oleh

Kasus Pancagila: Sahat Gurning Didakwa Pasal Daluarsa

Balige, BatakToday

Sidang kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara oleh Sahat S Gurning yang dikenal dengan sebutan Kasus Pancagila, yang ‘digulirkan’ kembali oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Balige, pasca putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Balige yang membebaskan Sahat pada 3 Agustus 2016 lalu, digelar dengan agenda pemeriksaan terdakwa, di PN Balige, Selasa (13/12).

JPU ‘kembali’ menghadapkan Sahat Gurning ke depan persidangan dengan dakwaan, pertama, pelanggaran terhadap Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang mengatur tentang larangan mencoret, menulisi, menggambar, atau membuat lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara. Kedua, didakwa melanggar Pasal 154 (a) KUHP tentang menebar permusuhan dan kebencian kepada Pemerintah.

Sahat dalam menjawab pertanyaan hakim, mengatakan dirinya tidak pernah bermaksud melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Dia juga menyebutkan bahwa gambar ‘burung’ yang ditendangnya dalam postingan di salah satu media sosial, sesungguhnya bukan gambar lambang negara.

“Pertama saya analisa dulu foto itu, lambang negara atau tidak. Jumlah bulunya tidak pas semua. Tulisan ‘bhinneka’nya tidak pas, rantainya juga tidak pas,” terang Sahat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim tentang ‘tendangan’nya.

Dalam penjelasan lain, Sahat menyebut postingan tersebut semata-mata sebagai bentuk kritik, dan berharap agar yang melihat dan membaca postingan itu peduli tentang makna yang terkandung dalam lambang negara yang sebenarnya, dalam berbuat untuk Negara.

Ketika JPU, Zulhelmi SH, juga bertanya tentang tujuan Sahat memuat gambar yang disebut JPU sebagai lambang negara, sekali lagi dia membantah bahwa yang dia tendang dalam gambar bukan lambang negara.

“Yang saya tendang dalam gambar itu, bukan gambar lambang negara. Justru pemikiran saya, kalau lah banyak dari warga negara yang mengerti lambang negaranya, pasti mereka juga protes dengan gambar burung yang saya tendang dalam gambar itu. Bukan saya yang akan diprotesnya, tetapi yang membuat gambar itu.

Saat JPU menganalogikan dengan menginjak atau menendang gambar wajah yang sangat mirip dengan seseorang, Sahat dan juga penasehat hukumnya menolak menjawab pertanyaan yang diajukan.

Sidang yang dimulai sekitar pukul 15.00 Wib ini berlangsung 1 jam 45 menit. Sidang dipimpin Ketua Majelis Halim diketua Cristoffel Harianja SH, dengan anggota Majelis Hakim Azhary Frianda Ginting SH, dan Arif Wibowo SH MH.

Terlihat hadir dalam ruang sidang, kedua orangtua Sahat Gurning dan sekitar sepuluhan orang teman-temannya. Persidangan pemeriksaan terdakwa dalam kasus ini merupakan persidangan yang ke-16 sejak kasus ini pertamakali dibawa ke pengadilan. Namun tidak terlihat pada layar monitor yang ditempatkan di ruangan depan PN Balige, informasi tentang persidangan ini, seperti sidang lain yang dijadwalkan pada hari yang sama.

Sri Falmen Siregar, penasehat hukum Sahat S Gurning (bataktoday/ajvg)
Sri Falmen Siregar, penasehat hukum Sahat S Gurning (bataktoday/ajvg)

Sri Falmen Siregar, penasehat hukum Sahat Gurning, kepada BatakToday mengatakan, diajukannya kembali Sahat ke depan persidangan setelah dibebaskan melalui putusan sela oleh PN Balige pada bulan Agustus lalu, termasuk kasus unik, dan tidak menggambarkan suatu kepastian hukum.

“Kalau kita cermati di KUHAP, dakwaan yang dibatalkan oleh hakim melalui putusan sela, dimajukan lagi dengan format yang sama, substansi yang sama, bahkan nomor kasus yang sama, tak akan ada kepastian hukum lagi dalam kasus itu. Harusnya kalau sudah dibatalkan, mau dinaikkan kembali, buatlah format yang berbeda, nomornya pun berbeda lah. Nomor dakwaan yang pertama kan sudah dibatalkan, ini poinnya. Kalau begini, berarti bisa-bisa tiga kali dibatalkan, empat kali dinaikkan. Salah satu azas hukum adalah adanya kepastian hukum,” papar Falmen, senada dengan penjelasan yang diberikan penasehat hukum Sahat lainnya, Kirno Siallagan.

Dia juga menyebutkan ‘keunikan’ dakwaan JPU selanjutnya, karena apa yang didakwakan kepada Sahat, tidak diatur dalam Undang-Undang.

“Di KUHP kita gunakan azas legalitas, bahwa tidak ada orang bisa dihukum kalau tidak ada peraturan yang mengatur. Ini uniknya menurut kita sebagai penasehat hukum. Yang dilakukan terdakwa adalah ‘menendang’. Di pasal dakwaan, yang dilarang menulisi, mencoreti, merusak, dan menggambari. Ini yang tidak boleh, dan yang tidak boleh ini lah yang dilarang, bukan yang lain. Kita tidak boleh menganalogikan dengan yang lain. Dalam hukum pidana tidak boleh menafsir-nafsirkan,” sebutnya.

Falmen juga menyebutkan bahwa pasal yang dijadikan dasar dakwaan yang kedua, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Dakwaan kedua digunakan Pasal 154 KUHP, yang tahun 2007 sudah dibatalkan MK. Bingung kita ini, orang bisa didakwa dengan pasal yang sudah dibatalkan.” ujar Falmen, geleng kepala. (ajvg)

News Feed