oleh

Jejak Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan Ruang Terbuka Hijau Kota Siantar

Oleh: Arif JV Girsang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

RTH baik milik publik maupun milik privat memiliki fungsi utama sebagai fungsi ekologis serta fungsi tambahan sebagai fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika atau arsitektural. Untuk RTH sebagai fungsi sosial dapat berupa sarana, tempat bermain, sarana olahraga, maupun tempat istirahat. RTH dalam fungsi sosialnya harus dapat diakses dengan baik oleh semua orang, bahkan harus memerhatikan dan memberikan akses bagi orang dengan kebutuhan khusus.

Masa Lalu: Jejak Kolonial Belanda dan Orang Doeloe

1.Foto udara kota Pematangsiantar Tempo Doeloe, tahun 1938 (batakculture.wordpress.com) Notasi Gambar: 1. Balai Kota Siantar; 2. Komplek Taman Bunga; 3. Jl. Merdeka; 4. Jl. Diponegoro; 5. Jl.W.R. Supratman; 6. Jl. Dr. Soetomo; 7. Komplek Pasar Horas; 8. Komplek Stasiun Kereta Api Siantar; 9. Aliran Sungai Bah Bolon
1. Foto udara kota Pematangsiantar Tempo Doeloe, tahun 1938 (batakculture.wordpress.com)
Notasi Gambar: 1. Balai Kota Siantar; 2. Komplek Taman Bunga; 3. Jl. Merdeka; 4. Jl. Diponegoro; 5. Jl.W.R. Supratman; 6. Jl. Dr. Soetomo; 7. Komplek Pasar Horas; 8. Komplek Stasiun Kereta Api Siantar; 9. Aliran Sungai Bah Bolon

Melihat jejak sejarah perkembangan penataan kota Pematang Siantar, dapat diyakini bahwa para pendahulu kota ini sangat perduli akan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Jejak itu dapat dilihat ditemukan pada keberadaan lingkungan Taman Hewan, Taman Bunga, kawasan Siantar Hotel, Lapangan Adam Malik (dahulu Lapangan Simarito), Lapangan Farel Pasaribu (yang masih tetap dikenal dengan nama Lapangan Horbo), Kompleks Kampus Universitas HKBP Nommensen dan Universitas Simalungun.

Jejak yang ditinggalkan para pendahulu kota Siantar sehubungan dengan ketersediaan RTH juga kita temukan di kawasan RSUD Djasamen Saragih, Perguruan HKBP dan Kompleks Sopo Godang HKBP Jl. Gereja, Perguruan Taman Asuhan Jl. M.H. Sitorus, Kompleks SMAN 4 Jl. Pattimura, dan beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU) serta berbagai peninggalan lain yang belum disebutkan di sini.

Penulis menemukan dokumentasi gambar kawasan pusat kota “Siantar Tempo Doeloe”, pada zaman kolonial Belanda 77 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1938. Dalam gambar itu terlihat bagaimana setiap bangunan atau instalasi penting di pusat kota sedemikian rupa menyediakan bagian RTH yang sangat besar dari luas tapaknya.

Masa Kini: Yang Masih Tersisa Sangatlah Berarti

Sulit untuk membandingkan ketersediaan RTH di pusat kota Siantar pada 77 tahun lalu dengan kondisi saat ini. Dalam rentang waktu yang sedemikian panjang, oleh berbagai faktor dan berbagai alasan, keberadaan RTH sudah sedemikian banyak berubah atau dirubah. Perubahan-perubahan itu dapat dikatakan sudah mencapai tingkatan membuat “orang-orang doeloe” sampai tersesat dan tidak bakal menemukan sebagian besar RTH di masa lalu. Umumnya RTH itu sudah menjadi tempat berdirinya bangunan-bangunan yang tidak menyisakan RTH sebagai bagian dari tapaknya. Bentuk, luasan dan pola RTH pada masa kolonial Belanda sebagian besar sudah terlanjur “lenyap” dari wajah pusat kota Siantar.

Bisa dibayangkan bagaimana sebuah kota tanpa RTH, maka kota itu akan garing dan mati!!! Sekali lagi, membayangkan saja sudah tak sedap, apalagi hal itu benar-benar terjadi di kota kita.

Penurunan jumlah luasan, sebaran dan kualitas RTH terjadi oleh berbagai sebab dan “alasan”.Bisa saja karena ketidakmengertian, ketidaktahuan, ketidakperdulian, keterbatasan (sesaat), bahkan oleh ketamakan dan kerakusan para pihak.

Hilangnya RTH dari wajah kota adalah suatu bencana. Dan seperti lazimnya bila terjadi suatu bencana, setelahnya orang-orang akan mengais untuk mencari segala sesuatu yang masih dapat digunakan. Berusaha untuk menemukan “serpihan-serpihan” yang berharga baginya. Syukur-syukur jika menemukan logam mulia, “uang emas” atau permata yang pernah dimiliki sebelumnya.

