oleh

Jumsadi-Eliakim “TMS” Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Kota Siantar

Oleh: Arif JV Girsang

Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ialah Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan, kepala daerah wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta menerapkan  prinsip  tata pemerintahan  yang  bersih dan baik.

Demikian halnya DPRD, dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota, serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, tentunya juga harus menunjukkan ketaatan terhadap   ketentuan  peraturan perundang-undangan.

Yang menjadi soal adalah ketika kepala daerah maupun DPRD, sebagai unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, tidak menunjukkan ketaatan tersebut, atau yang lebih mendasar lagi, tidak mengerti tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati.

BatakToday beberapa waktu lalu melakukan wawancara dengan dua unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Pematangsiantar, yakni Ketua DPRD, Eliakim Simanjuntak, dan Penjabat Walikota  Jumsadi Damanik. Wawancara pada Senin (29/2/2016) lalu, sehubungan tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) di Jalan Manunggal, Kecamatan Siantar Marimbun, dan belum adanya IMB pembangunan SOHO Siantar City Mall yang peletakan batu pertamanya sudah dilakukan oleh Pj Wali Kota sendiri (lihat tautan rekaman video wawancara di bawah).

Untuk pertanyaan yang sama tentang ketiadaan IMB kedua bangunan itu, diperoleh jawaban yang ”bervariasi”.

Berikut inti dari wawancara dengan Ketua DPRD Eliakim Simanjuntak:

Karena itu milik pemerintah, artinya milik pemerintah itu ada kebijakan pemerintah, untuk memperlancar investor. Jadi ijin untuk itu ada pengkhususan. Karena ijin itu, seperti kita lihat pembangunan di kantor walikota, ada nggak ijin nya itu? Saya lihat tidak ada ijin itu. Tapi kalau memang swasta penuh, bukan di lahan pemerintah, tapi berdiri tanpa ijin, itu sudah pasti menyalahi.”

Ketika BatakToday bertanya tentang tindakan DPRD untuk mempertanyakan IMB dari RPH yang sedang dibangun, Eliakim memberi jawaban:

“Tidak perlu kita pertanyakan itu. Yang kita pertanyakan itu ketika dia melanggar Perwa atau Perda. Sepanjang dia tidak melanggar Perda dan Perwa, ngapain kita tindak. Karena dia tidak menyalahi. Ijin itu sebenarnya untuk mengambil sumber untuk APBD, supaya kita ada masukan. Pemerintah ada pengkhususan ketika tanah pemerintah dirubah, mungkin tidak diperlukan ijin. Serupa dengan pendirian sekolah, tidak pernah ada ijinnya.”

Yang diharapkan dari seorang Ketua DPRD bukan suatu pandangan yang detil dan bersifat teknis. Tapi saat seorang Ketua DPRD, yang notabene memimpin suatu institusi yang miliki fungsi legislasi dan pengawasan, memiliki pandangan yang salah secara mendasar tentang penerapan peraturan perundang-undangan, tentu sangat memprihatinkan, bahkan berbahaya.

Apakah tidak terpikir di benaknya bahwa semua sama di depan hukum, ada azas kesetaraan. Kok malah berpikir bahwa pemerintah itu menempati posisi khusus di depan hukum, sehingga tak segan-segan menyebutkan pemerintah tidak perlu izin saat mendirikan suatu bangunan.

Yang kedua, alur pikiran bahwa perijinan itu semata-mata untuk mengisi “pundi-pundi” keuangan daerah, bisa jadi satu indikasi bahwa yang menjadi nomor satu di dalam pikirannya adalah uang. Kalau pembangunan gedung milik pemerintah tidak dikenakan retribusi dalam pengurusan IMB, itu benar. Tapi “roh” dari perizinan itu bukan di sisi retribusinya, melainkan perizinan sebagai salah satu alat dalam mekanisme pengawasan, pengendalian, dan penertiban.

Buktinya, pengurusan berbagai izin melakukan kegiatan maupun usaha, dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan untuk tidak lagi dipungut biaya atau retribusi, seperti Izin  Angkutan, Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan banyak izin lainnya.

Sialnya lagi, sang ketua ini memang tidak punya feeling bahwa ada sesuatu yang salah dengan ketiadaan IMB kedua bangunan tersebut, sehingga jurnalis perlu bertanya tentang hal itu kepadanya sebagai pimpinan wakil rakyat yang menyandang fungsi pengawasan, legislasi, dan budget. Jangan-jangan dia juga tidak mengerti apa makna ketiga fungsi itu.

