oleh

Kadinsosnaker: Pegawai PD PAUS Berhak Tuntut Gaji 15 Bulan

Pematangsiantar, BatakToday

Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Kadinsosnaker) Kota Pematangsiantar, Poltak Manurung menyesalkan kebijakan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) yang tidak membayarkan gaji pegawainya selama 15 bulan. Menurutya, sikap PD PAUS ini telah bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Sudah saya duga, pasti ada pegawai PD PAUS yang keberatan akibat tidak digaji selama 15 bulan,” kata Poltak saat dihubungi via seluler, Senin (24/10).

Dari sisi ketenagakerjaan, Poltak mengaku bahwa Dinsosnaker selalu aktif memberi masukan kepada PD PAUS. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum mempunyai pendapatan, Poltak menilai bahwa seharusnya PD PAUS tidak melakukan perekrutan pegawai hingga mencapai tiga ratusan. Sangat disayangkan, sampai saat ini belum ada langkah konkrit oleh PD PAUS untuk megatasi persoalan pegawainya.

Sikap puluhan pegawai PD PAUS yang berunjuk rasa karena gajinya tidak dibayar selama 15 bulan, menurut Poltak merupakan hal yang sangat wajar dalam suatu perusahaan. Dia menegaskan, pegawai PD PAUS dilindungi UU Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya.

“Artinya, pegawai PD PAUS berhak menuntut pembayaran tunggakan gaji yang tidak dibayar selama 15 bulan,” terangnya.

Ditanya bagaimana solusi mengatasi persoalan ini, Poltak menyarankan supaya para pegawai PD PAUS yang merasa keberatan akibat gajinya tidak dibayar selama 15 bulan, segera membuat laporan resmi kepada Dinsosnaker.

Tujuannya, sambung Poltak, supaya Dinsosnaker bisa mengambil kebijakan sesuai dengan regulasi mengatur.

“Jika Dinsosnaker mau bertindak, kan ada mekanismenya. Intinya, sampai sekarang kita masih menunggu pelaporan dari para pegawai PD PAUS,” tegasnya.(EM)

News Feed