oleh

Kasus Suap Interpelasi: KPK Periksa Sejumlah Anggota DPRD Sumut di Mako Brimob Poldasu

Medan, BatakToday , Terkait dugaan suap interpelasi yang merupakan pengembangan kasus suap hakim PTUN yang menyeret Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho menjadi tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD Sumut. Penyidik KPK sejak kemarin Senin (14/9) melakukan pemeriksaan terhadap para anggota dewan tersebut di Markas Komando Satuan (Makosat) Brimob Polda Sumut, Jl Wahid Hasyim Medan, Senin (14/9). Diperkirakan, pemeriksaan akan berlangsung secara marathon selama sepekan terhadap 93 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut.

Pantauan BatakToday, pada Senin pagi hingga sore di Makosat Brimob Polda Sumut ada sekitar 20 anggota DPRD yang hadir. Mereka datang sendiri-sendiri dan langsung memasuki salah satu ruangan di Makosat Brimob. Beredar informasi, pemeriksaan ini terkait dugaan suap terkait hak interpelasi terhadap Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang diajukan oleh DPRD Sumut pada masa itu. Pemeriksaan berlangsung di bawah penjagaan ketat. Bahkan 1 unit panser Barracuda tampak diparkir dekat pos penjagaan.

Wartawan tidak diperkenankan masuk ke dalam kompleks markas. Awak media terpaksa memantau peristiwa itu dari tepi jalan.

“Tunggu saja Bang. Informasinya nanti ada konferensi pers dari Dansat,” ucap seorang petugas yang berjaga.

Mobil yang dikendarai para anggota DPRD Sumut diparkir di dalam markas Brimob Polda Sumut dan beberapa diantaranya menggunakan logo DPRD Sumut pada pelat nomor polisinya. Di antara kendaraan yang terlihat masuk yaitu Toyota Fortuner abu-abu dengan nomor polisi BK 1226 KK, Daihatsu Terios hitam BK 572 IS, dan sedan Ford biru langit dengan logo DPRD Sumut BK 1995 IA.

Beredar informasi, tim KPK telah berada di Makosat Brimob Poldasu sejak Minggu(13/9). Namun pemeriksaan disebutkan baru dimulai pada Senin (14/9) pagi. Belum ada keterangan resmi yang diberikan terkait pemeriksaan ini, baik dari KPK maupun Makosat Brimob Poldasu.

Sejumlah Anggota DPRD yang terpantau wartawan memasuki Makosat Brimob diantaranya, Abu Bokar Tamba, Aduhot Simamora, Sopar Siburian, Mustofawiyah Sitompul, Washington Pane, dan Muslim Simbolon. Beberapa dari mereka melambaikan tangan kepada awak media yang memantau di luar Markas.

Di sejumlah media lokal dan media nasional, KPK sedang mengusut kasus dugaan suap terkait hak interpelasi di DPRD Sumut. Mereka bahkan sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota dewan, termasuk Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014, Ajib Shah. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho juga menjalani pemeriksaan di KPK pada Selasa (8/9) yang lalu. Dia menyatakan diperiksa sebagai saksi terkait kasus interpelasi DPRD Sumut.

Pengembangan kasus suap hakim PTUN

Beberapa waktu yang lalu beberapa media nasional memberitakan penyelidikan baru oleh KPK terkait hak interpelasi yang batal dilakukan DPRD Medan ke Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Batalnya interpelasi itu diduga terkait dengan kasus dugaan suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Dalam pemeriksaan Selasa (8/9) yang lalu, Gatot mengaku tidak diperiksa sebagai tersangka maupun saksi dalam kasus suap hakim PTUN Medan. Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait hak interpelasi.

“Saya diperiksa kapasitasnya sebagai saksi untuk interpelasi,” kata Gatot usai diperiksa di gedung KPK, Selasa (8/9) malam.

Gatot mengaku, ada beberapa permasalahan yang ditanyakan penyidik terkait batalnya hak interpelasi yang sempat diwacanakan DPRD Sumut tersebut. Namun, suami Evy Susanti ini enggan mengungkap lebih jauh terkait permasalahan yang dimaksud.

Dugaan adanya penyelidikan baru tersebut mencuat sejak kedatangan Ketua DPRD Sumut Ajib Shah ke gedung KPK, Senin (7/9). Saat keluar gedung KPK, Ajib membantah diperiksa KPK dalam perkara suap hakim PTUN Medan. Dia mengaku diundang KPK hanya untuk berbicara santai. Namun, politikus Partai Golkar ini tak menampik ada pembicaraan terkait hak interpelasi yang batal dilakukan DPRD.

Sementara pada 13 Agustus lalu, KPK menggeledah kantor DPRD Sumut terkait kasus dugaan suap hakim dan panitera PTUN Medan. Dari penggeledahan itu KPK dikabarkan menyita dokumen interpelasi terhadap Gubernur Gatot, daftar hadir dan risalah persidangan yang dilaksanakan DPRD Sumut.

Pada masa kepemimpinan Gatot, sejumlah anggota DPRD Sumut dua kali mengajukan usulan hak interpelasi terkait dana bansos, dana hibah, bantuan daerah bawahan (BDB) dan dana BOS, dan yang terakhir terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Provinsi Sumut tahun 2013. Namun, kedua pengajuan itu kandas karena sebagian besar anggota dewan menarik dukungannya pada usulan itu. Meski proses pengajuan Interpelasi sudah memasuki tahapan-tahapan akhir, namun kedua pengajuan interpelasi kemuadian sirna tanpa alasan yang jelas. (AFR)

News Feed