oleh

Jokowi: Humas Pemerintah & BUMN Harus Lugas dan Peka

Jakarta, BatakToday –

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada humas kementerian, lembaga non-kementerian dan BUMN memiliki kecepatan dalam merespon dan memberikan informasi,.terutama atas capaian dan terobosan kebijakan pemerintah.

“Jangan membalikkan dan jangan lagi saya mendengar masyarakat menemui humas saja sulit. Padahal kita yang harus mencari mereka  untuk memberikan informasi,”  ucap Presiden pada pertemuan dengan jajaran humas kementerian, lembaga non-kementerian, serta BUMN, di Istana Negara, Kamis (4/2/2016) lalu.

Lebih jauh Presiden mengingatkan, jangan sampai pemerintah maupun BUMN yang telah bekerja dengan pontang-panting tapi tidak diinformasikan secara memadai ke publik.

“Bagaimana masyarakat akan tahu? Informasikan apa yang telah dikerjakan. Gunakan cara-cara baru dalam menyampaikan informasi, tinggalkan pola-pola lama,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, di era dimana arus informasi sangat cepat dan dinamis,.pemerintah perlu memanfaatkan kanal-kanal media sosial populer, karena rakyat ingin melihat pemerintah hadir mengatasi persoalan.  ‎

‎Presiden mencontohkan beberapa hal yang seharusnya dapat diinformasikan kepada masyarakat dengan lebih baik. Kredit Usaha Rakyat (KUR) misalnya, dimana terjadi penurunan suku bunga dari 22-23 persen menjadi 11-12 persen, bahkan tahun ini akan diturunkan lagi menjadi 9 persen.

“Bagaimana masyarakat akan tahu jika tidak diinformasikan, karena KUR diperlukan masyarakat. Beritahukan juga cara mendapatkan KUR kepada masyarakat,” ucap Presiden.

Hal lainnya adalah tentang penenggelaman kapal yang menangkap ikan secara ilegal. Presiden meminta jangan hanya berita kapalnya saja yang diangkat.

“Tapi jelaskan bahwa kita bertindak tegas dalam menghadapi kapal penangkap ikan ilegal,” ujarPresiden.

‎Di bidang perminyakan misalnya, bagaimana pemerintah dapat membubarkan Petral yang telah memboroskan uang negara selama puluhan tahun.

“Harus ada penjelasan karena merupakan sesuatu yang sangat besar sekali. Kenapa Petral bubar dan akhirnya rakyat dapat apa?” kata Presiden.‎

‎‎Presiden menekankan pentingnya melibatkan masyarakat yang memiliki kearifan yang unik dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah atau BUMN. Presiden memberi contoh cara baru dalam berkomunikasi, misalnya dengan mulai melibatkan masyarakat dalam program pemerintah maupun BUMN, misalnya dalam pemilihan nama jalan tol, bandara atau pelabuhan.‎

“Apa nama kereta cepat? Mungkin halilintar. Beri kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat,” kata Presiden.

Presiden memberikan contoh saat terjadi peristiwa ledakan bom beberapa minggu lalu. Respon saat itu, kata Presiden, sangat bagus sekali.

“Rakyat tidak takut, semua tidak takut. Semua bergerak,” ucap Presiden.

Upaya bersama seperti itu sangat diperlukan. Presiden menjelaskan bahwa tujuan utama dari teroris adalah menimbulkan ketakutan.

“Begitu ada pernyataan rakyat tidak takut, negara tidak takut. Responnya hampir bersamaan, dan diapresiasi baik dari dalam dan luar negeri. Terutama kecepatan TNI dan POLRI serta masyarakat,” ujar Presiden.

‎Untuk itu, Presiden juga meminta agar humas yang ada di K/L dan BUMN untuk bergerak lebih cepat dan lebih memiliki kepekaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

“Kesampingkan ego sektoral. Kedepankan kebersamaan dan sinergi. Jangan hanya fokus pada masalah-masalah yang ada di kementeriannya saja,” ucap Presiden.

Dalam agenda setting, Presiden Jokowi meminta humas pemerintah merancang framing agenda yang jelas.

“Kita harus framing berita di berbagai media dalam konteks image positif pemerintah. Kita perkuat integrasi dan sinergi K/L dan BUMN untuk membangun agenda setting ini,” ujar Presiden.

Terlebih lagi saat ini, Presiden mengingatkan, Indonesia kini memasuki era persaingan dan kompetisi antar negara.

“Apa goal terakhir yang ingin dicapai? Ingin ada trust (kepercayaan) dari rakyat, dari dunia,” ucap Presiden. (rel/red)

Foto: Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada pertemuan dengan humas kementerian, lembaga non-kementerian serta BUMN, di Istana Negara, Kamis (4/2/2016).

News Feed