oleh

Jekson Gultom: BLH Siantar Akan Tindak Perusahaan Tanpa Izin Lingkungan

Pematangsiantar, BatakToday

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pematangsiantar, Jekson Gultom menegaskan, bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil rapat BLH dengan Pansus LKPj beberapa waktu yang lalu, dalam waktu dekat BLH akan mengambil tindakan atas perusahaan-perusahaan yang tidak melengkapi izin lingkungannya.

“Kita sudah melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan di kota Pematangsiantar yang belum memiliki izin lengkap. Untuk menyikapi permasalahan ini, BLH akan melakukan tindakan secara bertahap,” ucap Jekson kepada BatakToday, Jumat (20/5).

Sebagai langkah awal, disebutkannya bahwa BLH akan menyurati terlebih dahulu perusahaan tersebut agar segera mengurus izin lingkungannya.

“Biasanya perusahaan yang tidak memiliki izin lingkungan yang lengkap, seperti izin UKL-UPL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), adalah merupakan perusahaan yang baru berdiri,” terangnya.

Ditambahkannya, sebelum BLH mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dia berharap perusahaan mempunyai kesadaran sendiri untuk mengurus izin lingkungannya.

“BLH selalu menyurati setiap perusahaan agar mengurus izin lingkungannya, tapi masih banyak perusahaan yang mengabaikan surat kami. Dengan adanya dukungan dari Pansus LKPj, kita akan serius menindak perusahaan-perusahaan yang tidak lengkap izin lingkungannya,” ungkap Jekson.

Sehubungan dengan keterangan dan pernyataan yang diberikan Kepala BLH ini, Agustian Tarigan salah satu aktivis dari Sahabat Lingkungan (SaLing), ketika dihubungi BatakToday mengatakan pesimis dengan tanggungjawab BLH Kota Siantar untuk menindaklanjuti  hasil rapat BLH dengan  Pansus LKPj baru-baru ini.

“Tanpa dukungan Pansus LKPj di DPRD juga, kalau BLH mau bekerja dengan benar sesuai tupoksi, bisa kok. Keberadaan Pansus LKPj tidak lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan. Kenapa ada dukungan dari Pansus LKPj baru bicara serius mau bekerja, itu hanya alasan belaka. Kalau dia bilang banyak perusahaan yang mengabaikan surat-surat BLH untuk meminta perusahaan-perusahaan agar mengurus izin lingkungan, logikanya BLH yang tak beres.,” sebut Agustian.

Ketika ditanya alasan mengatakan BLH tidak beres, Agustian menjawab bahwa peraturan tentang izin lingkungan sudah cukup jelas dan lengkap.

“Kok bisa sampai dia bilang banyak yang mengabaikan, berarti sosialisasinya tidak benar itu. Undang-undangnya kan jelas, peraturannya lengkap, dan Undang-Undang memberi wewenang untuk BLH, apa lagi kurangnya. Tindak tegaslah perusahaan-perusahaan yang mengabaikan perizinan lingkungan, jangan dimanjakan. Lihat Satpol PP, bukti bahwa tak begitu sulit untuk bertindak tegas di Siantar ini, dan memang harus bertindak tegas. Kalau hanya surat-suratan, itu bukan tindakan namanya, itu cakap-cakap namanya.,” terangnya dilanjutkan dengan tawa. (EM)

Foto:

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pematangsiantar, Jekson Gultom, seusai rapat kerja dengan Pansus LKPj Walikota Siantar 2015, Kantor DPRD Kota Siantar, Jumat 13/5/2016 (em/bataktoday)

News Feed