Nah, sekarang kita kupas sedikit saja tentang Penjabat Walikota Siantar. Ketika BatakToday melontarkan pertanyaan yang sama tentang IMB terkait RPH dan Soho Siantar City Mall, inilah jawaban Jumsadi:

“Kalau RPH sudah ada IMB.”

BatakToday lantas menjelaskan hasil konfirmasi kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang menjelaskan bahwa pembangunan RPH belum memiliki IMB.

“Kelewatan PIT (maksudnya BPPT, red.)itu. Kalau ini (SOHO) memang sedang dalam pengurusan. Kita pada waktu pencanangan batu pertama, sudah berkoordinasi, antara PIT dengan PD PAUS. Jadi sudah dihitung, persoalan itu saja, hitungannya. Tapi sudah sepakat itu, artinya proses administrasi jangan pula menghambat pembangunan. Kalau sudah sepakat, kan tinggal proses administrasinya saja. PIT kan harus turut mengukur, meletakkan dimana pojok-pojokannya itu. Terus uangnya berapa totalnya,” jelas Jumsadi.

Ketika BatakToday mempertanyakan tindakan yang akan dilakukan untuk pembangunan RPH yang belum memiliki IMB, Jumsadi mengatakan akan dilakukan pemutihan.

“Nanti saya ceklah ya. Kalau tidak, harus segera dikeluarkan, namanya kan ada pemutihan IMB. Nanti saya coba untuk tanya-tanya lagi, masak belum ada IMB, sudah dibangun berapa bulan lalu, setahun yang lalu kan?” ujar Jumsadi.

Dari pembicaraan di atas, Jumsadi juga berpikir bahwa IMB itu semata-mata adalah tentang pojokan bangunan, dan hitung-hitungan jumlah uang. Dia tidak berpikir tentang perlunya syarat lain sehubungan teknis bangunan, misalnya persyaratan lingkungan.

Hal lain yang sangat mendasar, tentang pemutihan IMB. Jika tidak memiliki IMB, seyogyanya dikenakan sanksi, bukan lantas “dikalikan nol”. Penegakan peraturan seperti apa itu?

Pemahaman Jumsadi tentang substansi perijinan sangat disangsikan, bahwa izin itu adalah syarat yang harus dimiliki sebelum melakukan sesuatu, ini masih dari sisi bahasa. Belum lagi jika melakukan sesuatu tanpa izin yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tentu ada sanksi yang harus dikenakan kepada si pelaku. Tapi ujug-ujug Jumsadi langsung bicara pemutihan.

Pernyataan kepala daerah yang tidak pantas akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Kalau toh tak ada sanksi, masyarakat juga boleh membangun gedung tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Bah…!!!

Akhirnya timbul pertanyaan: Bagaimana seorang Kepala Daerah menerapkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, dan bagaimana lembaga DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, jika kedua pihak ini tidak mengerti peraturan perundang-undangan?

Dalam hal ini, secara kualitatif, kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah ini dikategorikan “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS).

Sumbangsaran kepada Jumsadi dan Eliakim, tak salah bila sesekali membaca, bertanya atau berdiskusi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Di tingkat penyelenggara pemerintahan daerah, perlu pengetahuan dasar tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini dan secara lokal di kota ini, untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sebagai penyelenggara pemerintahan. Sesungguhnya, hal itu menjadi syarat alamiah maupun syarat kualitatif untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan baik.

Pesan untuk Jumsadi dan Eliakim, banyaklah belajar supaya dapat memenuhi syarat kualitatif sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Pematangsiantar.

Semoga dengan Pj Wali Kota dan Ketua DPRD yang mau memetik pelajaran dari kejadian ini, masyarakat Kota Siantar juga semakin berminat untuk belajar menjadi warga kota yang semakin cerdas.

Penyelenggara pemerintahnya cerdas, perangkat daerah cerdas, masyarakatnya pun akan semakin cerdas. Mari sama-sama cerdas, sehingga kota ini juga jauh dari penyelenggara pemerintahan yang TMS… (***)

 

Foto: Ilustrasi (ajvg/bataktoday)

https://www.youtube.com/watch?v=ZcZ5YupSlNw

News Feed