oleh

Kebijakan pengampunan pajak masuk Prolegnas

Merdeka.com – Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) akan masuk dalam program Prolegnas. Dalam UU ini nantinya juga akan diatur mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty.

“Ini baru diajukan untuk (UU) KUP, masuk prolegnas, sedang persiapan. Itu kan mesti ada naskah akademiknya, pembicaraan antar kementerian,” ungkap Mardiasmo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/2)

Menurutnya, pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak tidak hanya menyasar wajib pajak pemilik dana di luar negeri, akan tetapi juga di dalam negeri.

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. “Tidak hanya di luar negeri, ini kan memberikan suatu kesempatan, opportunities bagi mereka-mereka yang sampai saat ini belum melaporkan wajib pajaknya, belum melaporkan penghasilannya dan sebagainya, dimungkinkan diadakannya dilaporkan semuanya, ada semacam pengampunan pajak,” imbuh Mardiasmo.

Mardiasmo masih enggan menyebut waktu implementasi kebijakan tersebut lantaran pengajuan kebijakan pengampunan pajak baru masuk dalam prolegnas di DPR.

Sebelumnya, tingkat kepatuhan pajak rendah dinilai sejumlah kalangan bisa menjadi alasan pemerintah memberlakukan tax amnesty. Pada 2011, hanya 53 persen wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.

“Dan ini turun, karena hanya 41 persen wajib pajak yang lapor SPT pada 2012,” ujar Pengamat Perpajakan, Darussalam.

Menurutnya, sudah ada tiga negara memberlakukan tax amnesty. Yaitu, Italia, India dan Irlandia. “Di Italia tax amnesty 53 kali. Rata-rata dalam dua tahun, Itali selalu menawarkan tax amnesty,” ujarnya.

Sementara, Indonesia baru dua kali menerapkan tax amnesty. “Ayolah kita mulai babak baru dalam konteks rekonsiliasi nasional.”

Tax amnesty biasanya ditawarkan untuk memberikan wajib pajak kesempatan membayar pajak yang sebelumnya belum dibayar, atas dasar bahwa mereka akan dijamin kebebasan dari hukuman dan penuntutan.

[bim]

News Feed