oleh

Kasus Ahok, “Korban” Pencitraan Kapolri Tito Karnavian?

Oleh: Advokat Charles H. M. Siahaan, SH

Akankah ucapan dan perintah seorang Kapolri, Tito Karnavian, hanya merupakan pemanis mulut atau pencitraan belaka?

Praktek demokrasi di negara kita sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi, kita tentu menuntut kepastian hukum sebagai panglima bagi masyarakat. Melihat perkembangan saat ini, sangat naif, jika kita hanya menyerahkan semuanya kepada para penegak, petugas, atau aparatur hukum.

Masyarakat hendaknya tidak sekedar berpangku tangan, tetapi sebaliknya justru sangat dibutuhkan peranannya dalam mengawasi, dan mendorong terwujudnya masyarakat yang terjamin dan terlindungi oleh hukum itu sendiri.

Salah satu komponen penting dalam berdemokrasi di negeri ini adalah proses pemilihan kepala daerah (Pilkada Serentak). Dan pada tahun 2017 ini Indonesia memiliki agenda penyelenggaraan Pilkada untuk 101 daerah. Hal yang sangat penting, signifikan, untuk dijadikan parameter (ukuran) keberhasilan penyelenggaraan pilkada ini adalah Tingkat “Kebersihan” proses pilkada itu sendiri.

Masyarakat di 101 daerah tersebut berhak menikmati hasil pilkada yang terbebas dari kecurangan, ketidakadilan perlakuan, politik uang dan praktek manipulasi lain.

Beberapa waktu lalu, di komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (25/1/2017), Kapolri Jendral Tito Karnavian, menyatakan bahwa kasus yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi referensi Polri untuk melanjutkan kasus-kasus lain yang menyeret peserta Pilkada. Yang otomatis membawa konsekuensi hukum asas equality before the law, semua sama di muka hukum.

“Tidak ada bedanya,” kata Tito.

“Okelah! Bapak Kapolri, saya dan masyarakat menunggu buktinya…!!!”

Perintah Kapolri Jendral Tito ini tentu saja mengesampingkan Surat Edaran (Peraturan Kapolri) Nomor SE/7/VI/2014 yang diteken Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebelumnya. Dan selanjutnya selama belum ada keputusan baru, maka perintah Kapolri inilah yang wajib dijalankan semua jajaran Polri.

Yang menjadi masalah adalah bahwa Surat Edaran Nomor SE/7/VI/2014 belum ada suatu produk hukum tertulis yang merupakan pembatalan baginya. Sehingga dikhawatirkan (bahkan dapat dipastikan) akan terjadi persoalan keadilan hukum dalam prakteknya, yang dilatarbelakangi kebingungan atau keraguan pelaksana lapangan.

Beberapa kasus/masalah yang menjerat calon kepala daerah saat ini disamping kasus dugaan “Penistaan Agama oleh Ahok”, sempat tercatat beberapa kasus lainnya, baik di DKI sendiri maupun di daerah-daerah lain.

Diantaranya, dugaan korupsi pembangunan masjid dan dana hibah Pramuka oleh salah satu Paslon Gub DKI. Kemudian Kasus Korupsi Paslon di Kota Cimahi Jabar, dan kasus terima suap Paslon Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

Ada kasus dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan partai politik oleh Paslon Bupati Jepara, Jateng, dan ada lagi Laporan Perusakan serta pembakaran Alat Peraga Kampanye (APK) kedua paslon di wilayah Trumon Raya, Aceh Selatan.

Maka, dalam hal ini kita sebagai masyarakat perlu ikut ambil bagian demi kepentingan yang lebih besar, bagi kelangsungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga yang hidup di alam demokrasi dalam Negara Kesatuan RI, yang menjunjung supremasi hukum.

Guna menghindari terjadinya kekacauan hukum yang berakibat (bermuara) pada kekacauan, masyarakat wajib membantu dan mendorong jajaran Polri dan penegak/pelayan hukum lainnya untuk sungguh-sungguh menerapkan praktek “Equality before the Law”, yaitu “Persamaan di Muka Hukum”, atau semua sama di muka Hukum.

Siapapun calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017 di 101 daerah, yang nyata-nyata memiliki permasalahan hukum, apalagi yang laporan perkaranya telah diterima oleh polisi, prosesnya wajib diteruskan tanpa penundaan terkait jadwal pilkada.

Jika Polri tidak mampu menunjukkan sikapnya dan membuktikan penerapan “Equality Before the Law” terkait Perintah Kapolri Jendral Tito, maka patut diduga bahwa Jendral Tito Karnavian ini hanya sekedar pencitraan belaka, atau dugaan berikutnya adalah “adanya keberpihakan/sentimen Polri terhadap pasangan calon kepala daerah tertentu”.

Ayo, dorong Polri untuk berlaku adil bagi tiap calon kepala daerah !!!

Saya melihat jelang pilkada saat ini, masyarakat melakukan gerakan masif di banyak hunian padat atau kaum marginal Jakarta yang diinisiasi kelompok “Badania” untuk menjamin Pilkada Jakarta Bersih.

Gerakan ini melibatkan akar rumput dan mendanai dirinya secara gotong-royong. Hal ini menunjukkan kesadaran warga cukup tinggi dan patut dihargai, dan didukung seluas-luasnya oleh pihak manapun demi kebaikan bersama, sehingga Pilkada 2017 ini berjalan sesuai dengan harapan kita bagi kemaslahatan bersama.

Jakarta, 10 Februari 2017

News Feed