oleh

Kasipidsus Dipindahkan, Masril: “Tersangka Kasus PD PAUS Harus Menunggu Audit BPKP”

Pematangsiantar, BatakToday

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar Ondo MP Purba SH MH, yang sekaligus menjadi Ketua Tim Penyidik kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) dipindahtugaskan Jumat (23/9) yang lalu, ke Kejaksaan Negeri Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal itu diketahui ketika BatakToday mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Pematangsiantar untuk mencari informasi perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi di PD PAUS, Selasa (27/9/2016) sore, sekitar pukul 15.15 WIB.

Gagal bertemu dengan Ondo yang telah dipindahkan, staf di Kejari Siantar mengarahkan jurnalis BatakToday untuk menjumpai Kasi Intel, namun saat itu tidak berada di tempat.

Kepala Kejaksaan Negeri Siantar, M Masril SH MHUM,  ketika dijumpai di lobby kantornya, untuk dimintai informasi penanganan kasus di PD PAUS, semula juga mengarahkan agar BatakToday kembali esok hari untuk bertemu dengan Kasi Intel Kejari Siantar, Jefferson Hutagaol, dan dengan alasan Kasipidsus yang baru juga belum ada.

Ketika Masril ditanya mengapa tidak ada kabar berita sebelumnya tentang kepindahan Kasipidsus Ondo MP Purba, dia menyebutkan Siantar memang lain.

“Di sini kan lain, Siantar ini,” ujar Masril.

Disampaikan kepada Masril, tujuan kedatangan BatakToday untuk mencari informasi penanganan kasus di PD PAUS, dan juga disinggung ‘permintaan’ Masril sendiri di awal penyidikan, agar pers turut mengawal penanganan kasus dugaan korupsi di PD PAUS, dia menerangkan pihak Kejaksaan sedang menunggu hasil audit BPKP.

“O itu nanti, lagi di BPKP untuk menghitung kerugian Negara,” sebut Masril.

Saat BatakToday mengatakan proses audit oleh BPKP sudah berlangsung lama, sudah 4 bulan, Masril menyebutkan  Kejari Siantar juga menginginkan penanganan kasus PD PAUS bisa berlangsung cepat.

“Kami mau cepat. Kalau saya ahlinya, tidak usah masuk ke BPKP,” sebutnya.

Masril kemudian menyebutkan, untuk menetapkan tersangka harus terlebih dahulu diketahui dengan pasti jumlah kerugian Negara.

Ditanya mengapa pada penanganan kasus dugaan korupsi yang lain, audit perhitungan kerugian Negara dapat dilakukan setelah penetapan tersangka.

“Kita tidak boleh seenaknya, nanti kena di pra peradilan,” jawab Masril.

Saat didesak bahwa Kejaksaan Agung sendiri kerap terlebih dahulu menetapkan tersangka, kemudian baru dilakukan audit perhitungan kerugian Negara, Masril menyebutkan itu dilakukan kalau penyidiknya yakin.

Dikatakan kepadanya, berarti Kejari Siantar tidak memiliki keyakinan dalam penanganan kasus ini, Masril menyanggah dengan mengatakan jumlah pasti dari kerugian Negara yang belum diyakini.

Dikejar lagi, Kejaksaan Agung sendiri sering lebih dulu menetapkan tersangka, baru kemudian dilakukan audit, Masril menyebut hal itu berlaku dalam peraturan yang lama.

“Itu peraturan lama, sekarang tidak lagi. Nanti kita di pra peradilkan,” sebutnya lagi.

Ditanya apakah peraturan yang diterapkan dalam penyidikan dan penetapan tersangka di Kejari berbeda dengan di Kejaksaan Agung, Masril mengaku peraturannya sama.

“Peraturannya sama, kita punya atasan,” jawab Masril.

Diteringati bahwa Kejari Siantar sebelumnya menyebutkan alasan untuk meningkatkan status perkara dugaan korupsi di PD PAUS ke tahap penyidikan, karena telah menemukan bukti permulaan yang kuat, Masril mengiyakan namun tetap bertahan bahwa jumlah kerugian Negara yang belum keluar hasil auditnya menjadi alasan belum ditetapkannya tersangka.

“Bukti kuat iya, tapi kita belum bisa hitung kerugian Negara. Ada ahlinya,” jawab Masril.

Sekali lagi ditanyakan, apakah harus diketahui dulu secara pasti jumlah kerugian Negara, baru kemudian dapat ditetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor), Masril menyebut itu satu keharusan.

“Iya, harus diketahui dulu secara detil, itu SOP-nya,” jawab Masril.

Ketika diulangi lagi, pada penanganan kasus dugaan tipikor yang lain dapat ditetapkan tersangka sebelum ada hasil audit perhitungan kerugian Negara, bahkan kerap tersangka telah ditahan lebih dulu, baru kemudian dilakukan penggeledahan untuk menemukan bukti lengkap, dan hal sejenis  itu pernah dilakukan di lingkungan Kejaksaan Negeri Siantar, Masril tidak menjawab lagi seraya meninggalkan lobby menuju ruang Seksi Pidsus di kantor itu.

Kepala Kejaksaan Negeri Siantar, M Masril SH MHum kemudian meninggalkan kantor dengan menaiki mobil dinasnya, tanpa bersedia diambil fotonya, meskipun jurnalis BatakToday telah minta izin sebelumnya.

Berbeda dengan keterangan yang diberikan Kajari Siantar M Masril SH MHum, Kabid Investigasi BPKP Perwakilan Sumut, Batara Tobing, yang diwawancarai sebelumnya, Jumat (12/8/2016), menyebutkan bahwa penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi bisa dilakukan tanpa harus menunggu keluarnya hasil pemeriksaan perhitungan kerugian Negara dari BPKP.

Baca berita: 8 Bulan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi PD PAUS, Kejari Siantar ‘Tak…

Sebelumnya, dua kali, dalam konperensi pers yang diselenggarakan Kejari Siantar sehubungan proses penyidikan kasus dugaan korupsi di PD PAUS, Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Masril SH MHum meminta dukungan pers untuk mengawal penanganan kasus tersebut. (ajvg)

News Feed