Demikian juga masyarakat kota Siantar, sadar atau tidak, kita sedang “mengais untuk menemukan sisa-sisa” Ruang Terbuka Hijau yang masih tertinggal. Dan tentunya kita bersyukur masih ada beberapa RTH yang sangat bernilai yang luput dari kehancuran akibat bencana tadi. Sangat kita rasakan betapa bermanfaatnya dan betapa berartinya RTH yang masih tersisa di wajah kota Siantar hingga saat ini.

Masih ada Taman Bunga, Taman Hewan, Lapangan (bazaar?) Adam Malik, Lapangan (Horbo) Farel Pasaribu, dan jejak lain yang masih tertinggal yang disebutkan sebelumnya, meskipun di sana-sini banyak mendapat “perlakuan tak enak”.

Beberapa waktu lalu, di salah satu sudut kota Siantar penulis menemukan sebuah pemandangan yang memperlihatkan betapa berartinya Ruang Terbuka Hijau bagi sebuah kota dan tentunya bagi masyarakatnya. Keberadaan kompleks Kampus Universitas Simalungun (USI) Jalan Sisingamangaraja menunjukkan secara nyata betapa berartinya ketersediaan RTH bagi sebuah kota.

Salah satu institusi keagamaan di kota ini menggunakan lapangan olahraga USI sebagai tempat penyelenggaraan turnamen olahraga setiap sore hari pada Sabtu dan Minggu selama dua bulan hingga pertengahan Nopember nanti. Lapangan olahraga dan bagian lainnya yang terintegrasi di dalam RTH yang dimiliki Kampus USI memberikan fungsi seluas-luasnya sebagai sebuah RTH. Di situ RTH berfungsi sebagai sarana olahraga, sosial budaya, bahkan ekonomi. Seperti kita ketahui bersama, setiap kegiatan terjadwal yang menimbulkan keramaian akan dengan sendirinya menciptakan peluang ekonomi.

Turnamen olahraga yang diselenggarakan di tempat (baca: RTH) itu bukanlah suatu turnamen yang “wah” dipandang dari segi prestasi dan popularitas para pemain yang bertanding. Yang mau ditonton pada pertandingan sepakbola misalnya, “hanya” anak-anak kecil yang baru belajar menendang bola, dan pada pertandingan sepakbola untuk usia dewasa justru didominasi oleh pemain yang terdiri dari bapak-bapak “buncit” yang sudah tak berdaya. Di bawah tenda darurat yang ditempatkan dibawah pohon rindang (dpr), kembali yang bertanding catur “hanya” master-master gelap yang mungkin lebih lancar memanjatkan doa daripada bermain catur.

Hasil amatan penulis, setidaknya 500 orang datang ke Lapangan USI setiap sore hari pada Sabtu dan Minggu ketika turnamen berlangsung. Komposisi penonton yang datang sangat beragam. Ada yang untuk menonton, ada yang menonton penonton, atau yang mencari “suasana”, tidak terbatas usia, jender, suku, bahkan agamanya. Singkatnya, RTH USI diakses nyaris tanpa batas sebagaimana karakter dari RTH dalam sebuah kota.

Melihat dari perspektif tata ruang, mustahil orang beramai-ramai datang ke dalam suatu “ruang tertutup non-hjau”. Aktivitas kehidupan kota seperti dikisahkan di atas dapat berlangsung oleh ketersediaan Ruang Tebuka Hijau yang memadai. Bercermin pada “kisah” di atas, penulis menyimpulkan, betapa berartinya Rung Terbuka Hijau yang masih tersisa bagi masyarakat kota Siantar.

Masa Depan: Sulit tapi Bisa

 (2) Suasana salah satu turnamen olahraga di Lapangan Olahraga Universitas Simalungun, Jl. Sisingamangaraja, Pematangsiantar, 28 September 2015

(2) Suasana salah satu turnamen olahraga di Lapangan Olahraga Universitas Simalungun, Jl. Sisingamangaraja, Pematangsiantar, 28 September 2015

Jika sebelumnya sulit untuk membandingkan ketersediaan RTH di masa lalu dengan masa kini, maka akan jauh lebih sulit lagi membayangkan ketersediaan RTH yang cukup pada masa yang akan datang, apalagi setara dengan 77 tahun lalu. Bahkan untuk mempertahankan yang ada sekarang ini pun sudah pasti sulit.

