oleh

Kakanwil DJP Sumut I Minta Kajati Sumut Dukung Pengamanan Penerimaan Pajak

Medan, BatakToday-

Dalam upaya mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) meminta dukungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Hal itu disanggupi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhammad Yusni, sebagaimana disampaikannya pada saat menerima kunjungan kerja Kepala Kanwil DJP Sumut I, Mukhtar, di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Medan, Senin (26/10).

Kunjungan Kerja Kepala Kantor Wilayah DJP Sumut I ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diabadikan dengan foto bersama,dari kiri ke kanan,  Marslinus Simbolon (Kepala Bidang P2 Humas), Tanda Pangaribuan (Kepala Bidang PPIP), Muhammad Yusni (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara), Mukhtar (Kepala Kanwil DJP Sumut I), dan Faisal Fatahillah (Kepala KPP Madya Medan).
Kunjungan Kerja Kepala Kantor Wilayah DJP Sumut I ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diabadikan dengan foto bersama,dari kiri ke kanan, Marslinus Simbolon (Kepala Bidang P2 Humas), Tanda Pangaribuan (Kepala Bidang PPIP), Muhammad Yusni (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara), Mukhtar (Kepala Kanwil DJP Sumut I), dan Faisal Fatahillah (Kepala KPP Madya Medan).

Kunjungan kerja tersebut dilakukan hanya dua hari setelah Mukhtar menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, menggantikan Harta Indra Tarigan yang pindah tugas menjadi Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur. Mukhtar menyadari pentingnya menjalin kerjasama dan komunikasi dengan berbagai instansi di wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara I.

Mukhtar menjelaskan, realisasi penerimaan Kanwil DJP Sumut I sampai saat ini sebesar Rp 9,806 triliun atau baru mencapai 55,74% dari target penerimaan tahun anggaran 2015 sebesar Rp 17,593 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Kanwil DJP Sumut I tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, khususnya dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Muhammad Yusni menjelaskan, pada prinsipnya Kejaksaan Tinggi Sumut akan mendukung sepenuhnya program kerja yang telah disampaikan Mukhtar, dengan harapan seluruh warga yang menjadi wajib pajak lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku. “Kita akan tetap mendukung, karena ini bagian dari tugas kita,” kata Yusni.

Pergantian Kepala Kanwil DJP Sumut I dilakukan di tengah upaya mengejar wajib pajak (WP) yang terindikasi menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FPTBTS). Pada bulan Oktober ini, Satgas FPTBTS  Kanwil DJP Sumut I berencana akan melakukan klarifikasi dengan memanggil 128 Wajib Pajak yang terindikasi menggunakan FPTBTS.(AFR)

News Feed