oleh

Kadisdukcapil Siantar Gagal Paham, Pemilih Pemula Batal Nyoblos?

Pematangsiantar, BatakToday –

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pematangsiantar, Serta Ulina Girsang menegaskan bahwa pihaknya tidak menerbitkan surat keterangan bagi pemilih pemula yang belum melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el), dan hanya menerbitkan surat keterangan bagi pemilih pemula yang sudah melakukan perekaman data.

Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi melalui pesan pendek (SMS), Selasa (15/11/2016), untuk mempertanyakan nasib pemilih pemula yang terancam gagal menggunakan hak suaranya pada pemungutan suara Pilkada Susulan yang akan digelar Rabu (16/11/2016) besok karena belum mendapat surat keterangan dari Disdukcapil.

Kadisdukcapil Serta Ulina Girsang menegaskan,  kebijakan tersebut sudah sesuai peraturan, tanpa merujuk secara spesifik peraturan yang dimaksudkannya.

“Semua surat keterangan pemilih pemula sudah dikeluarkan Disukdcapil, dengan catatan pemilih yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Karena peraturannya, surat keterangan hanya diterbitkan bagi yang sudah merekam KTP. Baik pemilih pemula, maupun dewasa,” ujarnya melalui pesan pendek.

Disinggung tentang isi Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 471.13/11691/DUKCAPIL yang bertujuan untuk menyelamatkan hak pemilih pemula agar tetap bisa menggunakan hak suaranya, Serta tetap bertahan pada pendapatnya.

“Gak ada diperintahkan mengeluarkan surat keterangan bagi pemilih pemula yang belum merekam KTP. Dari tadi saya sudah jelaskan, surat keterangan hanya diterbitkan bagi yang sudah merekam KTP,” ujarnya.

Kadisdukcapil Gagal Paham

Direktur Eksekutif Institute for Regional Development (InReD), Lambok Sitanggang saat dikonfirmasi Selasa (15/11/2016) malam, memberikan pendapat berbeda tentang persyaratan pemilih pemula dalam mendapat surat keterangan.

Menurut Lambok,  isi dan tujuan penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjendukcapil) Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/11691/DUKCAPIL perihal Format Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota, sangat jelas, yakni untuk melindungi  hak pemilih pemula agar tetap bisa menggunakan hak suaranya meskipun belum memiliki KTP el bahkan datanya belum terekam dalam database KTP el.

Dugaan Lambok, Kadisdukcapil gagal memahami beda antara database kependudukan dengan database KTP el.

“Dari judul surat edarannya saja sudah jelas, yakni menerangkan bahwa si pemilih pemula telah terdata dalam database kependudukan, bukan database KTP el. Artinya sudah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), dan sesuai tanggal lahirnya, usianya memenuhi syarat untuk memilih,” ujar Lambok.

Lambok selanjutnya mencontohkan seseorang yang usianya pada tanggal pemungutan suara 16 November besok genap 17 tahun sehingga sesuai aturan berhak memilih, tapi dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan belum merekamkan datanya pada database KTP el.

“Syarat usia untuk mendapat KTP kan 17 tahun, maka setelah usia 17 baru dia pergi ke Disdukcapil untuk merekamkan datanya pada database KTP el. Jadi besok dia memiliki hak untuk memilih walaupun belum merekamkan datanya di database KTP el. Hal seperti inilah yang difasilitasi oleh surat edaran itu,” ujarnya.

Lambok menyesalkan kecerobohan Kadisdukcapil dalam memahami Surat Edaran Dirjendukcapil berakibat fatal terhadap ratusan bahkan ribuan pemilih pemula yang terancam gagal menggunakan hak pilihnya esok hari. Untuk mencegah Pilkada Siantar cacat legitimasi, Lambok menyarankan Pj Walikota Anthony Siahaan untuk segera memerintahkan Kadisdukcapil menerbitkan surat keterangan kolektif bagi pemilih pemula.

“Kalau ada itikad baik, malam ini surat keterangan kolektif bisa diterbitkan dan segera dikirimkan ke TPS-TPS. Umumkan melalui media massa supaya pemilih pemula tau bahwa besok mereka bisa memilih,” ujar Lambok. (EM/ajvg)

News Feed