oleh

Jumsadi: “e-KTP, Siantar Number One di Sumut”

Pematangsiantar, BatakToday

Seusai menyampaikan sambutan dan pengantar untuk beberapa Ranperda dalam Rapat Paripurna VI DPRD Siantar, Penjabat Walikota Jumsadi Damanik, sempat dimintai pendapatnya tentang ‘gerakan’ pemberantasan pungutan liar oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, dan hubungannya dengan terjadinya pungutan liar dalam pengurusan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pematangsiantar, Kamis (20/10).

Ketika disampaikan tentang maraknya pungutan liar dalam pengurusan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pematangsiantar, Jumsadi menyebutkan harapannya untuk bisa memperbaiki di masa yang akan datang.

“Mudah-mudahan kita ke depan. Kita sekarang kan ada program OTT (Operasi Tangkap Tangan). Nanti itulah kita perbaiki, di momen ini. Tadi juga saya sudah katakan, jumpa tadi sama ibu itu (Kepala Disdukcapil Serta Ulina Girsang,-red.),” jawab Jumsadi.

Diingatkan bahwa sebelum adanya gerakan pemberantasan pungutan liar (pungli) oleh Presiden Jokowi, Jumsadi telah menyampaikan dalam acara Sosialisasi Kebijakan Kependudukan bagi Masyarakat, Rabu siang (10/8) di Balai Data Pemko Siantar, bahwa pengurusan e-KTP gratis, asal masyarakat urus sendiri.

Baca juga: 
Jumsadi: “Urus KTP Gratis, Jangan Pakai Calo”
Urus KTP Masih Bayar, BatakToday “Teror” Disdukcapil Siantar

Ketika BatakToday menyampaikan bahwa memiliki nama-nama dan alamat ‘korban’ pungli di Disdukcapil, termasuk juga nama si pelaku pungli, sementara Kepala Bidang Kependudukan dan Kepala Disdukcapil tidak merasa bertanggungjawab dengan terjadinya pungutan liar tersebut, dan menyatakan bisa membuktikannya, disertai rekaman yang lengkap, Jumsadi menyebut belum menerima laporan tentang itu.

“Belum ada laporan ke saya, tapi nantilah itu ya. Tapi, yang penting bagi saya, momen ini, momen pak Jokowi ini harus kita manfaatkan secara maksimal. Seluruh Indonesia, dan untuk semua instansi,” ujarnya.

Ditanya mengenai penerapan dan pengawasan pemberantasan pungutan liar, Jumsadi menyebut hal tersebut sesuatu yang baru.

“Lah iya, ini kan baru. Nanti tanggal 26 Oktober ini ada KPK datang ke sini, mensosialisasikan tentang gratifikasi,”

Jika ditemukan upaya pungutan liar, Jumsadi mengatakan akan mengambil tindakan. Namun ditanya mekanismenya jika pers menemukan adanya upaya pungli, Jumsadi menyebutkan agar diberitakan saja.

Selama ini informasi tentang adanya pungli dalam pemberitaan tidak terdengar ada tindak lanjut dari pihak terkait. Ketika ditanya kembali mekanisme seperti apa yang dapat dilakukan agar Pj Walikota melakukan penindakan, Jumsadi menyebutkan boleh disampaikan melalui Humas Pemko Siantar.

Ketika wartawan menanyakan hal lain, yaitu kesiapan Disdukcapil Siantar terkait pelaksanaan Pilkada Siantar pada 16 Nopember 2016, Jumsadi menjelaskan bahwa Kota Siantar terbaik dalam pengurusan KTP.

“Kita sekarang sudah 95 persen, terbaik di Sumatera Utara, untuk KTP ya. Walaupun Sumatera Utara nomor 5 terjelek untuk pengurusan KTP. Tapi Siantar, nomor satu, number one,” sebut Jumsadi.

Saat BatakToday mempertanyakan apakah masih dapat dikatakan terbaik meskipun dengan maraknya pungutan liar dalam pengurusan KTP, Jumsadi  mengatakan yang penting sudah terlayani.

“Ya mudah-mudahan lah, itu kan anu… Yang penting sekarang sudah terlayani lah,” ujarnya.(ajvg)

News Feed