oleh

Kasus PD PAUS: Kejari Siantar “Peralat” Instruksi Presiden

Pematangsiantar, BatakToday

Menjawab surat dari beberapa elemen masyarakat dan organisasi kemahasiswaan yang ada di Kota Siantar, tentang perkembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi di tubuh PD PAUS, Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dalam balasannya per tanggal 7 Maret 2017, ‘hanya’ menyebut kasus PD pAUS sedang dalam proses penyidikan dan menyebut tidak akan mengekspos segala kasus sebelum adanya penuntutan (tentunya termasuk kasus tersebut,-red.), sesuai instruksi Presiden RI pada tanggal 19 Juli 2016 lalu.

Sebelumnya, empat organisasi/lembaga, yaitu PERKASA (Persatuan Pedagang Kecil Eks Terminal Sukadame), Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Siantar-Simalungun, GMNI Siantar-Simalungun, dan Lembaga Kajian Publik dan Politik (LKP2) Pematangsiantar, menyampaikan surat untuk klarifikasi perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Jasa (PD PAUS) yang dinilai sangat lamban, saat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri pada Rabu siang (22/02/2017).

Baca Berita: 14 Bulan Kasus PD PAUS Tanpa Tersangka, Kejari Siantar Tunggu Anak…

Dalam surat permintaan klarifikasi tentang penyidikan kasus PD PAUS yang disampaikan keempat organisasi ini, ada 4 (empat) poin yang diminta untuk dijawab oleh pihak Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.

Pertama, perkembangan/kemajuan proses penyidikan. Kedua, alasan Kejari Siantar belum menetapkan tersangka dalam kasus PD PAUS. Kemudian yang ketiga, bagaimana prosedur baku penetapan tersangka dalam kasus tipikor serta hubungannya dengan penanganan kasus PD PAUS.

Dan yang terakhir, mengapa belum adanya hasil audit perhitungan kerugian Negara oleh BPKP selalu dijadikan Kejari Siantar untuk tidak menetapkan tersangka, sementara dalam kasus-kasus lain hasil audit seperti dimaksud bukan syarat mutlak untuk penetapan tersangka.

Surat jawaban Kejari Siantar (bataktoday/ajvg)
Surat jawaban Kejari Siantar (bataktoday/ajvg)

Mendapat jawaban dari Kejari Siantar seperti disebut di awal, Goklif Manurung, pengurus PERKASA yang datang mengambil surat jawaban sebagai perwakilan keempat organisasi, kepada BatakToday menyebut kekecewaan atas jawaban yang didapat, Selasa petang (07/03/2017) sekitar pukul 16.00 Wib, seusai mengambil surat jawaban di Kejari Siantar. Dia sangat menyesalkan sikap tertutup Kejari Siantar, yang menurutnya memperalat Instruksi Presiden pada tanggal 19 Juli 2016 sebagai tameng menutupi kelambanan penyidikan kasus PD PAUS.

“Silahkan saudara Masril sebagai seorang Kepala Kejaksaan Negeri menyimak baik-baik isi instruksi Presiden RI pada tanggal 19 Juli 2016 yang lalu, dan bandingkan dengan jawaban-jawaban yang disampaikan ke media massa maupun kepada kami melalui Kasi Intel dan Kasipidsus sebelumnya, pada pertemuan tanggal 27 Februari 2017 yang lalu. Selama ini mereka hanya membuat alasan belum adanya hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP. Menurut catatan kami, alasan hasil audit itu sudah selalu menjadi alasan belum ditetapkannya tersangka sejak Mei 2016 lalu hingga beberapa hari lalu, yaitu hari Selasa (27/02/2016) lalu. Saya yang bukan praktisi hukum merasa malu dengan sikap yang tiba-tiba mencoba berlindung di balik Instruksi Presiden, yang menurut kami tidak relevan untuk menjawab keseluruhan dari 4 poin yang kami minta untuk diklarifikasi,” ujar Goklif meunjukkan kekesalannya.

Baca Berita: Kasus PD PAUS: OTT Gaya Siantar, Operasi Tanpa Tersangka

Disebutkannya lagi, sikap yang selama ini selalu dengan alasan hasil audit BPKP untuk tidak ditetapkannya tersangka, dan kemudian tiba-tiba menyebut alasan lain yaitu Instruksi Presiden, adalah standar ganda dan tidak konsisten.

“Selama ini selalu alasannya audit BPKP, sekarang Instruksi Presiden. Saya katakan, bukan lagi hanya Kejari Siantar sebagai institusi, tetapi Masril sebagai seorang Kepala Kejaksaan Negeri tidak konsisten. Kalau mau menjadikan Instruksi Presiden sebagai alasan untuk tidak menyebut alasan tidak ditetapkannya tersangka, harusnya sejak instruksi itu dikeluarkan Presiden. Jadi, harusnya selama ini, sekalian jangan dijawab dengan alasan apa pun. Saya melihat isi jawaban yang terakhir ini adalah jawaban atas keterpojokan oleh kelambanan penyidikan yang patut diduga sebagai kesengajaan. Dapat dibayangkan bagaimana perjalanan pemberantasan korupsi di Negeri ini, jika 14 bulan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri di Negara ini, tanpa ada tersangkanya. Silahkan masyarakat yang menilai lah, ada apa ini sebenarnya? Memangnya bukan kejaksaan yang asli yang menyidik kasus PD PAUS ini, atau memang ada kejaksaan palsu?” ujarnya sinis.

Ditanya langkah selanjutnya setelah menerima jawaban dari Kejari Siantar, Goklif mengatakan akan mencari upaya lain setelah berkoordinasi dengan rekan-rekannya yang sebelumnya bersama-sama sepakat untuk mengawal kasus PD PAUS ini.

“Kita akan koordinasi dulu dengan teman-teman yang lain, baru nanti kita menentukan sikap dan tindakan selanjutnya. Namun gambarannya, biar pihak Kejaksaan Negeri Siantar tahu, bahwa di Siantar ini selalu berlaku hukum alam. Tolong ditulis di dalam beritanya nanti bang, jangan sampai alam yang bertanya kepada orang-orang berkompeten di Kejaksaan Negeri Siantar tentang penanganan kasus PD PAUS ini. Atau lebih jelasnya lagi, saudara Masril sudah di situ (Kejari Siantar,-red.) sejak kasus PD PAUS mulai ditangani. Hingga sekarang sudah 14 bulan lebih, hampir 15 bulan  penyidikan. Tolong sampaikan kepada saudara Masril, siap-siap saja alam yang bertanya padanya tentang kasus PD PAUS, apa bisa lagi dia pakai Instruksi Presiden untuk menutupinya?” demikian Goklif berpesan. (ajvg)

News Feed