Masalah utama RTH Kota Pematang Siantar selama ini sesungguhnya ada di pihak pemerintah kota sendiri. Dengan adanya perluasan kota pada tahun 1986 yang lalu, seharusnya pemerintah kota segera mengambil langkah strategis untuk segera menambah RTH baru sehingga rasio 30 persen RTH tetap dapat dipenuhi. Semangat regulasi kita juga jelas-jelas member beban yang lebih berat ke pundak pemerintah dalam memenuhi rasio minimum tersebut, dengan mewajibkan pemerintah dalam penyediaan RTH sebesar 20 persen, sedang masyarakat (privat) hanya 10 persen.

Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menambah luas RTH, bahkan untuk mempertahankan RTH publik yang ada saja pemerintah gagal melakukannya. Sebagai contoh, daerah aliran sungai Bah Bolon sekarang nyaris penuh dengan bangunan permukiman penduduk.

Keadaan semakin buruk ketika pengelola perizinan pendirian bangun-bangunan nyaris selalu diisi oleh pejabat yang samasekali tidak kompeten. Beberapa tahun yang lalu sampai ada plesetan “beda tipis aja antara tata boga dengan tata kota”, ketika seorang guru SMK Tata Boga diangkat menjadi Kepala Dinas Tata Kota. Jangan tanya soal integritas, itu “barang” yang sangat langka disana. Dan akhir-akhir ini kondisi semakin buruk ketika substansi perizinan semakin kehilangan maknanya. Proses pemberian izin dilakukan praktis tanpa guidance yang baku. Yang ada hanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kualitasnya sangat generik, dan hingga saat ini Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tak kunjung ada (meskipun anggaran belanja penyusunannya dialokasikan setiap tahun). Fakta hari ini di kota ini, siapa saja bisa membangun apa saja dan dimana saja tak pandang RTH, yang penting “administrasinya beres”.

Kondisi carut-marut yang telah berlangsung puluhan tahun itulah yang mewariskan wajah suram RTH kota kita hari ini.

Untuk itu, ke depan pemerintah kota dengan segenap pemangku kepentingan seharusnya memiliki pemahaman dan komitmen bersama untuk mengembalikan kota Siantar menjadi kota yang asri dan memiliki RTH yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya warga kota.

Untuk pemenuhan RTH milik publik, pemerintah kota yang akan datang harus segera menyelesaikan seluruh aspek regulasi penataan ruang dan perizinan dan segera mensosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang realistis. Dengan adanya perangkat regulasi yang komprehensif, partisipasi masyarakat, dan penegakan peraturan terutama dalam pencegahan pengalihan fungsi RTH oleh pemerintah kota, maka pemenuhan RTH secara bertahap akan dapat terlaksana. Tentu saja ada syarat utamanya, yaitu pemimpin kota yang kompeten, memiliki integritas yang baik, dan mampu membangun interaksi yang egaliter dengan segenap pemangku kepentingan kota ini.

Pemenuhan RTH milik publik juga sangat berpeluang dilakukan secara signifikan apabila pemerintah yang akan datang memutuskan untuk mengambil porsi yang memadai dari lahan ex PTPN 3 Tanjung Pinggir.

Untuk pemulihan ataupun penambahan luas, sebaran, dan kualitas RTH milik publik, tentunya titik beratnya terdapat di sisi pemerintah. Dan perlu ditekankan agar pemerintah lebih punya inisiatif, lebih memberikan contoh yang baik, lebih aktif, lebih patuh pada peraturan, serta melakukan tindakan untuk penegakan peraturan sehubungan dengan Ruang Terbuka Hijau.

Mengingat warisan hasil proses perizinan selama ini yang mengakibatkan banyak lahan privat yang tidak memenuhi ketentuan minimal 10 persen RTH, maka pemerintah kota juga harus berupaya keras melakukan persuasi kepada pemohon izin baru agar rela mencadangkan RTH lebih dari 10 persen, agar pemenuhan rasio RTH dapat dikendalikan. Pemerintah mendatang perlu mempertimbangkan untuk memberikan sejenis insentif kepada pemohon izin yang rela menyediakan RTH di atas 10%.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa pemerintah kota juga harus mempu mendorong pemilik/penguasa tapak tanah/lahan yang saat ini masih termasuk kategori RTH supaya lebih bijaksana dalam penguasaannya, agar peluang kota ini untuk memiliki RTH yang memadai dapat dicapai.

Sebelum mengakhiri tulisan ini, ijinkan penulis mengutip sebuah ayat untuk menemani permenungan kita tentang tata ruang: “Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri!”

Ayat di atas usianya sudah ribuan tahun. Seandainya ditulis ulang di Siantar hari ini, mungkin bunyi ayat ini berobah menjadi: “Celakalah Tuan Takur yang tidak peduli RTH…!”

 

Penulis adalah peneliti pada Institute for Regional Development (InReD)

 

News Feed