yang mana? Justru para ulama diundang ke istana. Yang benar adalah: Presiden Kerja. Presiden tahu, bahwa apapun yang dilakukan akan selalu salah di mata lawan politiknya. Tapi Jokowi tetaplah Presiden Kerja, Kerja dan Kerja.

Saat ini Presiden Jokowi sudah meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang dijalankan Polri, yang telah menetapkan Gubernur DKI Jakarta (non aktif) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Presiden pun sudah menegaskan, agar jangan ada yang menekan dan mencoba mengintervensi proses hukum tersebut. Jadi kalau akan ada unjuk rasa lagi pada tanggal 2 Desember 2016, perlu dipertanyakan maksud dan tujuannya. Apalagi jika unjuk rasa itu dilakukan untuk memaksa Ahok ditahan. Perlahan semakin terlihat arahnya yang terus mendekat dan bergeser ke presiden.

Presiden adalah eksekutif, bekerja adalah tugasnya. Mencampuri urusan yudikatif adalah ‘barang haram’. Intervensi hukum jelas adalah sebuah ‘jebakan batman’ buat presiden.

Presiden kerja tak mau konstitusi tercederai. Hukum harus tegak tanpa intervensi, apalagi kalau hanya sekedar penuhi ambisi!!! (ISP)

News Feed